Hari-hari ini, partai politik dan menteri representasinya mulai pating pecothot. Ancaman maupun pujian berbusa-busa dilontarkan. Berbagai pola, gaya dan sikap dipertontonkan. Esensinya hanya satu, agar jabatannya tidak tergantikan.
Kalimat retoris rasanya membuat polusi negeri ini. Rakyat yang dianggap bodoh menyaksikan akting para petinggi negeri itu seraya merekam dalam mimetiknya dengan setumpuk catatan. Catatan itulah yang menentukan pilihan ketika saatnya tiba nanti. Pemilu tahun 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab logika rakyat, memerintah sesuai amanah tidak perlu ada yang ditakuti. Kendati politik itu sarat kepentingan, tapi kalau kepentingannya membangun bangsa dan memakmurkan rakyat diutamakan, tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menjungkalkan. Tak perduli partai politik sebesar apapun. Mereka akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat yang tidak lagi mengenal kotak-kotak partai.
Itu didasarkan pada realitas politik yang ada. Semua partai tidak lagi ‘berideologi’. Fanatisme sempit sudah lama hilang dari benak rakyat. Simpati tidak menjadi komoditas yang bisa ‘diperdagangkan’. Kendati soal suara bisa ditransaksikan.
Bagi SBY, kelemahan equivalen kekuatan itu harus disikapi dengan perbuatan. Itu tanda rakyat sudah bosan dengan wacana dan retorika. Rakyat butuh yang riil-riil saja. Lapangan kerja terbuka. Pangan cukup. Papan ada. Pendidikan murah. Dan kesehatan terjaga.
Jika itu yang diharapkan rakyat, maka pilihan pembantunya (menteri) harus fokus pada pemenuhan kebutuhan itu. Daya, upaya dan dana gelontorkan untuk itu. Jika dari tahun ke tahun manfaatnya langsung dirasakan rakyat, dijamin tidak ada caci-maki terhadap pemimpinnya. Rakyat miskin yang masih mayoritas menghuni negeri ini akan simpati.
Simpati itu amat penting. Itu sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih, bahwa hidupnya terjamin dan dijamin negara. Dan bagi pemimpin, respek itu merupakan investasi jangka panjang. Nama harum akan dinikmati bersangkutan termasuk anak-cucunya. Macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.
Jika SBY menginginkan itu, maka ‘ketakutan’ tak layak menjadi ganjalan. Tak perlu ada yang ditakuti dan ditakutkan. Sebab sebobrok apapun setiap manusia tetap punya naluri, hati kecil, yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Lepas terucap atau tidak diungkapkan.
Langkah untuk menuju itu, maka pilihan menteri yang perlu diprioritaskan adalah yang tidak mengesankan neoliberalisme. Mampu menciptakan pemerataan untuk kehidupan rakyat bawah. Bukan menteri yang bernafsu mengejar pertumbuhan dan menjauhkan si miskin dari kemungkinan mendekati si kaya.
Jika para pembantu presiden punya visi yang sama, maka tidak akan ada lagi data fiktif yang melahirkan ‘politik saur manuk’. Saling berbantah. Saling mengklaim sukses yang melahirkan ironi-ironi. Beras surplus, impor gila-gilaan. Kemiskinan turun tapi penyaluran raskin meningkat.
Adakah menteri yang diplih SBY nanti mencerminkan itu?
(nrl/nrl)











































