DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 07 Februari 2011, 10:00 WIB

Ironi Kapitalisasi Pendidikan: Dokter Indonesia Berstandar Internasional?

- detikNews
Ironi Kapitalisasi Pendidikan: Dokter Indonesia Berstandar Internasional?
Jakarta - Beberapa fakultas kedokteran (FK) perguruan tinggi negeri (PTN) di tanah air mulai beberapa tahun belakangan ini membuka apa yang disebut “kelas internasional”. Langkah ini tampaknya akan disusul PTN-PTN lain.

Melalui jalur ini tidak hanya calon mahasiswa asing yang dapat masuk, namun juga calon mahasiswa dalam negeri, asalkan mampu membayar berbagai fee yang disyaratkan dan lulus tes. Fee yang disyaratkan terbilang fantastis, khususnya untuk kantong pada umumnya masyarakat Indonesia.

Ambil contoh dua perguruan tinggi negeri ternama di tanah air yang menawarkan kelas internasional untuk program studi pendidikan dokter, UI dan UGM. UI memasang harga tuition fee Rp 35 juta per semester dan uang masuk Rp 75 juta  (www.ui.ac.id; tahun akademik 2010\/2011). Sementara UGM memasang harga yang tidak kalah fantastisnya dengan tuition fee US$ 2.000 - 2.500 per semester (mahasiswa Indonesia) dan US$ 3.750 - 4.500 per semester (mahasiswa asing) plus uang masuk US$ 14.000 yang sama bagi mahasiswa asing maupun Indonesia (www.int.med-gmu.org).

Pada umumnya FK-PTN yang menawarkan kelas internasional menyebutkan pendidikan berstandar internasional sebagai salah satu faktor untuk meroketkan market value. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah yang disebut dengan pendidikan berstandar internasional itu? Apa bedanya dengan pendidikan yang digunakan mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar melalui program biasa dan membayar fee yang biasa-biasa saja jumlanya? Apakah perbedaannya sedemikian hebatnya dalam implementasi operasionalnya sehingga terefleksi dengan sedemikian besarnya perbedaan fee yang harus dibayarkan ?

Pada tahun 1984, World Federation for Medical Education (WFME) memulai sebuah upaya kolaborasi internasional untuk melakukan re-orientasi pendidikan dokter. Kira-kira 20 tahun kemudian, pada tahun 2003, lembaga yang berkantor di Copenhagen ini menerbitkan semacam buku pedoman berjudul Basic Medical Education; WFME Global Standards for Quality Improvement. Di dalam pedoman ini termuat basic standard dan standard for quality improvement. Basic standard artinya bahwa standar-standar itu harus dimiliki oleh semua institusi pendidikan kedokteran di dunia, oleh karena itu didalam buku pedoman ini basic standard selalu diekspresikan dengan “must”.

Standard for quality improvement memuat konsensus internasional untuk sebuah institusi pendidikan kedokteran agar dapat disebut memiliki kualitas terbaik, oleh karena itu standar jenis ini selalu diekspresikan dengan “should”. Namun demikian, tidak ada satu pun lembaga internasional yang berfungsi sebagai “polisi” untuk mengawasi implementasi buku pedoman ini. Dengan kata lain, buku pedoman ini tidak bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Selama ini, pengawasan kualitas pendidikan dokter dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi nasional masing-masing negara.

Di dalam buku pedoman ini tidak disebutkan sama sekali pembagian-pembagian kelas atau jalur pendaftaran seperti yang dewasa ini marak dilakukan FK-PTN. Artinya, buku pedoman ini berlaku untuk semua jenis kelas atau jalur pendaftaran, mulai dari yang membayar fee dengan jumlah biasa-biasa saja hingga yang membayar dengan jumlah fantastis. Lantas, dalam kaitan ini apakah kewajiban penyelenggara FK-PTN hanya terbatas pada mahasiswa kelas internasional ? Tentu tidak. Alhasil, penyelenggara FK-PTN memiliki kewajiban untuk memberikan kualitas dan fasilitas pendidikan yang sama bagi seluruh mahasiswanya. 

Beberapa pihak dapat mengklaim bahwa besaran fee yang ditawarkan seperti pada contoh diatas terbilang relatif murah, dibandingkan dengan institusi-institusi pendidikan dokter lain di kawasan Asia Pasifik, seperti Singapura atau Australia contohnya. Apalagi jika disandingkan dengan biaya hidup dan akomodasi. Sebab, tentu tidak ada seorang pun yang menyangkal bahwa biaya pendidikan mahal, bahkan untuk beberapa program studi seperti kedokteran, dapat dikatakan luar biasa mahalnya. Ini artinya, biaya riil penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang harus ditanggung setiap pengelola FK-PTN memang sangat besar.

