Menyangsikan Pansus di Tangan Idrus

Jakarta - Ini laporan singkat saya untuk Presiden: Demo 9 Desember berlangsung baik-baik saja. Tidak ada penumpang gelap yang turun sembarangan dan menerobos masuk istana. Yang ada hanya pesan yang amat terang bahwa rakyat menagih komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi; tanpa pandang bulu seperti janji kampanye Pak Presiden. Laporan selesai.

Harian Rakyat Merdeka menulis judul kecil di halaman depan “Gertakan SBY Berhasil”, tetapi saya tidak tahu apakah memang tengah berlangsung pertandingan gertak-menggertak di sini. Sedikit tambahan, ada kericuhan di Makassar. Lalu seorang orator,
Andi Faralay (31), meninggal di Jakarta seusai orasi. Untuk yang terakhir itu Pak Presiden sudah menyampaikan bela sungkawa melalui jubirnya.

Selanjutnya, silakan Presiden bersungguh-sungguh menuntaskan setiap kasus korupsi yang harus dituntaskan. Tidak hanya Century saya kira. Kasus Century menjadi urusan yang memboroskan energi, meminjam istilah Pak Wapres, justru ketika penanganannya berlarut-larut dan dibesar-besarkan secara politis. Saya bisa mahfum sebab dalam kasus ini Pak Wapres Boediono dan Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab.

Namun, niat untuk membongkar kasus ini secara beres saya kira tidak harus dipahami sebagai upaya mendongkel pemerintahan hanya karena ia melibatkan nama dua orang penting dalam kabinet. Jika mereka tidak bersalah dalam kebijakan mereka saat itu, apa yang harus dicemaskan?

Saya pribadi justru agak sangsi dengan Pansus Angket Bank Century. Ia mengesankan sarat manuver sejak pembentukannya. Diakui atau tidak, ada kecurigaan yang muncul ketika Fraksi Demokrat, yang semula berkeras menolak Hak Angket, di saat-saat akhir memutuskan mendukung. Lalu muncul kekhawatiran bahwa Hak Angket Century ini akan disandera, atau disabot, atau apa pun istilahnya.

Mungkin publik lebih ingin melihat bahwa semestinya kubu Demokrat bersikap teguh pada penolakannya. Sebab, keteguhan pada prinsip, ketika dibawakan secara tepat, saya kira punya nilai tersendiri. Tetapi Demokrat pasti punya pertimbangan sendiri, yang sesuai dengan agenda politik mereka, tidak beda dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Kesangsian saya terhadap Pansus Century, terus-terang, terutama tertuju pada figur ketuanya. Idrus Marham adalah politisi yang tahan lama, tidak ada matinya seperti baterai alkaline, kendati track record-nya remang-remang. (Dan di Senayan anda akan menjumpai sejumlah politisi alkaline semacam itu.)

Tahun 2004, ketika orang beramai-ramai menyerukan “Tolak Politikus Busuk”, sebuah koalisi LSM, mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama di Sulawesi Selatan menyiarkan daftar 7 Politikus Busuk versi mereka. Idrus Marham, politikus kelahiran Pinrang, Sulsel, termasuk di dalamnya bersama antara lain Nurdin Halid dan Andi Ghalib.

Di tahun itu juga, namanya termasuk dalam daftar 26 caleg yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Sejumlah nama beberapa jenderal ada di sini. Yang terbanyak adalah politisi Senayan yang menjadi anggota Pansus Trisakti dan Semanggi II, yang dianggap tidak punya komitmen penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran berat dalam kasus Trisakti. Idrus Marham adalah anggota Pansus yang dianggap tidak punya komitmen itu.

Selebihnya, ia pernah dilaporkan terlibat dalam penyelundupan beras dari Vietnam, 2003, yang melibatkan nama Setya Novanto (ini juga poltisi alkaline) dan Nurdin Halid sebagai ketua Inkud. Di tahun itu Idrus, sebagai anggota Komisi III DPR, dilaporkan ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama yang kelak dilaporkan sebagai penyelundupan 60.000 ton beras dari Vietnam.

Jadi, menengok keremang-remangan rekam jejaknya, saya betul-betul sangsi pada Pansus Angket Century. Apa pertimbangan menjadikan Idrus Marham sebagai ketuanya?

*AS Laksana: penulis dan cerpenis, tinggal di Jakarta. (iy/iy)