Bukan Solusi, Penyetopan Pengiriman TKI
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Bukan Solusi, Penyetopan Pengiriman TKI

Senin, 22 Nov 2010 08:28 WIB
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Bukan Solusi, Penyetopan Pengiriman TKI
Jakarta - Terkuaknya penyiksaan terhadap Sumiati membuat masyarakat Indonesia lainnya prihatin. Bagaimana tidak, Sumiati yang baru bekerja beberapa bulan, yang seharusnya menikmati riyal dari majikannya terpaksa cita-cita itu harus dipendam karena majikannya 'menggajinya' dengan kekerasan dan siksaan. Kekerasan dan siksaan apa yang dialami Sumiati? Bibirnya digunting, tubuhnya disetrika, badannya ditendang bak bola kaki dan berbagai penyiksaan lainnya akhirnya membuat Sumiati harus menginap di 'hotel' Rumah Sakit Raja Fahd Madinah.
Β 
Berbagai rasa prihatin datang dari banyak lembaga dan elemen masyarakat mulai dari kelas kakap sampai lembaga kelas teri, semua 'mengedepankan' inilah rasa prihatin kami. Tidak hanya itu, muncullah berbagai usulan-usulan di antaranya usulan untuk menyetop pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan alasan banyaknya penyiksaan maupun kekerasan terhadap TKI. Padahal kekerasan terhadap TKI tidak hanya terjadi di Arab Saudi saja, akan tetapi sudah banyak terjadi juga di negara-negara yang lain.

Ketika munculnya usulan untuk tidak lagi mengirim TKI ke luar negeri, tentunya semua
pihak baik lembaga maupun elemen masyarakat harus menanyakan kepada dirinya, sudahkah siap untuk menyetop pengiriman TKI ke luar negeri? Sudahkah pemerintah siap menyediakan lapangan kerja bagi para TKI di negerinya? Menyetop pengiriman TKI ke luar negeri bukanlah solusi satu-satunya untuk 'menghindari' kekerasan dan siksaan dari majikan! Padahal, wacana penyetopan pengiriman TKI ini sudah ada sejak dulu, tapi tidak ada satu pun yang berani merealisasikannya apalagi membuktikannya.

Kekerasan dan siksaan yang dialami oleh para TKI kali ini bukanlah kali pertama yang berlaku dan terjadi tapi sudah ada sejak adanya pengiriman TKI pertama kali ke luar negeri. Kita lebih prihatin ketika melihat TKI dikerasi dan disiksa oleh majikannya daripada TKI yang harus melayangkan nyawanya di genggam majikannya. Padahal paling menyayatkan hati lagi di saat mendengar ada TKI dibunuh oleh majikannya.
Β 
Keinginan kerja masyarakat Indonesia di luar negeri adalah sangatlah tinggi, mulai dari ingin kerja menjadi tukang sapu sampai ekspatriat, rendahan sampai tinggi. Keinginan masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah hak individu setiap mereka di mana pemerintah tidak berhak sama sekali untuk mengatakan 'jangan'. Ketika masyarakat ingin bekerja di luar negeri, di sinilah letak tanggung jawab pemerintah sepenuhnya untuk dapat mengontrol proses ketika mereka mau bekerja (baca: berangkat) ke luar negeri sampai mereka kembali lagi ke negerinya.
Β 
Semua orang sudah tahu, bahwa salah satu 'kemakmuran' negara Indonesia adalah adanya pahlawan devisa (baca: TKI). Negara seharusnya perlu berterima kasih sekali kepada mereka, paling tidak mereka sudah membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan yang sedang melanda Indonesia. Karena itu perlu adanya sokongan penuh dan pasti kepada TKI di saat mereka mendapatkan siksaan di luar negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perlunya sikap yang tegas dari pemerintah untuk membela mereka. Pemerintah harus berani mengambil tindakan hukum, sehingga negara penerima TKI tidak semena-mena apalagi meremehkan kita (baca: pemerintah Indonesia). Jadi, banyak kasus 'Sumiati-Sumiati' selama ini adalah bisa dikatakan lemahnya pemerintah dalam menanganinya sehingga majikan tidak pernah jera dalam 'menghabisi' nyawa para TKI.
Β 
Semoga kejadian yang menimpa Sumiati kali ini menjadi titik finish kekerasan apa saja terhadap para TKI yang sedang menjadi pahlawan devisa bangsa. Aku bangga menjadi orang Indonesia!

*) Azhari Jailani Daud adalah mahasiswa S2 Pengkajian Islam, Universitas Malaya.

(vit/vit)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads