Gayus Sang Primadona

Jakarta - Hanya dalam hitungan hari kita sudah punya banyak pejabat baru. Kapolri baru, Jaksa Agung baru, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru. Mereka menggantikan pejabat yang bermasalah dan yang 'tidak dimasalahkan'. Namun baru atau lama pejabat itu belum mampu menghapus pesimisme rakyat negeri ini. Virus korupsi tidak yakin bisa mereka matikan. Bahkan ada ketakutan justru mereka yang akan terjangkit virus ini.

Pesimisme seperti itu didasarkan pada kenyataan, bahwa moralitas bangsa ini telah ambruk. Belum ada tokoh yang bisa diteladani. Padahal itu garda terdepan bagi perbaikan sebuah bangsa. Hukum, produk hukum  dan mental aparatnya sudah sangat keropos. Malah terkesan banyak yang bercita-cita menjadi koruptor. Memaling uang negara.

Kesan dan cita-cita itu logis. Sulitnya lapangan kerja. Minimnya gaji yang bisa dikais. Biaya hidup yang melambung. Dan masa depan yang tak 'dijamin' negara memberi ruang semaraknya semangat 'tipu-tipu'. Tisani (tipu sana tipu sini) menjadi tren. Hukum bisa dibeli. Aparat bisa dinegosiasi. Aturan bisa dikadali. Dan di negeri ini, apa saja yang tak mungkin jadi mungkin jika ada duit.

Lihat saja Gayus. Mafioso pajak ini tampil sebagai jagoan yang selalu mengejutkan. Uang yang diraup ratusan miliar. Perusahaan yang diajak 'cincai' kakap-kakap. Dari petinggi polisi, pengacara, kejaksaan, pengadilan sampai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Brimob takluk setelah diciprati uang 'pampasan' pajak. Gayus tampil sebagai sang primadona.

Betapa bajingan telah menjadi idola. Diidolakan seperti sinterklas. Diharap duitnya mengucur. Didamba aliran dananya. Dari sana harapan menjadi kaya mendadak menjadi kenyataan. Tak peduli itu melukai rasa keadilan. Menggadaikan jabatan. Dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi tempat sebagian usianya dihabiskan.

Korupsi yang melanda semua sendi itu makin diperparah dengan proses hukum yang molor-mungkret. Kasus Jayus dianggap sebagai peristiwa lumrah yang harus berjalan sebagaimana 'mestinya'. Tidak perlu ada perhatian ekstra. Padahal kasus ini telah memasuki wilayan 'Kejadian Luar Biasa' (KLB) yang perlu penanganan khusus.

Kita memang bangsa yang beradab. Kita memang bangsa yang berbudaya dan berkebudayaan. Namun di tengah maraknya korupsi dan makin hari intensitasnya terus meninggi, rasanya sangat manusiawi jika bangsa ini menerapkan aturan hukum yang keras dan tegas. Tanpa itu bangsa ini akan terus digerogoti para koruptor dan pihak-pihak yang koruptif.

Jangan demi 'kemanusiaan' satu orang ratusan juta rakyat dikorbankan. Menteri Hukum harus mulai berani mengedepankan 'ketidak-manusiawian' itu. Juga jangan banyak berpikir untuk 'mensurgakan' penjara agar terpidana jenak istirah. Dan sudah saatnya presiden memberi perhatian khusus terhadap kasus Jayus yang telah menularkan pejabat ‘baik’ menjadi kriminal.

Jika para petinggi negeri ini tidak melakukan 'tindakan' preventif itu, implisit merekalah sebenarnya yang menstimulasi kian maraknya korupsi di negeri ini. Proses hukum hanya sebagai ajang sandiwara. Tontonan pura-pura untuk menguras emosi rakyat. Dan penjara bukan sebagai 'tempat' menghukum, tapi hanya sebagai ruang untuk bagi-bagi jatah. Jatah uang haram.

Melihat kasus Gayus saya ingat ucapan kakek buyut dulu, yang bilang agar menjaga martabat keluarga. Hormati yang tua, semangati yang muda, dan itu jangan cuma kata-kata. Atur kalimat kalau bicara. Jaga perilaku jika srawongan (bergaul). Sebab ajining diri iku soko lati (harga diri itu dari ucapan).

Tapi melihat kenyataan hari-hari ini, adakah pitutur luhur itu harus tetap kita ugemi? Jangan-jangan itu sudah tidak kontemporer lagi, dan kita ketinggalan kereta? Kereta untuk memperkaya diri dengan cara pintas, korupsi?

Di tengah banyak kejutan kasus hukum di Indonesia, kita sedang menunggu-nunggu datangnya tokoh yang mampu membuat kejutan. Sayang Bambang Widjojanto yang digadang-gadang gagal tampil sebagai sang penggebrak itu!

*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

(vit/vit)