Bapak Bangsa, Elite Bencana

Woluwe Saint Pier - Ketika diketahui ada 61 warga Belanda tewas dalam kecelakaan pesawat Airbus A330 Afriqiyah Airways, Mei lalu, para anggota parlemen dan petinggi pemerintah Belanda segera membatalkan liburan privat mereka dan langsung kembali ke negaranya untuk ikut berkabung bersama keluarga para korban dan rakyat Belanda. Peduli, solidaritas, simpati, tenggang rasa, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. 'Cuma' 61 nyawa...

Sebaliknya para anggota DPR RI di saat bencana menimpa rakyatnya malah ngotot pergi 'studi banding' dengan justifikasi masing-masing. Berapa korban tsunami Mentawai? Update termutakhir: 413 orang tewas, 303 lainnya hilang, 412 luka berat dan ringan, ratusan rumah, ternak, harta benda dan gedung-gedung sekolah luluh lantak, binasa. Korban Merapi 33 orang tewas, ratusan rumah hancur. Ribuan warga lainnya mengungsi. Sebelumnya banjir Wasior juga telah menelan 161 orang tewas.

Kepemimpinan dan keteladanan macam apakah ini? Soal jalan-jalan ke luarnegeri dengan alasan studi banding demi penyusunan RUU, untuk keseribu kali perlu diulang di sini: itu stupidity! Rakyat yang masih punya hati nurani mari saya ajak untuk mencermati kembali teks préambule konstitusi negara kita. Para Bapak Bangsa kita, tanpa studi banding, tapi dengan akal budi dan kecerdasannya, mampu memformulasikan teks hebat yang substansinya sejajar dengan Piagam PBB dan tetap relevan dengan isu-isu dunia sekarang. Di Jakarta para Bapak Bangsa berhasil melahirkan rumusan hak kemerdekaan/kebebasan, demokrasi, kemanusiaan, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Pada saat hampir bersamaan di atas geladak kapal USS Augusta di perairan Samudera Atlantik, Winston Churchill dan F.D. Roosevelt mencapai apa yang selanjutnya dikenal sebagai Atlantic Charter (Piagam Atlantik), yang kemudian menjadi dasar berdirinya PBB.

Substansi keduanya mirip. Bayangkan, waktu perumusan hampir bersamaan. Belum ada internet, teknologi telekomunikasi saat itu masih sederhana, lamban dan sangat terbatas. Bahkan proses perumusan dalam sidang-sidang BPUPKI selanjutnya PPKI (rentang 29/5/1945 sampai 18/8/1945), telah lebih dulu daripada pertemuan di geladak USS Augusta (14/8/1945). Sekali lagi tanpa studi banding, tanpa contek-menyontek. Tapi dengan akal budi, kecerdasan dan daya kreasi, serta semangat pengabdian yang dimiliki para Bapak Bangsa itu lahirlah mahakarya grand design peletak dasar negara Indonesia, termasuk rumusan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dirancang sendiri, digali sendiri, sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Masihkah orang-orang DPR itu tebal muka mengarang 1000 justifikasi untuk terus-terusan studi banding? Bahkan di tengah bergelimpangannya mayat-mayat rakyat yang tengah dilanda bencana? Kalau iya, mungkin ini memang elite biang bencana, yang membuat negeri ini jauh dari berkah. Faktanya gerudak-geruduk studi banding dengan rombongan besar itu sampah. Hampir semua negara di planet bumi ini distudi-banding, tapi hasilnya ngga nggenah. Kelas menengah Indonesia pembayar pajak terbesar harus menjadi agen perlawanan untuk membuang mereka. Berilah pendidikan politik bagi keluarga dan masyrakat sekitar untuk tidak lagi percaya, termasuk kepada partainya.

Keterangan penulis:
Penulis adalah koresponden detikcom di Belanda. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja

(es/es)