Kontras Pelaksanaan Kebijakan LN Australia dengan Indonesia

Jakarta - Kedatangan Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd disambut oleh sejumlah Menteri Indonesia. Kedatangan Rudd tentu untuk mengamankan kepentingan Australia.

Pertama, memberitahu keputusan pemerintah Australia yang telah mencabut suspensi ekspor sapi ke Indonesia. Kedua, membicarakan isu yang baru-baru ini mencuat terkait penahanan atas anak di bawah umur berkewarganegaraan Indonesia yang ditahan oleh otoritas Australia.

Terakhir Kevin Rudd dikabarkan berupaya melakukan lobby agar warga negaranya yang dijatuhi hukuman mati dapat terbebas dari hukuman tersebut. Kebijakan luar negeri Australia bila dikontraskan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait perlindungan terhadap TKI dapat diibaratkan bagai langit dan bumi.

Pemerintah hingga kini belum mengirim pejabat setingkat menteri ke Arab Saudi pasca eksekusi hukuman mati Ruyati. Saat ini yang terjadi justru kesan pemerintah masih sibuk merespons kritik di dalam negeri, ketimbang melakukan tindakan konkret ke Arab Saudi.

Keputusan tepat pemerintah untuk melakukan moratorium justru dibalas oleh pemerintah Saudi dengan kebijakan menghentikan pemberian visa bagi pekerja sektor informal sejak 2 Juli lalu. Pemerintah pun seoalah tidak dapat berbuat kecuali menghormati keputusan tersebut.

Ketika ada ide dari kalangan masyarakat bahwa pemerintah Saudi bisa dibawa oleh pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB, justru pemerintah menentang ide tersebut. Padahal pemerintah bisa memanfaatkan suara-suara dalam negeri sebagai bargaining chip ketika melakukan pembicaraan dengan pemerintah Saudi.

Suara publik di dalam negeri kerap dimanfaatkan oleh suatu pemerintahan ketika berhadapan dengan pemerintah negara lain. Ini yang terjadi pada pemerintah Australia terkait dengan ekspor sapinya. ‎​Pemerintah Australia memanfaatkan suara publik di negerinya sebagai alasan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan suspensi ekspor sapi.

Namun ketika pemerintah Australia menyadari kebijakan penghentian ekspor sapi tersebut sebagai kebijakan yang salah karena merugikan kepentingan industri sapinya, buru-buru dikatakan tidak seharusnya sebuah tayangan menganggu hubungan kedua negara. Kini suara dari industri sapi yang didengar.

Pemerintah Indonesia pun seolah senang dengan pernyataan ini dan tidak berkeberatan dengan pencabutan suspensi. Melihat kenyataan ini, bisa jadi publik Indonesia tidak dibuat bangga dengan reaksi dan respons pemerintah. Bahkan ini bisa memicu kemarahan.

Tentu situasi ini tidak dikehendaki oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sudah terlalu banyak mendapat deraan dan kritikan dari berbagai kalangan.

Sudah seharusnya para menteri sebagai pembantu presiden lebih sensitif melihat publik Indonesia. Ini untuk mencegah segala kebijakan di tingkat menteri ditimpakan salahnya kepada presiden.

*) Hikmahanto Juwana adalah Guru Besar Hukum Internasional FHUI.


(vit/vit)