Problemnya, siapa yang harus menanggung biaya yang besar itu? Fakta adanya berbagai macam kelas atau jalur pendaftaran FK-PTN menunjukkan adanya upaya dari pengelola perguruan tinggi untuk melakukan cross subsidy, yang kaya membiayai yang miskin. Pertanyaannya kemudian, dari sudut pandang orientasi konsumen, apakah mahasiswa yang membayar dengan jumlah fantastis juga mendapatkan fasilitas yang fantastis dibandingkan dengan mahasiswa yang membayar dengan jumlah biasa ?

Pertanyaan ini baik dijawab “ya” maupun “tidak” maka pertanyaan susulan yang segera menghunjam adalah: apakah layak ? Wacananya akan bermuara pada kapitalisasi pendidikan dokter, bahwa pendidikan dokter telah menjadi suatu entitas bisnis. Pertanyaan lain, dari sudut pandang etika penyelenggaraan pendidikan, etiskah upaya penyediaan slot – slot khusus yang diperuntukkan bagi segelintir orang sangat kaya Indonesia yang ingin anaknya jadi dokter dan mampu membayar sangat besar dimana uangnya digunakan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dokter di Indonesia ?  

Apa sebenarnya ide di balik kelas internasional, terlebih dalam era globalisasi saat ini di mana para dokter dapat bekerja lintas negara dan mulai banyak institusi pendidikan kedokteran yang juga lintas negara ? Tentunya ide untuk memiliki lulusan dokter yang kompeten untuk berpraktek lintas negara. Mari kita lihat, dapatkah lulusan dokter Indonesia dengan mudah berpraktek lintas negara ?

Saya ambil contoh Singapura dan Malaysia, dua negara tetangga terdekat kita. Semua dokter lulusan luar Singapura yang ingin berpraktek di negara ini harus berasal dari institusi pendidikan dokter dan memiliki kualifikasi (dalam istilah sederhana berarti “gelar”) yang diakui oleh Singapore Medical Council (SMC). Kenyataannya, tidak ada satupun FK baik PTN maupun PTS, yang kelas internasional maupun tidak, di Indonesia ini yang diakui oleh SMC. Demikian pula, SMC tidak mengakui satupun kualifikasi dokter yang dikeluarkan oleh FK PTN dan PTS di Indonesia (www.smc.gov.sg).

Sementara untuk Malaysia, hanya terdapat 13 fakultas kedokteran (dari lebih 50 yang ada sekarang) yang lulusannya diakui oleh Malaysian Medical Council (MMC). Namun demikian, hanya ada 4 kelas internasional FK-PTN yang diakui oleh MMC, yaitu UI, UGM, UNPAD, dan USU (www.mmc.gov.my). Janganlah lagi mengambil contoh dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa!

Saya tidak menolak bolehnya dan perlunya menerapkan fees yang lebih mahal kepada mahasiswa asing. Ini relative wajar dan terjadi di banyak negara. Namun, menerapkan fees yang kurang lebih sama mahalnya bagi mahasiswa Indonesia yang ingin masuk kelas internasional dan pada saat bersamaan menerapkan sistem penerimaan yang independen bagi kelas ini sama artinya dengan membangun bangku VIP dalam institusi pendidikan, seperti halnya bangku VIP di maskapai penerbangan, dan lain-lain layanan komersial.

Menurut hemat saya, yang dapat diterima adalah menjadikan sistem penerimaan mahasiswa kedokteran terintegrasi (masing-masing fakultas kedokteran atau secara nasional) dalam satu jalur saja. Hilangkan jalur-jalur lainnya. Lebih dari itu, mereka semua sepatutnya belajar bersama-sama, berada dalam kurikulum yang sama, ruang kelas yang sama, sistem pendidikan yang sama, dan menerima fasilitas yang sama dengan semua mahasiswa lainnya. Sementara itu besarnya uang masuk dan tuition fee ditentukan berdasarkan kewarganegaraan, dimana dalam hal ini mahasiswa Indonesia hanya perlu membayar lebih murah dikarenakan cross subsidy mahasiswa asing yang membayar berlipat kali lebih mahal.

Beberapa rekomendasi lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah:

a) Pendidikan, dalam hal ini terutama pendidikan dokter, adalah public goods yang memiliki nilai strategis jangka panjang bagi sebuah bangsa. Tidak boleh dibiarkan menjadi entitas bisnis. Ini tanggung jawab pemerintah dan DPR sebagai policy maker dan lawmaker. Porsi terbesar biaya riil pendidikan tidak boleh dibebankan kepada penyelenggara pendidikan (FK-PTN) maupun peserta didik (mahasiswa)

b) Regulasi dan pengawasan pemerintah untuk pembukaan kelas-kelas internasional

c) Audit sistem penerimaan mahasiswa baru oleh lembaga nasional yang berkompeten.
 
Kota Bharu (Malaysia), 5 Februari 2011<\/em>
dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD
Lulusan FK UGM tahun 2003<\/strong>


(nrl/nrl)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed