Bapak Presiden, Bolehkah Saya Bertanya? (II)

Jakarta - (Surat untuk Presiden SBY)

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, menyambung surat saya terdahulu pada akhir Februari 2011 di kolom ini, saya perlu kembali bertanya tentang berbagai persoalan publik yang sampai hari ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Berbagai kasus yang saat ini banyak mengusik ketenangan publik masih terus terjadi, tidak kunjung selesai dan hanya menjadi polemik di media sebagai akibat dari tidak tegasnya pemerintah. Jangan biarkan isu publik semakin liar tak terkendali, Pak.

Disadari atau tidak oleh pemerintah ternyata berbagai persoalan publik yang akhir-akhir ini muncul dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial dan kenyamanan masyarakat. Dari berbagai isu yang muncul dan meresahkan masyarakat, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu antara lain permasalahan ketahanan pangan terkait impor hewan dari Australia, ketidakmampuan negara melindungi warganya, dan ketersediaan prasarana atau infrastruktur publik yang semakin hancur dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertama, dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, mengapa posisi tawar Indonesia selalu lemah dan pada akhirnya harus mengorbankan kepentingan publik? Sebagai contoh kasus ancaman pemboikotan ekspor sapi ke Indonesia oleh pemerintah Federal Australia. Mengapa tidak secara tegas kita lawan dengan cerdik dan bijak karena pihak Australia patut diduga berniat buruk terhadap Indonesia dengan menggunakan LSM dan media Australia.

Tujuan utama mereka adalah meyelamatkan dan meningkatkan pasar ekspor sapi bakalan dan daging sapi beku ke Indonesia yang saat ini cenderung terus menurun. Dari tayangan di Four Corners ABC TV Australia pada 30 Mei 2011 tersebut, seharusnya Pemerintah Indonesia bersama dengan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) dapat segera melakukan investigasi ke lokasi rumah pemotongan hewan yang menjadi lokasi shooting.

Patut diduga 'aktor' yang melakukan kekerasan terhadap sapi itu dibayar oleh pengambil gambar? Langkah seperti yang dilakukan Pemerintah Federal Australia ini merupakan langkah menekan Pemerintah Indonesia supaya mau menjadi pasar sapi mereka seluas-luasnya tanpa pembatasan berat. Indonesia memang membatasi berat sapi bakalan Australia yang boleh diekspor ke Indonesia, yaitu maksimum 350 kg/sapi (era Presiden Soeharto maksimum hanya 250 kg/sapi).

Maksud pemerintah membatasi berat sapi bakalan adalah baik, yaitu supaya peternak membelinya tidak terlalu mahal sehingga peternak bisa menggemukan sendiri sapinya sebelum menjualnya dengan keuntungan yang lumayan. Semakin berat sapi Australia akan semakin mahal harganya dan semakin sulit digemukan. Sehingga ketika dijual, keuntungan peternak juga akan tipis.

Sedangkan kalau sapi yang diekspor semakin berat maka peternak dan importir lokal sapi Australia akan semakin untung. Makanya jangan heran jika Menteri Perdagangan Australia, Craig Emerson, sampai tergopoh-gopoh datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Komisi IV dan VI DPR RI. 

Bapak Presiden SBY yang saya hormati, mohon dalam menghadapi lobi Australia ini jangan ditanggapi dengan ramah tetapi hadapi dengan bijak dan penuh ketegasan kongkrit yang hasilnya dapat dinikmati oleh para peternak sapi kita, bukan dinikmati oleh para importir dan calo impor sapi Australia. Jangan takut pada ancaman mereka. Bangsa Indonesia siap tidak makan sapi impor Australia. Masih ada dombrut, kerbau, sapi Bali dan sebagainya.

Segera hentikan impor sapi dari Australia jika mereka terus memaksa kita. Harga diri bangsa Indonesia lebih berharga dari ribuan ton sapi Australia. Percayalah Pak SBY, Lebaran akan tetap meriah dan khidmat tanpa daging sapi impor.

Kedua, terkait dengan ketidakmampuan negara melindungi warganya terlihat di beberapa sektor, antara lain sektor pendidikan dan sektor buruh migran. Kasus 'mencontek masal' di SDN Gadel 2 Surabaya. Menurut saya mencontek masal ini menunjukkan kegagalan negara menanamkan nilai-nilai kejujuran khususnya pada anak-anak. Suka atau tidak suka persoalan tersebut merupakan dampak dari banyaknya kasus ketidakjujuran pemimpin negara ini yang belum dapat diselesaikan secara hukum.

Fenomena seperti itu lambat atau cepat akan menghancurkan nilai-nilai kejujuran di anak-anak generasi penerus ini dan kalau ini terjadi, pemerintahan Pak SBY merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab.

Pastikan Menteri Pendidikan Nasional bekerja dengan keras dan baik, khususnya terkait dengan sistem Ujian Akhir Nasional (UAN) dan kalau tidak mampu harus segera diganti. 
Bapak Presiden yang saya hormati, selanjutnya persoalan buruh migran yang tak kunjung selesai sejak puluhan tahun lalu berulang kembali saat Ruyati dihukum pancung di Arab Saudi. Publik bertambah kecewa ketika Bapak tidak menjelaskan dengan baik langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah secara jelas selain hanya membentuk 'Satgas', moratorium dan menyampaikan protes sangat lembut kepada Pemerintah Arab Saudi.

Publik sangat berharap pemerintah melakukan protes keras dan langkah tegas bukan hanya wacana yang membingungkan publik. Publik sebenarnya berharap dalam kasus Ruyati ini, pemerintah mengambil tindakan tegas, misalnya segera menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi dan negara segera menciptakan lapangan pekerjaan baru di sentra-sentra TKI, seperti NTB, Jawa Timur dan sebagainya.

Publik berharap Pak SBY terbang langsung ke Arab Saudi menemui Raja. Jika Raja Arab Saudi tidak merespon dengan baik, segera turunkan tingkat hubungan diplomatik, tidak lagi berbentuk perwakilan tetap. Lalu jemput pulang semua TKI bermasalah dari Arab Saudi. Sudah terlalu banyak korban perempuan-perempuan Indonesia yang dilecehkan di sana.

Bapak Presiden yang saya hormati, ketiga, tolong segera tetapkan pencabutan subsidi BBM yang sangat besar dan terus tertunda. Sesuai usulan pemerintah ke DPR RI untuk tahun 2012 adalah sekitar Rp 180 triliun. Pemberian subsidi terbukti tidak membantu masyarakat miskin namun membebani perekonomian negara. Lebih baik gunakan dana subsidi tersebut untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, angkutan kereta api, pelabuhan, bandara dan sebagainya supaya ekonomi tumbuh dan kita tidak mengemis terus ke negara donor. 

Demikian surat saya Pak SBY dan saya sebenarnya tidak ingin lagi mengganggu dengan berbagai pertanyaan di atas. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh para menteri terkait di Kabinet Indonesia Bersatu II, maka saya merasa perlu dan terpaksa harus bertanya kepada Bapak Presiden SBY secara langsung melalui surat kedua ini. Semoga Bapak bisa menjawabnya melalui tindakan langsung yang tegas dan cepat, bukan membuat wacana baru. Salam hormat.

*) Agus Pambagio, penduduk Jakarta pemegang KTP Nomor 09.5407.190859.0028.

(vit/vit)