Isu Kudeta Purnawirawan Jenderal

Jakarta - Dilaporkan oleh "Al Jazeera", ada sejumlah purnawirawan jenderal yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Kekerasan yang terjadi seperti di Cikeusik, Temanggung, dan berbagai tempat lainnya, disebut sebagai salah satu skenario dengan ujungnya adalah kudeta dan penggulingan Presiden SBY. Adanya isu tersebut tentu dibantah oleh pemerintah. Dengan tegas, baik Menko Polhumkam Djoko Suyanto maupun Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan isu kudeta atau penggulingan SBY yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal tidak benar.

Adanya isu kudeta purnawirawan jenderal tidak hanya dibantah oleh Djoko Suyanto
dan Purnomo Yusgiantoro, namun dalam sebuah kesempatan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, memperingatkan kepada para purnawirawan jenderal yang hendak melakukan kudeta. Dikatakan mereka yang akan melakukan kudeta bakal berhadapan dengan TNI dan rakyat. Menghadapi rakyat karena pemerintahan ini merupakan pilihan rakyat.

Pihak pemerintah bisa saja membantah dan 'mengancam' terhadap isu kudeta, namun
realitanya apa yang dikatakan oleh "Al Jazeera" itu bisa saja terjadi. Para purnawirawan jenderal berkeinginan melakukan hal demikian, disebutkan karena Presiden SBY terlalu lembek, lemah, dan tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap situasi negara yang sudah terbilang morat-marit ini.

Namun menjadi pertanyaan, bisakah para purnawirawan jenderal itu melakukan kudeta? Sepertinya susah dan tipis bisa terjadi. Alasannya, 'pertama', kecenderungan penggunaan kata kudeta adalah sebuah gerakan yang menggunakan kekuatan senjata yang dilakukan oleh militer. Dari pengertian ini maka kudeta biasanya dilakukan oleh tentara yang masih aktif. Seperti kudeta yang dilakukan oleh Gammal Abdul Nasser terhadap Raja Forouk I. Saat itu, Nasser sebagai tentara yang masih aktif memimpin Angkatan Bersenjata Mesir melakukan kudeta.

Demikian pula Muammar Khadafi, ia bisa memimpin Libya sejak tahun 1969 karena
semasa masih aktif menjadi tentara dengan pangkat kapten ia berhasil melakukan kudeta kepada Raja Idris. Che Guevara ketika melakukan revolusi, ia pun juga masih aktif sebagai kekuatan bersenjata. Demikian pula di Indonesia, peralihan kekuasaan pada era Orde Lama ke Orde Baru juga dilakukan oleh para tentara aktif dengan melakukan 'kudeta'.

Dengan contoh di atas, jelas bahwa kecil kemungkinan kudeta bisa dilakukan oleh
para purnawirawan. Alasannya, para purnawirawan tidak memiliki komando dan pasukan.
Para purnawirawan tidak memiliki alat gertak, seperti pasukan, tank, pesawat tempur, dan senapan, untuk menakut-nakuti presiden atau raja.

'Kedua', untuk terjadinya sebuah kudeta harus diawali dengan sebuah adanya ketidakpastian jalannya kekuasaan. Saat ini roda kekuasaan masih relatif berjalan normal, meski ada riak-riak kekecewaan, sepertinya semuanya masih bisa dikendalikan.

Belajar dari revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, semua diawali dari masalah kesejahteraan sosial dan lapangan kerja. Nah sejauh mana pemerintahan SBY dalam masalah ini? Itu semuanya masih dalam perdebatan. Menurut pihak pemerintah, pastinya masalah kesejahteraan dan lapangan kerja bisa diatasi, namun bagi pihak oposisi mengatakan masih banyak terjadi kemiskinan.

Dari pengalaman di Tunisia dan Mesir, sebenarnya untuk melakukan kudeta, tidak perlu dengan mendompleng kelompok garis keras, namun bagaimana memanfaatkan isu kemiskinan dan minimnya lapangan kerja untuk menjatuhkan kekuasaan. Jadi dengan
menggunakan Islam garis keras untuk melakukan kudeta akan sia-sia, bisa jadi kudeta itu akan dilawan oleh rakyat sendiri, selain tidak akan didukung mayoritas rakyat, kudeta bisa jadi akan gagal.

'Ketiga', bila purnawirawan jenderal melakukan kudeta secara sendirian, (atau hanya bersama kelompok Islam garis keras), tentu hasil kudeta itu akan dipersoalkan bahkan diprotes banyak pihak lainnya. Alasannya karena adanya trauma masyarakat ketika pemerintahan dipegang oleh para (purnawirawan) jenderal. Semasa Orde Baru ketika purnawirawan jenderal yang didukung TNI (ABRI) mengendalikan kekuasaan, yang terjadi adalah otoriterianisme. Untuk itu seharusnya bila para purnawirawan jenderal serius hendak melakukan kudeta maka ia harus mengajak semua kelompok, seperti tokoh lintas agama, mahasiswa, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya, agar kekuatan itu menjadi masif dan mencerminkan kepentingan bersama.

'Keempat', di tengah berbagai isu untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah pokok seperti pemberantasan korupsi dan "abused power", bisa jadi isu kudeta para purnawirawan jenderal ini adalah juga salah satu isu untuk mengalihkan perhatian. Dengan adanya isu ini maka semua mata dan pikiran orang tidak lagi tertuju pada masalah pemberantasan korupsi dan "abused power", namun kepada masalah lainnya, akibatnya koruptor selamat dan penyalahgunaan kekuasaan terus berjalan.

Namun adanya 'keinginan' para purnawirawan jenderal untuk melakukan kudeta itu bisa menjadi masukan bagi SBY, agar ia lebih tegas dalam bersikap, tidak plin-plan dalam berpolitik, serius memberantas korupsi, dan memperhatikan kesejahteraan dan kekuasaan kawan-kawannya sesama purnawirawan jenderal.

*) Ardi Winangun pernah bekerja di Civil-Militery Relations Studies (Vilters), tinggal di Matraman, Jakarta Timur. E-mail: ardi_winangun@yahoo.com

(vit/vit)