Al Nakba

Jakarta - Setiap tanggal 15 Mei, bangsa Palestina, bangsa Arab lainnya, serta jutaan ummat Muslim di dunia memperingati Al Nakba. Sebuah hari yang mempunyai arti malapetaka ketika pada tahun 1948, Israel melakukan pengusiran dan perebutan tanah dan rumah bangsa Palestina yang menyebabkan sekitar 700.000 warga Palestina menjadi pengungsi.

Mulai tahun 1948 hingga sekarang, Israel dengan berbagai kejahatannya telah melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina. Rentang waktu masa penjajahan yang demikian beratnya, membuat malapetaka-malapetaka terus menimpa bangsa Palestina, bahkan malapetaka itu tidak hanya dilakukan oleh Israel, namun juga oleh faksi-faksi di Palestina sendiri.

Kemenangan Hamas dalam Pemilu tahun 2006, rupanya tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Uni Eropa. Pasalnya Hamas bukan faksi pilihan Amerika Serikat dan Israel. Untuk membendung kemenangan Hamas, negara donor, seperti Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menghentikan bantuan kepada Palestina selama Hamas memegang kekuasaan pemerintahan Palestina.

Amerika Serikat dan Israel tidak hanya mengembargo segala bentuk bantuan, namun juga menjadikan rival Hamas, yakni Fatah selain sebagai boneka, juga sebagai 'proxy war' Amerika Serikat dan Israel untuk memerangi Hamas. Akibat dari adu domba Amerika Serikat dan Israel, maka Fatah dan Hamas menciptakan malapetaka sendiri, di antara mereka melakukan kontak senjata. Dampak dari kontak senata itu membuat Palestina yang sudah terjajah dan tercerai berai menjadi lebih sempit wilayahnya, sebab masing-masing faksi saling menguasai wilayah yang diklaim sebagai daerah kekuasaannya. Seperti Hamas menguasai Jalur Gaza, sedang Fatah menguasai Tepi Barat.

Malapetaka yang ditimbulkan oleh faksi-faksi Palestina terhadap bangsanya sendiri itu akhirnya memunculkan solidaritas di antara bangsa-bangsa Arab, terutama Mesir dan Arab Saudi, juga oleh negara mayoritas penduduk Muslim lainnya seperti Iran, Pakistan, dan Indonesia. Negara-negara peduli Palestina itu menjadi mediator antara Hamas dan Fatah agar menyelesaikan masalahnya di meja perundingan. Hasilnya, Piagam Makkah atas inisiatif Raja Arab Saudi pada tahun 2007 dan Perjanjian 'Red Sea Resort of Sharm el-Sheikh' yang digagas oleh Presiden Mesir Husni Mubarak pada tahun akhir 2009, ditandatangai oleh Hamas dan Fatah.

Namun sayangnya pernjanjian itu gagal, kedua faksi masih cenderung menggunakan ego masing-masing dalam menyelesaikan masalah sehingga konflik senjata antara kedua faksi tetap berlanjut.
Mengapa Hamas dan Fatah sulit bersatu? Beberapa faktornya adalah:

Pertama, masing-masing faksi memiliki prinsip yang yang sangat mendasar, yakni mengakui atau tidak terhadap keberadaan Israel. Hamas lebih suka menempuh jalan kekerasan atau kekuatan senjata ketika menghadapi Israel, sedang Fatah cenderung akomodatif terhadap Israel, yakni menggunakan cara diplomasi. Kedua prinsip itu pastinya saling bertentangan dan tidak mungkin disatukan. Buktinya pemerintahan yang dibentuk, koalisi Hamas dan Fatah, tidak efektif. Sebab mereka lebih suka menempuh cara masing-masing.

Kedua, banyak negara terutama Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa, dan Mesir mendorong terciptanya penyelesaian masalah Palestina secara damai namun di sisi lain mereka membantu dana maupun senjata kepada salah satu faksi (Fatah). Di sini nampak bahwa negara-negara itu mempunyai kepribadian ganda dalam menyelesaikan masalah Palestina. Jika mereka membangun hubungan dengan Fatah, negara-negara itu mengatakan berhubungan dengan pihak moderat namun jika berhubungan dengan Hamas, negara-negara itu mengatakan kelompok ekstrimis atau teroris.

Ketiga, negara-negara Barat dan Arab menjadikan Palestina sebagai daerah untuk menyalurkan kepentingan luar negeri, politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Kalau dihitung-hitung sebenarnya banyak negara yang menjadi kompor dalam konflik di Palestina, termasuk Iran.

Meski perjanjian yang telah dirintis selalu kandas, sepertinya Hamas dan Fatah selalu mencoba untuk tetap berunding dan melakukan perdamaian. Buktinya pada 4 Mei 2011, dengan difasilitasi oleh Mesir, kedua faksi mengadakan perjanjian perdamaian.

