Jerat Politik Kartel Ala SBY

Jakarta - Dalam dua kali kesempatan berturutan, Presiden SBY melontarkan ancaman bagi para pengemplang pajak. Banyak pihak mengira, ancaman itu ditujukan kepada Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Tidak lama kemudian para pendukung SBY melaporkan Setya Novanto dan Idrus Marham, sebagai pengemplang pajak ke polisi. 

Setya Novanto adalah Ketua Fraksi Golkar, sedangkan Idrus Marham adalah Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga menjadi Ketua Pansus Bank Century. Mereka berdua diduga mengetahui penyalahgunaan pajak terkait dengan kegiatan bisnis Inkud. Sementara Aburizal adalah pemilik Bakrie Brothers Group.

Ancaman SBY yang diikuti pelaporan petinggi Partai Golkar tersebut, tentu berkait dengan langkah politik Partai Golkar dalam membongkar kasus Bank Century. Golkar lebih gampang disasar karena koneksi bisnis para pengurusnya dengan pemerintahan sudah lama terjadi. KKN Golkar dengan pejabat pemerintah, sulit ditutupi. 

Apa yang dilakukan oleh SBY dan pendukungnya sebetulnya adalah bagian dari bekerjanya politik kartel. Seperti ditulis Kuskridho Ambardi, kartelisasi (politik) adalah situasi di mana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis dan programatis mereke demi kelangsungan mereka sebagai satu kelompok.

Partai-partai politik bersaing hanya pada saat pemilu, tapi tidak berlanjut di pemerintahan dan legislatif. Pascapemilu, terjadi koalisi turah, yaitu koalisi yang merangkul hampir semua kekuatan, sehingga oposisi nihil. Padahal, logikanya koalisi cukup dengan 50% lebih kekuatan, sehingga pemerintahan efektif, politik dagang sapi bisa dipersempit.

Mengapa koalisi turah terjadi? Jawabnya sederhana, demi mengamankan sumber-sumber keuangan. Masuk kabinet dan menjadi pimpinan komisi DPR, memberi kesempatan buat partai politik untuk mengumpulkan uang. Makanya tidak perlu heran jika jumlah menteri terus membengkak, demikian juga jumlah komisi dan pimpinan komisi di DPR. 

Tiga partai Orde Baru dan belasan partai yang tumbuh di era reformasi, bukanlah partai yang didukung oleh massa dalam arti yang sebenarnya, karena anggota tidak pernah membiayai partai. Mereka juga bukan partai yang ideologis, karena partai tidak pernah merumuskan ideologi dan mengimplementasikan program yang sesuai dengan ideologi.

Dalam kondisi seperti itu, maka partai dengan gampang diperalat oleh para pemimpinnya untuk mencari keuntungan ekonomi melalui jabatan-jabatan politik yang tersedia, baik di pemerintahan maupun di parlemen. Jabatan politik menjadi penting, karena besarnya dana negara yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi. 

Pada jabatan-jabatan itulah, pengurus partai mendapatkan dana negara, baik secara legal maupun ilegal (yang kemudian tampak legal). Karena semua partai, atau semua pimpinan partai terlibat dalam perburuan uang ilegal, maka sangat sulit bagi satu partai untuk keluar dari jeratan kartel tersebut.

Pembongkaran satu kasus, akan menyulut pembongkaran kasus yang lain, karena tidak ada satu partai pun yang mau jadi korban sendirian. Karena masing-masing tidak mau jadi korban, maka secara bersama-sama mereka berusaha mengamankan praktek-praktek ilegal selama ini. Jerat politik kartel inilah yang sedang dimainkan SBY.


*) Didik Supriyanto, wartawan detikcom yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).


(diks/iy)