Ruyati Itu Jimat

Jakarta - Mati memang takdir. Kematian paling indah adalah tanpa sakit dan saat ibadah. Itu yang iba dalam kematian saudara kita Ruyati Bin Satubi di Saudi Arabia. Dia dihukum qisas. Dipancung karena divonis bersalah. Membunuh majikan dan tidak dimaafkan keluarganya.

Duka mengiring kematiannya. Tidak hanya keluarga, tetapi juga segenap warga bangsa ini. Di Sabtu yang terik, pahlawan devisa, mujahid yang berjuang untuk keluarga, terpisah nyawa dari raganya. Beliau dieksekusi. Dipenggal kepalanya.

Kematian ini sangat dramatis. Di tengah hukuman mati dikesankan agar tidak sadis dan tidak barbarian (kalau tidak dihapuskan), ternyata warga kita mengalami itu. Kematiannya lambat diketahui negara dan keluarga. Dan setelah almarhumah, baru simpati dan sumpah-serapah terhadap negara Arab dan Indonesia mengalir dimana-mana. Insyaallah surga bagimu saudaraku.

Ruyati adalah ruh hati. Dia gantungan jiwa dari ayah dan ibu yang melahirkannya. Biar hidup dalam kemiskinan di kampung, Ruyati merupakan pelita hati. Itu jika merujuk nama ibu yang berakhir tragis di Arab Saudi ini.

Ruyati merupakan jimat (ruqyah) bagi anak-anaknya. Pepunden yang patut jadi panutan. Dia bak batu karang yang tegar di tengah himpitan dan kesulitan hidup. Dia penguat keluarga. Ditinggal suami kawin lagi tak mengecilkan niatnya. Tanpa kelu dia besarkan dan sekolahkan tiga anaknya. Termasuk mempersiapkan bekal hidup Irwan, si bungsu, yang kini menempati rumah serta punya angkutan umum untuk menafkahi keluarganya.

Ruyati adalah mantera sekaligus doa yang ijabah. Kematiannya tidak sia-sia. Dia melahirkan gema. Kemanusiaan bela-sungkawa. Dan seorang manusia terhindar dari nasib serupa. Darsem ditebus pemerintah dengan nilai yang tak terbayangkan baginya, Rp 4,7 miliar. Ruyati merupakan martir. Tanpa 'pengorbanannya' semua itu muskil terjadi.

Bagi pemerintah Indonesia, kematian Ruyati ibarat cermin untuk berkaca dan berkaca lagi. Introspeksi diri agar tidak acuh dan hanya berwacana. Gegabah terhadap nasib rakyatnya. Sebab berjuta-juta para pejuang devisa itu menyebar di berbagai negara. Memberi sumbangan negara setidaknya Rp 42 triliun. Diprediksi meningkat hingga Rp 65 triliun/tahun, tapi perhatian dan apresiasi sejauh ini amat rendah. Mereka seperti manusia terbuang dan dibuang.

Ini merupakan kegagalan pemerintah untuk kesekian kalinya. Gagal memenuhi kewajiban melindungi. Gagal menyediakan pekerjaan bagi warganya. Jika itu mampu diberikan, tak akan ada yang berkeinginan untuk jauh dari rumah tinggal. Apalagi harus berkalang tanah di negeri asing yang tak dikenalnya.

Langkah pemerintah melancarkan protes ke Saudi Arabia patut dihargai. Berjanji memberi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengais rejeki di luar negeri juga layak dipuji. Namun penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia di bulan Agustus mendatang bukanlah solusi.

Kebijakan itu hampir pasti tidak mujarab. Sulitnya lapangan kerja di dalam negeri adalah akar masalah. Murahnya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah soal lain yang membuat aturan itu akan dilanggar. Adakah memang itu harapan pemerintah? Jika terjadi kasus serupa bisa lempar tanggungjawab? TKI layak dipersalahkan?

Pemerintah terkesan instan dalam menanggapi tiap persoalan. Belum ada langkah preventif. Jika akar masalahnya lapangan kerja dan soal pendapatan, kenapa tidak fokus untuk all-out membenahi itu. Program-program pemborosan yang koruptif kenapa tidak distop untuk dialokasikan ke sektor ini.

Banyak kementerian yang harusnya dihapuskan, seperti Kementerian Sosial yang tidak jelas pekerjaannya. Transmigrasi tidak perlu ada lagi. Kementerian Koperasi bisa diarahkan sebagai distributor produk rakyat, membuka swalayan di tiap desa atau kecamatan untuk membendung dominasi swalayan asing. Dan ini menyerap tenaga kerja tinggi, selain memberdayakan produk dalam negeri.

Kini masih ada 23 WNI lagi yang akan menghadapi ancaman serupa. Dan itu baru di Saudi Arabia. Belum yang tersebar di negara-negara lain. Memang kita malu disebut sebagai 'negara babu'. Tapi karena pemerintah tak kunjung berbenah, memanfaatkan kekayaan negeri ini digunakan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, maka rasa malu itu menjadi tragic-komedi. Malu tapi mau apalagi karena terpaksa.

Kini Ruyati telah tiada. Hujatan dan pujian tak berguna lagi. Hanya doa yang perlu dipanjatkan. Semoga amal ibadahnya diterima Gusti Allah. Dan mudah-mudahan pemerintah negeri ini membentuk Satuan Tugas untuk membuka lapangan kerja agar warga ini tidak berhasrat menjadi TKI. Bukan Satgas Perlindungan TKI yang terkeswan basa-basi.

*) Djoko Suud Sukahar pemerhati sosial budaya, tinggal di Jakarta.

(vit/vit)