Mengapa Hamas dan Fatah melakukan perjanjian perdamaian kembali? Kemungkinan faktornya adalah: (a) dukungan Amerika Serikat dan Israel kepada Fatah untuk menyelesaikan perdamaian terhadap Palestina selama ini hanya kebohongan semata. Meski Fatah bersedia menjadi 'proxy war' antara Amerika Serikat dan Israel berperang melawan Hamas, namun janji Amerika Serikat dan Israel untuk memberikan perdamaian
dan kemerdekaan Palestina lewat Fatah, tidak pernah terealisasi, buktinya pembangunan pemukiman di wilayah-wilayah sengketa terus dilanjutkan oleh Israel. Melihat massifnya pembangunan pemukiman itu, Amerika Serikat tidak mencegah namun cenderung membiarkan.

(b) Karena Amerika Serikat disibukan berperang melawan terorisme global, khususnya perburuan Osama bin Laden di Afghanistan dan Pakistan, sejak tahun 2001-2011, membuat Amerika Serikat melupakan urusan masalah Palestina. Di sini terkesan bahwa Fatah ditinggalkan oleh Amerika Serikat berdasarkan skala prioritas kepentingan Amerika Serikat dalam politk globalnya. Tingginya biaya operasi militer di Afghanistan membuat untuk sementara operasi politik dan militer di Palestina ditunda.

(c) Amerika Serikat meninggalkan Fatah karena tidak hanya sibuk memburu Osama bin Laden, namun gerakan demokratisasi yang melanda negara-negara Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, dan negara Arab lainnya. Karena di Libya demokratisasinya terkendala oleh masih kuatnya Muamar Qadafi, maka terpaksa Amerika Serikat mengalihkan perhatiannya ke Libya, bukan ke Palestina. Palestina bisa jadi dianggap tidak penting lagi karena, selain Israel dirasa mampu menghadapi kekuatan senjata Hamas, juga karena Libya dari segi kepentingan ekonomi lebih dirasa menguntungkan daripada Palestina yang tidak memiliki apa-apa.

(d) Adanya angin perubahan di Timur Tengah dalam masalah demokratisasi. Bisa menjadi inspirasi Hamas dan Fatah untuk bersikap lebih demokratis dan menerima perbedaan.

Meski Hamas dan Fatah sepakat melakukan rekonsiliasi, namun bukan berarti mereka langsung 'go' menghadapi Israel. Ada beberapa permasalahan yang perlu didiskusikan oleh kedua faksi tersebut mengenai bentuk pemerintahan dalam negeri dan cara menghadapi Israel.

Dalam masalah dalam negeri, Hamas adalah pemenang Pemilu Palestina 2006, apakah Hamas mempunyai hak membentuk pemerintahan sendiri, di mana sebagai pemenang pemilu tentu Hamas memiliki hak preogratif untuk menyusun pemerintahan Palestina. Nah dalam masalah ini kedua faksi harus mengedepankan kepentingan Palestina di atas kepentingan faksi-faksinya. Sebagai faksi terbesar, Hamas dan Fatah juga harus memikirkan dan melibatkan faksi-faksi lainnya di Palestina, seperti PFLP, DFLP, Jalan Ketiga, atau Palestina Independent.

Paling penting dalam rekonsiliasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah bagaimana jalan yang paling tepat menghadapi Israel. Selama ini Hamas dan Fatah memiliki cara masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Fatah lebih menggunakan cara yang disukai oleh Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Israel, yakni diplomasi. Sedang Fatah lebih memilih cara menggunakan kekuatan senjata. Apakah kedua cara ditempuh, ataukah karena Fatah yang sudah dikecewakan oleh Amerika Serikat dan Israel setuju dengan cara yang selama ini digunakan Hamas, yakni menggunakan kekuatan senjata?

Nah semua hal itu harus dipikirkan secara masak-masak oleh Hamas dan Fatah, bila tidak, maka perpecahan bisa kembali terjadi, itu sangat mungkin, sebab bisa jadi rekonsiliasi ini adalah akal-akalan Fatah untuk mengajak Hamas kembali mengadakan pemilu. Fatah melihat rentang 5 tahun, setelah Pemilu 2006, Palestina sudah saatnya untuk menggelar pemilu lagi. Nah dalam kesempatan inilah Fatah ingin kembali mendominasi Palestina, dengan dukungan Amerika Serikat dan Israel, seperti pada rentang waktu 2006-2011 ini.

*) Ardi Winangun adalah peminat studi politik Timur Tengah. Bisa dihubungi di: 08159052503 atau ardi_winangun@yahoo.com. Penulis tinggal Matraman, Jakarta Timur.

(vit/vit)