Politik Balas Dendam dalam Kasus Century

Jakarta - Dalam sepak bola dikenal partai balas dendam. Jika itu digelar, yang kalah tidak berduka lama-lama. Yang menang bergembira, juga tidak berlarut-larut. Respons penonton pun seperti itu. Tapi dalam politik, jika itu terjadi, maka pemerintahan tidak bekerja maksimal. Dan pastinya rakyat yang dirugikan. Sekarang ini ‘politik balas dendam’ itu yang sedang disaksikan rakyat.

Sebagai rakyat kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya tujuan Pansus Century. Mencari orang salah atau menyelamatkan uang negara. Dilihat dari gelagat awal, nampaknya orang ‘salah’ yang dicari. Setidaknya kalau itu sulit, maka mencari orang yang bisa dipersalahkan.

Dari sisi aturan, hampir pasti Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono salah. Sebab langkah yang dilakukan tidak prosedural. Namun ditilik dari kondisi saat itu, maka langkah yang dilakukan keduanya bisa dibenarkan. Sebab memang ‘terapi’ itulah yang bisa menyelamatkan negeri ini dari ‘syok’ krisis. Itu diungkap Ketua Perbanas dan ekonom yang merasakan langsung kondisi saat itu.

Karena Pansus mencari orang bersalah, maka kekayaan negara yang ‘kecebur’ di Bank Century sama sekali tidak diutak-atik. Tidak dicari keberadaannya. Juga tidak dipedulikan uang itu kelak jadi asap yang sulit terlacak. Namun mengapa Pansus mencari kesalahan orang?

Betul pembentukan Pansus salah satunya untuk itu. Namun dalam rentang waktu disinyalir tidak sekadar itu. Ada sasaran lain yang  jadi target. Sasaran itu sejauh dari yang berkembang, selain untuk ‘balas dendam’ juga ‘merebut’ tahta makuta dewo. Jabatan Sri Mulyani dan Boediono.

Sri Mulyani diincar karena ada yang merasa ‘disakiti’. Jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) bukan harapan. ‘Pengincar’ sudah melewati tahapan itu. Yang belum dilewati adalah jabatan Boediono. Untuk itu, jika rencana ini mulus, maka Boediono akan kehilangan jabatan itu.

Rumor itu tidak main-main. Hampir seperti kebenaran. Sebab ketika terjadi ‘counter attack’,  ‘gerakan’ yang semula menggebu di tingkat grass-root mulai mereda. Hanya Pansus dan wacana ‘saling ancam’ yang mengemuka, yang kini diteruskan dengan ‘tawar-menawar’.

‘Transaksi’ itu yang kian merisaukan hati rakyat. Kenapa negeri yang katanya taat hukum itu aparat dan politisinya berubah jadi ‘blantik sapi’. Pelanggaran ‘diperdagangkan’, kesalahan ‘dimain-mainkan’ untuk bargaining, yang hasilnya hampir pasti, tergantung kesepakatan. Sepakat untuk ‘melanggar hukum’.

Sejauh dari kabar yang berseliweran, terlalu banyak orang yang diberitakan bersalah. Namun jika kabar itu diikuti, ternyata kesalahan itu ‘mentok’ hanya dalam kabar. Polisi tidak bergerak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulur-mungkret. Padahal dalam kabar itu jelas, selain ada yang masuk kategori kriminal murni, juga ada yang bernuansa korupsi. Ada apa sebenarnya?

Terus terang kondisi ini tidak baik untuk semua pihak. Ujung-ujungnya rakyat jua yang paling  menderita. Di tengah ancaman dari luar yang semakin gencar, negeri ini terus ribut untuk saling menyakiti dan balas dendam. Padahal semua yang ‘bertengkar’ itu sama-sama tahu, dendam tidaklah baik bagi pribadi maupun negeri.

Berhentilah main ‘pat-gulipat’ pemimpinku, rakyat sudah muak dengan itu.


*) Djoko Suud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

(iy/iy)