Setgab Memang Bukan Koalisi

Jakarta - Energi elite partai sudah habis untuk berkasak-kusuk soal reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden SBY. Kini elite partai pendukung pemerintah mulai merapikan kembali kerja Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyno-Boediono, atau dikenal dengan sebutan Setgab. Kontrak baru disodorkan, struktur kerja diubah.

Tidak begitu jelas apa isinya kontrak baru tersebut. Yang pasti Partai Golkar,  PAN, PPP dan PKB, merasa tidak keberatan dengan isi kontrak baru tersebut. Sementara PKS yang belum disodori kontrak, juga tidak risau karena tanda-tanda pencopotan menteri PKS sudah lenyap.

Struktur kerja Setgab berubah sedikit. Ketua Setgab tetap dipegang SBY selaku presiden maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sekretaris juga tetap dipegang Syarifudin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM yang juga fungsionaris DPP Partai Demokrat. Perubahan terjadi pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sebelumnya dia ketua harian, kini menjadi wakil ketua.

Apakah kontrak baru dan perubahan struktur Setgab akan mengubah kerja dan kinerja Setgab? Apakah dalam waktu mendatang Setgab akan benar-benar menjadi lembaga koordinasi partai-partai koalisi yang efektif dalam mendukung pemerintahan SBY-Boediono? Jawabnya, tidak.

Pertama, Setgab tidak punya platform politik. Dalam bahasa yang gampang, Setgab tidak punya visi, misi dan program politik. Oleh karena itu lembaga atau forum koordinasi kerja partai koalisi yang terdiri dari enam partai ini, sesungguhnya tidak mengetahui hendak berbuat apa ke depan, kecuali sekadar mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan yang didapatnya dari Pemilu 2009.

Bicara koalisi, ada dua faktor pendorong. Faktor pertama adalah kesamaan ideologi atau jarak ideologi yang tidak terlalu jauh antarpartai (ideologically-connected coalition). Dalam hal ini partai-partai bersepakat merebut kekuasaan demi merealisasi ideologinya dalam kehidupan bernegara. Kesamaan idealogi inilah yang memudahkan mereka untuk menyusun program kerja yang akan dijalankan begitu berkuasa.

Faktor kedua adalah keharusan untuk memenangkan pertarungan politik (minimal-winning coalition). Dalam hal ini pemilihan mitra koalisi ditentukan berdasarkan (kemungkinan) perolehan suara atau jumlah kursi dalam parlemen. Partai akan berhenti mencari mitra ketika sudah mencapai kemenangan minimal 50%+1. Koalisi jenis ini sering rentan masalah karena tidak ada ikatan ideologis. Namun untuk mengatasinya mereka membuat platform politik bersama.

Setgab tentu masuk kategori koalisi jenis kedua. Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono ini dibentuk bukan atas basis ideologi, tetapi semata mencapai dukungan 50%+1 di parlemen. Masalahnya koalisi ini dibentuk tanpa platform politik, sehingga kebijakan pemerintah dan tindakan politik partai anggota koalisi, tidak jelas arahnya. Mereka sibuk mempertahankan kekuasaan yang dipegangnya, meskipun partai oposisinya tidak mengganggunya.

Mengapa partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab tidak menyusun platform politik bersama? Hal ini terkait dengan masalah kedua, yang sifatnya teknis tetapi berdampak besar pada proses pembentukan koalisi dan pemerintahan.

Kedua, partai-partai tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi. Tengok ke belakang, partai-partai pendukung SBY-Boediono terkumpul setelah perkiraan perolehan kursi pemilu legislatif dihitung, atau setidaknya sepekan setelah hari pemungutan suara pada 9 April 2009. Padahal pendaftaran pasangan calon prsiden dan wakil presiden dimulai pada 10 Mei 2010.

Itu artinya partai-partai politik hanya punya waktu kurang dari sebulan untuk membangun koalisi. Apa yang bisa dilakukan oleh partai-partai politik dalam waktu sesempit itu. Jangankan memahami perbedaan-perbedaan ideologi, jangankan menyusun platform politik bersama, membagi tugas untuk berkampanye saja mereka tidak cukup waktu.

Akibatnya koalisi terbentuk tanpa visi dan misi, juga tanpa program. Tim pasangan calon presiden dan wakil presiden mungkin sudah menyusunnya, tapi apalah artinya itu buat partai politik.

Partai politik sebetulnya hanya menumpang kemenangan calon presiden; namun pada saat lain, partai-partai politik menepuk dada: tanpa kami anda tidak mungkin jadi presiden, sebab kamilah yang mencalonkan anda menjadi presiden. Presiden terpilih pun tak mampu memngendalikan partai koalisinya, terlebih jika partainya tidak meraih kursi signifikan di parlemen.

Masalah ini akan terus berulang ke depan jika tidak ada kehendak politik dari elite untuk mengubah format pemilu yang memungkinkan partai membangun koalisi berdasarkan platform politik. Masalah ini tak harus dikaitnya dengan isu multipartai dan sistem proporsional yang katanya tidak cocok dengan presidensialisme. Itu teori kuno, yang terpathakan dalam praktek politik pasca-1990-an. Ini sekadar menata kembali format pemilu, dengan cara mengubah jadwal pemilu.

*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.

(diks/vit)