Koalisi Semu Pasca-Pemilu

Jakarta - Masih banyak pengamat, politisi dan pemantau pemilu yang percaya bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial. Karena itu kondisi ini hanya akan menghasilkan kesialan saja buat Indonesia. Tidak hanya saat ini, tapi juga masa depan nanti. Lihat dua kali SBY memenangkan pemilu presiden, tetapi pemerintahannya tidak afektif.

Mereka selalu menunjukkan, contoh sukses presidensialisme adalah pemerintahan Amerika Serikat atau AS. Dan sukses ini ditopang oleh sistem dua partai yang dilahirkan oleh sistem pemilu mayoritarian, atau secara salah kaprah di sini disebut sistem pemilu distrik.

Oleh karena itu mereka selalu mengatakan, jika ingin sistem presidensial yang digariskan oleh UUD 1945 berhasil, maka mau tidak mau, Indonesia harus menanggalkan sistem pemilu proporsional. Toh sistem ini hanya diformulasi dalam bentuk undang-undang, sehingga gampang menggantinya.

Pandangan yang sudah dianggap menjadi teori, bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial tersebut, salah satunya berasal dari ahli pemilu terkemuka Scott Mainwairing (1990) dalam bukunya Presidentialism, Multipartism, and Democracy.

Teori itu merupakan kesimpulan atas kegagalan presidensialisme di negara-negara Amerika Latin pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Kontras dengan keberhasilan AS, Mainwairing menunjuk sumber kegagalan presidensialime di sana ada pada sistem mulipartai sebagai dampak dari penerapan sistem pemilu proporsional.

Sampai 1990, teori itu masih sahih. Tapi praktek politik di banyak negara Amerika Latin pasca-1990-an menunjukkan sebaliknya. Presidensialisme masih bertahan di sana, demikian juga sistem multipartai bersama sistem pemilu proporsionalnya. Namun pemerintahan berjalan sukses.

Buktinya sepanjang dua dekade terakhir sistem politik negara-negara Amerika Latin stabil, pemerintahan presidnesialnya efektif bekerja, sehingga pertumbuhan ekonomi terus menanjak dan kesejahteraan rakyat terus meningkat. Brasil adalah contoh paling sukses, karena negara ini tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia bersama Rusia, India dan Cina (BRIC).

Mengapa Brasil dan beberapa negara Amerika Latin dapat mematahkan teori Mainwairing dan berhasil mengombinasikan presidensialisme dengan sistem multipartai yang ditopang oleh sistem pemilu proporsional? Mengapa pemerintahnya efektif bekerja meskipun jumlah partai di parlemen tidak kalah banyak dari DPR Indonesia dan komposisinya tidak kalah beragam dari kita?

Efetivitas pemerintahan sesungguhnya terletak pada dukungan legisalatif kepada eksekutif. Dalam sistem parlementer hal ini tidak jadi masalah, sebab eksekutif dibentuk oleh partai-partai yang menguasai mayoritas parlemen, sehingga kebijakan eksekutif otomatis didukung parlemen.

Lain halnya dengan sistem presidensial, parlemen dan presiden sama-sama dipilih oleh rakyat, sehingga jika partai atau koalisi partai yang memiliki presiden tidak menguasai mayoritas parlemen, maka presiden atau eksekutif terancam tidak bisa berbuat banyak. Mereka akan selalu dihalangi atau dimain-mainkan oleh parlemen saat hendak mengambil kebijakan. Bisa dipastikan hampir semua kebijakan diputuskann atas dasar kompromi, transaksional.

Jadi, masalahnya bukan pada kombinasi sistem presidensialisme dengan multipartai yang ditopang oleh pemilu proporsional, tetapi pada dukungan mayoritas legislatif kepada eksekutif. Itulah sebabnya, di AS pun, ketika presiden dikuasai Republik dan Kongres dikuasai Demokrat, atau sebaliknya, maka pemerintahan pun tidak efektif.

Bukankah pemerntahan SBY-Kala dan SBY-Boediono sudah didukung oleh koalisi partai yang menguasai mayoritas DPR? Bukankah PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura, tidak bisa berbuat banyak untuk menghalangi kebijakann yang hendak diambil SBY?

Betul. Tapi ingat, koalisi partai pendudukung pemerintahan SBY-Kala maupun SBY-Boediono, terbentuk setelah mereka terpilih dalam pemilu presiden. PAN, PPP dan PKB sempat mengajukan calon presiden sendiri pada Pemilu 2004, demikian juga Partai Golkar. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu 2009, di mana Partai Golkar baru berkoalisi setelah calonnya kalah.

Koalisi yang terbentuk setelah pemilu, hanya menghasilkan koalisi semu, karena partai-partai yang tergabung tidak memiliki paltform politik yang sama. Mereka bergabung sekadar untuk mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan. Akibatnya, mereka cenderung ribut sendiri untuk memperbesar porsi kekuasaan, lebih-lebih partai-partai oposisinya sangat lemah.

Koalisi yang dibentuk setelah pemilu, menunjukkan kebutuhan presiden terpilih untuk mengamankan kekuasaannya. Akibatnya daya tawar partai-partai lebih tinggi daripada presiden. Maknya presiden lebih sibuk menjaga keutuhan koalisi daripada mengurusi rakyat, lebih-lebih bila presiden tidak memiliki karakter kuat sebagai pemimpin.

Di sini memang ada problem karakter kepemimpinan, tetapi problem sistem jauh lebih strategis untuk diperbaiki. Dalam hal ini kita harus memetik pelajaran dari Brasil dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Dan anggota DPR dan pejabat eksekutif tidak perlu harus pergi ke sana untuk belajar!

*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.

(diks/vit)