Koalisi dan Jabatan Strategis Partai

Jakarta - PDIP menghadapi momen sulit. Sembilan belas kadernya terancam masuk penjara karena terbelit dana haram pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI). Pada saat yang sama tarikan untuk berkoalisi di pemerintahan SBY sedemikian kuat, sampai-sampai Taufik Kiemas (TK) tidak kuasa menahan kata.

Sungguh membingungkan, ketika Ketua Umum PDIP Megawati di berbagai forum menunjukkan konsistensinya untuk tetap berada di luar pemerintahan, pada saat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP TK, justru berseru-seru agar para kader PDIP menerima tawaran koalisi Partai Demokrat (PD).

Gerakan TK sedemikian kuat, sampai-sampai tidak hanya diikuti oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR, Tjahjo Kumolo, tetapi juga diamini oleh Wakil Ketua DPR, yang juga Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung. Pernyataan TK akhir-akhir ini hanya dicounter oleh kader-kader muda PDIP di DPR, seperti Maruarar Sirait dan Ganjar Pranowo.

Apapun dalihnya, kekuasaan dan materi yang didapat darinya, adalah pertimbangan utama merapat ke Partai Demokrat. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting, adalah mimpi hendak melepaskan diri dari jeratan hukum. Sembilan belas nama yang terancam masuk bui adalah orang-orang yang selama ini dikenal sebagai kubu TK.

Apakah perbedaan Mega-TK, yang juga istri-suami itu, akan terselesaikan  melalui Kongres PDIP pada  6-9 April 2010 di Bali nanti? 

TK terus mendesak agar kongres memutuskan isu oposisi-koalisi tersebut. Tapi, Mega bersikeras, kongres hanya akan bicara haluan partai, program partai dan pemilihan pengurus baru.

Sudah pasti, kubu TK takkan mengikuti saja maunya Mega. Bagaimanapun kongres adalah forum tertinggi partai untuk mengambil keputusan. Pada saat mereka berhasil meyakinkan sebagian besar peserta kongres, maka keinginan Mega pun bisa ditundukkan. 

Perhatikan, dari kongres ke kongres, pengaruh TK dkk selalu menguat, setidaknya mereka berhasil menempatkan lebih banyak orang-orangnya di DPP. Bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi pada kongres nanti. 

TK mungkin takkan ngotot membawa partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat. Ya, demi menghormati kebibawaan ketua umum, misalnya. Namun, sebagai imbalannya, TK pasti menuntut posisi penting di kepengurusan baru. 

Posisi penting itu ada dua, wakil ketua umum dan sekretaris jenderal. Jabatan pertama diciptakan oleh kongres untuk mempermudah proses transisi, karena Mega sendiri menghendaki periode ini adalah kiprah politik terakhir. Sedang jabatan sekretaris jenderal merupakan jabatan kedua terpenting di partai politik, setelah ketua umum.

Nah, jika TK berasil menempatkan orang-orangnya di kedua jabatan itu, sebetulnya tidak ada putusan berkoalisi pun tidak masalah. Ini hanya soal kemenangan yang tertunda. Pemerintahan SBY durasinya masih panjang. Situasi krusial pasti terulang, sehingga undangan buat PDIP untuk bergabung sewaktu-waktu pasti datang.

Pada titik itulah, Mega yang sudah capek menahan tekanan politik, baik karena tekanan usia, maupun karena tidak ada lagi pihak yang bisa diajak bicara, akan menyerah.

*Didik Supriyanto: wartawan detikcom

(diks/iy)