Pemberdayaan Masyarakat Betawi, Persoalan Masa Depan & Solusi

Jakarta - Setiap negara mempunyai masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Betapa pun majunya negara itu. Ada masyarakat miskin karena pendapatan rata-ratanya yang rendah dan ada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.

Kemiskinan dan ketertinggalan itu dapat juga dilihat dari dua perspektif. Pertama, kemiskinan dan ketertinggalan yang bersifat absolut. Ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat pendapatan rata-rata yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, kurang tersedianya sarana kehidupan yang diperlukan, tidak adanya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai, tanah yang gersang dan tidak terolah dan sebagainya. Kedua, kemiskinan dan ketertinggalan yang bersifat relatif. Artinya, keadaan wilayah atau kelompok masyarakat itu lebih miskin atau lebih tertinggal dibandingkan dengan keadaan atau kelompok lain dalam sebuah negara.
 
Bagaimana dengan kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai suku Betawi di Jakarta? Dilihat dari perspektif pembangunan daerah, suku Betawi adalah suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu dari katagori diatas. Mereka bukan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal. Daerah tempat tinggal masyarakat Betawi, baik secara absolut maupun secara relatif jauh lebih maju dari semua daerah lain di Indonesia. Mereka juga sulit digolongkan sebagai masyarakat miskin, baik secara absolut maupun secara relatif.

Rata-rata masyarakat Betawi memiliki aset berupa tanah yang relatif lebih bernilai dibandingkan dengan apa yang dimiliki masyarakat daerah lain di Indonesia. Namun mereka tidak dapat digolongkan sebagai anggota masyarakat yang kaya, apalagi maju.  Secara umum masyarakat ini tergolong sebagai kelompok masyarakat yang unik. Mereka mungkin dapat disebut sebagai kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Akibatnya, mereka cenderung mengambil sikap yang eksklusif ditengah-tengah kota metropolitan yang sedang tumbuh.
  
Strategi pembangunan apa yang perlu dilakukan agar masyarakat Betawi dapat berkembang dan maju dengan derap langkah yang sama degan masyarakat lain di Indonesia? Sementara membiarkan suatu kelompok masyarakat terpinggirkan dari sebuah bangsa yang sedang tumbuh sama dengan membiarkan timbulnya permasalahan untuk generasi yang akan datang.
 
Sebagai contoh dapat dilihat dengan Amerika Serikat. Betapa pun majunya negara itu, di dalamnya masih terdapat sebuah persoalan internal yang belum tuntas. Disana masih ada kelompok masyarakat Indian dan kelompok masyarakat hitam keturunan Afrika yang sulit terbawurkan dilihat dari segi pembangunan. Bukan sekadar karena warna kulit, tetapi juga karena secara relatif mereka tertinggal.
 
Kita tentu tidak menginginkan adanya sekelompok masyarakat dari bangsa ini yang terpinggirkan dan bermasalah dimasa depan. Karena itu perlu dipikirkan strategi yang tepat untuk pembinaan dan pengembangannya.

Pada era alm. Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta, pernah ada gagasan untuk membina mereka melalui pelestarian budaya. Upaya pemuliaan budaya Betawi adalah baik, tetapi strategi pembinaan masyarakat Betawi dengan pelestarian melalui pemukiman disuatu daerah tertentu (Condet) agaknya tidak tepat. Pelestarian seperti itu mengingatkan kita pada program konservasi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang Indian. Padahal orang-orang Indian itu adalah pemilik yang sah dan asli dari tanah air Amerika.

Konservasi demikian malahan akan membuat mereka semakin tereksklusifkan atau terpinggirkan, bahkan menjadi terkotakkan. Seperti saya kemukakan dalam tulisan terdahulu, pemberdayaan mereka perlu dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan (capability) dan meluaskan wawasan sehingga mereka dapat ikut bersama kelompok lain berpartisipasi secara wajar dalam derap pembangunan bangsa ini.

Pengadaan subsidi penuh dalam bidang pendidikan kepada penduduk Betawi dapat diberikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan memberikan bantuan langsung kepada sekolah atau perguruan dimana mereka belajar, bukan dengan memberikan dana langsung secara perorangan. Dengan cara demikian, sekaligus juga pemerintah daerah dapat membantu perguruan tersebut.

Hal yang sama juga dapat dilakukan pemerintah daerah lain kepada kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan di daerahnya, untuk mengejar ketertinggalan. Tentu saja keadaan tiap kelompok dan kondisi masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Ada pemerintah daerah yang perlu melakukannya melalui strategi pembinaan sektor pertanian, kerajinan, pembinaan kooperasi untuk pemasaran hasil pertanian, pembangunan jalan tembus atau pembangunan proyek pionir lain dan sebagainya. Singkatnya, tiap kelompok masyarakat dan daerah membutuhkan perlakuan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kesanggupan daerahnya. Tidak boleh disamaratakan.

*) Said Zainal Abidin adalah adalah ahli majanemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)