Nasionalisme Menteri, Nasionalisme Sontoloyo

Den Haag - Oleh: Sofjan Siregar*

Cara berpikir dan berargumentasi beberapa menteri dan pengelola negara terkesan mengemis, sungguh sangat menjijikkan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai ucapan mereka tentang mobil dinas mewah.

Ambil contoh pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar, yang menilai bahwa kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon adalah merupakan penghematan uang negara (detikcom, 4/1/2010). "Jika dibandingkan dengan uang transpor hingga 5 tahun ke depan, penggunaan mobil itu menghemat beberapa ratus juta rupiah," kata dia. "Mana yang lebih baik, saya minta uang transpor Rp 10-15 juta per bulan, maka saya akan dapat Rp 900 juta selama 5 tahun...," ujarnya lagi.

Tak salah lagi, ucapan "Saya minta..." itu jelas mengesankan mentalitas pengemis. Bedanya cuma secara fisik, mereka ini berpenampilan rapi jali berdasi, sementara pengemis berpenampilan compang-camping. Gaya dan modusnya sama, bertemu pada benang merah, "Saya minta..." Mentalitas terkesan mengemis itu semakin tegas, ketika sang menteri berkata, "Saya malu kepada negara asing karena mempersoalkan pembelian mobil dinas itu. Seharusnya kita lebih memikirkan nasionalisme bangsa kita. Kalau kita dulu melihat bendera dan mendengar lagu kebangsaan masih bisa menangis, coba lihat anak kita sekarang?" imbuh dia.

Bukankah ini pembodohan politik bagi generasi muda tentang arti nasionalisme? Sang Menteri harus belajar lagi tentang arti nasionalisme, bahwa mengemis kepada rakyat untuk mobil mewah sangat bertentangan dengan rasa nasionalisme Indonesia, yang heroik dan penuh kesediaan berkorban untuk rakyat. Dari pengorbanan harta sampai nyawa, semuanya demi rakyat. Bukan malah meminta-minta. Nasionalisme apa yang dimiliki menteri bermental meminta-minta seperti itu? Bukankah itu nasionalisme sontoloyo?

Apakah logika konyol seperti ini hanya terdapat pada Menkum HAM atau memang berlaku buat kebanyakan pengelola negara? Mentalitas meminta-minta uang rakyat itu disebut secara eksplisit dengan kata-katanya, "Saya minta..." Jika pemerintah dan DPR tetap bertahan untuk tidak menganulir kebijakan mobil mewah yang sangat melecehkan rasa keadilan bernegara, maka apa maksudnya cita-cita kemerdekaan seperti diamanatkan dalam Preambule UUD'45?

Keterangan penulis:
Penulis adalah Direktur ICCN Den Haag dan pengajar pada Universitas Islam Eropa, Rotterdam, Belanda. (es/es)