Rekonstruksi Kepemimpinan Indonesia

Jakarta - Jika mengamati proses pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan presiden Indonesia lainya, terjadi perubahan sistem yang dipakai untuk menunjuk pemimpin bangsa dan negara. Pada rezim Soeharto, Megawati, Abdurrahman Wahid menggunakan sistem demokrasi yang suara dipilih berdasarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dirapatkan secara tertutup dan hanya bisa disaksikan orang orang tertentu (elite).

Namun pada masa SBY, kursi panas dipilih berdasarkan suara terbanyak, mayoritas, baik
itu orang dari kelas bawah hingga orang kelas atas. Maka hasil dari pemerintahan
dipandang belum melahirkan tokoh pemimpin yang dapat menyikapi problematika bangsa
infrastruktur negara dan khususnya moral bangsa.

Fungsi seorang presiden tidaklah kemampuan politik semata, namun kecerdasan dalam
menyeimbangkan kondisi negara dan meng-cover penjajahan kultur budaya, moral, pikiran dan ekonomi.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa semua orang memiliki hak suara untuk memilih adalah kurang menjanjikan untuk memilih pemimpin yang mampu menompang kebutuhan sebuah negara khususnya nilai relegiusitasnya. Karena pemilihan yang dipakai ada kepentingan politik yang bisa menipu publik.

Secara logikanya, cara berpikir orang yang kelas bawah akan sangat berbeda dengan ilmuan dan ulama. Maka sudah bisa dipastikan ketika para kandidat pemimpin tengah menjual ide dan janji murahan dibandingkan dengan visi misi yang lebih ilmiah yang lebih membangun kemajuan, maka masyarakat indonesia yang masih lemah nilai keilmuannya akan tertipu.

Salah satu lembaga pendidikan pesantren terbesar di Jawa Timur menggunakn konsep dengan pemilihan ketua ditunjuk oleh orang orang yang mengenyam pengalaman lebih lama dan dipandanga telah mengusai sistem kelembagaan, namun pemimpin tidak serta merta melepas tetap mengontrol jalannya kelembagaan itu berlangsung.

Reshuffle

Dalam kelembagaan tetap memungkinkan perombakan kabinet atau struktur kepengurusan jika dalam kepimpinan negara terjadi problem yang justru merusak bangsa dan negara. Dekadensi bangsa juga bisa disebabkan oleh pemimpin bangsa sehingga mengakibatkan kegalauan dalam kemajuan bangsa. 

Maka selayaknya pemilihan pemimpin harus mengikuti konsep yang lebih menjamin sehingga terciptanya kepimpinan yang bermartabat bagi bangsa diantara lain :

Pertama, memprioritaskan orang yang memiliki loyalitas dalam keilmuan, memahami kondisi negara sehingga menciptakan pembangunan berdasarakan keilmuan bukan kepentingan politik semata.

Kedua, tidak melepaskan antara nilai keagaman dengan nilai kenegaraan, menghindari
pemisahan antara ranah agama dan negara, sekulerisme. Senantiasa mengintregasikan
nilai-nilai moralitas dalam pemerintahan

Ketiga, mengoptimalkan lembaga pemerintah dan swasta yang benar benar memberikan
kontribusi kemanjuan dalam pembangunan negar dan memfilternya dari oknum oknum yang berupaya meruntuhkan negara.

Maka diharapkan dengan sistem pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin yang lebih terarah dan mampu membangun peradaban yang bermartabat. Terciptanya negara yang aman dan sejahtera, wallahua'lam bishawab

*) Agus Dwi Saputro Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam - Gontor, bergabung
dengan Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).

(vit/vit)