.webp)
Dengan dalih melanggar ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, serta melanggar ketentuan pidana dalam UU Telekomunikasi yang melarang memasukkan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis undang-undang, saat ini keduanya akan didudukkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa, menanti keadilan dan kebebasan untuk menghirup udara segar.
Memang rasanya kurang etis jika kita mempermasalahkan motif dari penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dalam perkara ini, karena memang hal tersebut sepenuhnya adalah wewenang penegak hukum untuk memproses perkara tersebut, namun demikian timbul tanda tanya besar di kalangan masyarakat, apakah urgensi diprosesnya perkara ini?
Apakah semata-mata untuk menegakkan hukum pidana (membuat efek jera) atau hanya sebagai test case dari ketentuan/ sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Jika kasus ini menjadi test case dan pengadilan secara strict memutuskan mereka bersalah, maka kasus ini akan menjadi preseden yang menakutkan bagi toko-toko elektronik yang menjual iPad maupun produk sejenisnya.
Sadar Akan Hukum Pidana
Di antara semua hukum yang ada, hukum pidana adalah hukum yang paling keras dan ditakuti karena kekuatannya untuk menahan dan merampas kemerdekaan badan/ hak azasi seseorang. Suka atau tidak suka atau dengan alasan tahu atau tidak tahu akan hukum pidana, maka apabila suatu ketentuan pidana sudah diundangkan, ketentuan pidana tersebut sudah menjadi hukum positif yang berlaku dan harus dianggap telah diketahui oleh seluruh masyarakat serta tidak memandang bulu bagi siapa pun yang melanggarnya, demikian juga dengan ketentuan pidana yang terkait dengan permasalahan jual beli alat telekomunikasi tanpa manual book.
Oleh karena itu, ketika penulis mengangkat permasalahan ini, bukan hanya bertujuan untuk mengkritisi penegakkan hukum, melainkan juga sebagai himbauan umum agar masyarakat menjadi sadar (aware) akan hukum pidana sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum pidana atau setidak-tidaknya akan membuat kita berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana.
Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan (Overspanning Van Het Straft Recht)
Dalam kasus penjualan iPad tanpa manual book ini memang secara formil perbuatan keduanya dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal/ ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen, karena iPad dapat dikategorikan sebagai komputer, tepatnya Komputer tablet yang sifatnya mobile dan portable, namun yang perlu dicermati adalah siapakah yang merasa jadi korban dengan adanya penjualan gadget tanpa manual book tersebut, menurut hemat penulis, hampir-hampir tidak ada yang merasa menjadi korban.
Tentunya adalah suatu perilaku yang kurang bijaksana jika Penegak Hukum kita menggunakan hukum pidana secara berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht), dalam arti hukum pidana tersebut diterapkan secara strict dan legalistic formil, sehingga menjadi penghukuman tanpa ampun bagi mereka yang melanggarnya.
Penulis mengambil contoh pasal dalam KUH Pidana yang seringkali menjadi pasal karet untuk 'menyerang' orang lain, yaitu pasal 335 KUHP tentang 'Perbuatan Tidak Menyenangkan', yang dalam praktik sering 'direnggangkan' sesuai dengan keinginan pelapor, sehingga pelaku yang diduga melakukannya dapat ditahan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Lalu apakah yang disebut sebagai suatu 'perbuatan tidak menyenangkan', bukankah semua jenis tindak pidana (pencurian, penipuan, pembunuhan) adalah perbuatan yang tidak menyenangkan? Tentunya pasal tersebut tidak boleh diartikan dan diterapkan secara sempit dan emosionil.
Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan atas penjualan iPad tanpa manual book ini, penulis berharap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggunakan pendekatan keadilan yang restoratif (restorative justice) yaitu agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki/ mengevaluasi diri demi perbaikan layanan untuk konsumen, sebagaimana politik hukum yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini tentunya pun harus di-support oleh Pemerintah cq. Kementerian Perdagangan, sehingga meskipun seluruh unsur-unsur ketentuan pidana telah terpenuhi, majelis hakim dapat melakukan terobosan hukum yaitu bukan dengan menjatuhkan vonis bebas (vrisjpraak) karena unsur-unsur ketentuan pidana memang telah terpenuhi ataupun dengan vonis lepas (onslag) karena memang tidak ada alasan penghapus pidana (strafluiting gronden) dalam perkara ini, melainkan dengan berani menjatuhkan vonis 'pemaaf-an' (pardon by judge) bagi Dian dan Randy, sehingga meskipun nanti terbukti bersalah, keduanya tidak perlu menjalani nestapa dan kerasnya hukum pidana.
Hukum itu buta, kebenaran itu terang, dan keadilan itu semu. Fiat justitia ne pereat mundus, tegakkanlah keadilan supaya dunia tidak runtuh.
*) Albert Aries SH, MH, advokat pada kantor Jauhari, Albert & Partners (JAP Law Firm).
(vit/vit)
