.webp)
dari DPR. Apakah Arifinto benar-benar hendak mundur dari DPR?
Sampai hari ini Arifinto belum menyerahkan surat resmi pengunduran diri kepada PKS juga ke FPKS DPR. Ia beralasan hendak menyelesaikan tugas terakhirnya lebih dahulu di DPR. Selama sebulan reses ini, Ia pun masih sibuk bekerja. Ia hendak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota DPR dengan mengunjungi konstituen di dapilnya. Ia baru akan mengirim surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR usai reses DPR 8 Mei mendatang. Ia pun akan meninggalkan DPR setelah turunnya SK Presiden.
Mbalelo?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengimbau anggota FPKS DPR Arifinto untuk segera mundur dari DPR. Arifinto telah menyatakan mundur dari DPR beberapa waktu lalu, namun belum mengirim surat pengunduran diri. Kalau Arifinto memilih mengirim surat pengunduran diri ke fraksi maka prosesnya akan lama. Namun jika pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan DPR maka keputusannya akan lebih cepat. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, juga berharap Arifinto konsisten dengan ucapannya. Sehingga rakyat Indonesia juga akan memberikan penghargaan kepada Arifinto yang jantan mundur setelah melanggar norma susila.
Sementara itu, Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, juga berharap, Arifinto menepati pernyataannya untuk mundur dari DPR. Jika tidak, maka PKS dan Arifinto sendiri bisa
dikritik masyarakat. Karena hingga kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu surat dari DPR tentang pengunduran diri Arifinto. Jika ia main-main, maka publik akan memprotes keras. Itu bakal dipermalukan oleh publik," tuturnya (detik.com, 19/4/2011). Berdasarkan rangkuman berita di atas, kita patut bertanya, bukankah tindakan Arifinto di atas menegaskan jika ia mbalelo terhadap keputusannya sendiri?
Euforia Pasca Pemilu 2004, sepanjang catatan penulis, kondisi interal PKS saat ini yang cenderung negative, berawal dari euforia lompatan politik pasca pemilu 2004 silam. Saat pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1999, PKS (kala itu masih bernama PK/Partai Keadilan) hanya memperoleh suara 1,4%, sehingga tidak lolos electoral threshold dan harus berganti nama menjadi PK Sejahtera.
Pasca pemilu 2004, PKS mengalami akselerasi politik yang luar biasa. Karenanya hampir semua analis politik dan media nasional mewanti-wanti PKS agar tidak terjebak dalam euforia kemenangan politik sesaat yang bisa saja justru menjadi bumerang berkepanjangan.
Jajak pendapat Kompas pertengahan Juni 2005 lalu, misalnya, tidak kurang dari 60,4% responden menyatakan positif citra partai ini. Bahkan penilaian positif terhadap PKS demikian dominan, diutarakan oleh 89% responden dari pemilih internalnya. Melihat segenap pencapaian PKS selama ini, tidak berlebihan memang penilaian dan harapan yang terbentuk.
Namun, layaknya sebuah perkembangan organisasi partai, semakin besar simpatisan yang diraih, semakin besar kiprah dan pengaruh politik partai ini tentu berkonsekuensi semakin besarnya beban pengelolaan partai, terlebih upaya mempertahankan apa yang telah mereka raih selama ini. Dalam kondisi seperti inilah justru ujian tersulit kini tengah dihadapi partai. (bes/Litbang Kompas. Sabtu, 25/6/2005).
Hal senada dilaporkan oleh media lain, bahwa PKS potensial alami konflik yang berujung pada perpecahan. Ada perbedaan ideology antara kelompok puritan (generasi pertama) dan moderat (generasi muda yang pragmatis). Ini terlihat jelas ketika pencalonan presiden pada 2004. Menurut James Fox, peneliti politik Asia Tenggara dari ANU (Australian National University), potensi konflik selalu ada pada partai berbasis kader. Jika PKS gagal mendisiplinkan kader, perpecahan bisa terjadi (Koran Tempo. Selasa, 26/7/2005).
Deficit Trust
Jika Arifinto terus mbalelo seperti di atas, yang rugi adalah PKS sendiri. Bisa jadi PKS akan mengalami deficit trust (krisis kepercayaan) dari publik luas. Indikator awalannya bisa dilihat umpamanya dari pelbagai komentar negatif publik menanggapi berita tersebut. Politik di era modern ini ditandai oleh sebuah gejala tunggal yakni defisitnya tingkat kepercayaan masyarakat akan institusi politik dan pemerintahan. Berbagai riset mutakhir menunjukan rendahnya kepercayaan publik akan berbagai institusi politik dan merebaknya fenomena kecurigaan di berbagai level pemerintahan.
Baru-baru ini Prof Akira Nakamura asal Universitas Meiji Jepang, memaparkan hasil penelitiannya; terjadi tren global menurunnya kepercayaan rakyat kepada parlemen, pemerintah dan pejabat pemerintah. Di Inggris, 70 persen responden menyatakan tak peduli dengan parlemen mereka. Lebih dari 60 persen rakyat AS mengaku benci dengan Kongres (parlemen) mereka. Di Jepang lebih parah lagi, sekitar 71,2 persen rakyat mengaku tidak mempercayai parlemen Jepang. Akibatnya, di negara-negara maju tersebut terjadi pergeseran antara peran pemerintah dan peran rakyat secara individual. Dugaan sementara mengindikasikan, gejala political distrust itu muncul sebagai konsekuensi logis dari apa yang disebut sebagai kegagalan institusi politik dan pemerintahan dalam menyediakan fondasi demokrasi dan layanan publik di semua level kehidupan terutama jika itu dihubungkan dengan spirit dasar dari politik itu yakni pemenuhan kesejahteraan masyarakat umum.
Dengan kata lain, gejala itu muncul manakala lembaga politik dan pemerintahan tidak lagi menjalankan peran aslinya (bonum commune), tetapi lebih sibuk berurusan dengan pembagian kue kekuasaan semata. Apa yang disebut sebagai politik 'dagang sapi' justru mendapatkan kepenuhannya di sini.
Trust bukanlah sebuah terminologi baru di kancah ilmu-ilmu sosial humaniora. Dalam Communication in the Age of Suspicion, Bakir and David M Barlow, et.al (2007) menyebutkan, trust merupakan sebuah gejala kompleks yang meliputi berbagai hal dalam
hal hubungan sosial yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai trustor dan trustee (pihak pemberi dan penerima kepercayaan).
Sedangkan Fukuyama (1999) menilai, the great disruption (guncangan besar) di dunia selain terjadi karena lemahnya institusi sosial dalam menyediakan energi sosial bagi masyarakat, juga lebih karena trust ter-erosi secara masif saat ini pada semua level kehidupan.
Legitimacy Rush
Implikasi dari defisitnya trust adalah merebaknya apa yang oleh Bakir and David M Barlow sebut sebagai fenomena kecurigaan di tengah masyarakat. Pada level politik, kecurigaan muncul ketika elit politik tidak lagi menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai moral utama politik. Politik hanya dipraktikan sejauh itu berhubungan dengan kekuasaan semata. Di level pemerintahan, kecurigaan terjadi ketika pengambil kebijakan lebih sibuk memproyekan semua hal dalam nama 'untuk kesejahteraan rakyat'.
Yang terjadi adalah prinsip pro poor mudah dibelokkan menjadi pro poor for elites
(untuk rakyat demi elit). Jika boleh diterjemahkan dengan sedikit agak bebas, prinsip pro poor for elites dimengerti sebagai kebijakan yang secara normatif ditujukan untuk rakyat tetapi dipraktikan demi sekelompok elit tertentu. Fenomena proyek dan memproyekkan kaum miskin mendapat pemenuhan di sini. Cerita mengenai bocornya anggaran di sejumlah level pemerintahan bisa dipahami dalam konteks pro poor for elites tadi.
Meskipun belum terakumulasi secara massal, pemerintah perlu mengantisipasi merosotnya kepercayaan politik publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi penarikan legitimasi (legitimacy rush) publik terhadap pemerintah secara cepat. Terutama bila publik tidak melihat perbaikan signifikan terhadap persoalan ketidakadilan dan praktik menyimpang birokrasi bawahan lainnya.
Demikian gambaran makro tentang deficit trust dan potensi legitimacy rush public terhadap pemerintah dan parlemen secara umum. Tapi secara mikro, hal tersebut bisa saja sangat korelatif terkait dengan prediksi eksistensi PKS ke depan. Bukankah pasca pemilu 2004 silam, PKS sudah menjadi bagian dari pejabat pemerintah disamping juga bagian dari anggota parlemen sejak tahun 1999? Jika PKS tidak mampu mengelola berbagai kasus internal yang mencuat akhir-akhir ini, bukankah tidak menutup kemungkinan PKS nantinya hanya tinggal nama tanpa jasa?
*) Ahmad Arif adalah peminat kajian sosial, berdomisili di Banda Aceh.
(vit/vit)
