Alangkah Pintarnya Pidato Presiden... dan Aman

Jakarta - Presiden sangat pintar. Itu kesan saya setelah mendengarkan pidato 20 menit Presiden SBY yang terasa sangat lama. Anda tahu, saya termasuk dalam kelompok orang-orang yang tidak sabar, yang berharap presiden langsung masuk ke pokok masalah dan langsung menyatakan pendapatnya. Titik. Selesai perkara. Tetapi Presiden memilih jalan yang berputar-putar, seperti dikatakan oleh Bang Buyung Nasution, mantan ketua Tim 8, yang saya kira juga sedikit tidak sabar menunggu bagaimana nasib rekomendasi tim yang dipimpinnya.

Saya bilang pintar dalam pengertian bahwa seluruh yang ia sampaikan adalah pernyataan aman, sebab ia menghindari penyebutan detail-detail yang spesifik. Pola gramatikal semacam ini, yang sesungguhnya sangat lazim kita jumpai dalam pernyataan-pernyataan para politisi, memaksa orang untuk mencari dan menemukan sendiri makna di balik ujaran. Ia memberi ruang yang sangat luas bagi setiap orang untuk mengisi detail yang tak tersedia atau sengaja dibiarkan lowong. Dengan cara beginilah sebuah pernyataan bisa memiliki makna yang sangat banyak, sebab setiap orang bebas menafsirkannya.

Karena itu pula tidak mengherankan bahwa respons publik juga sangat beragam terhadap pidato itu. Ada yang seketika menuntut agar SBY turun, dan sebaliknya ada yang menganggap pernyataan SBY bijak. Ada yang bilang bahwa presiden menyia-nyiakan momentum, tetapi ada yang bilang bahwa presiden pandai memanfaatkan momentum. Ada yang berpendapat bahwa seorang presiden memang harus begitu, tetapi yang lain merasa seharusnya tidak begitu. "Sudah dikasih umpan di depan gawang, malah digocek-gocek," kata mantan anggota Tim 8, Komaruddin Hidayat. Sementara anggota Tim 8 lainnya, Amir Syamsuddin, mengatakan bahwa SBY secara implisit menyebut Susno dan para pejabat kejaksaan.

Semua pendapat itu benar dan rentangannya bisa tak terbatas sesuai dengan kerangka berpikir dan kepentingan 200 sekian puluh juta orang Indonesia. Sama seperti sidik jari, cara pandang setiap orang pun pasti berbeda-beda.

Chandra Hamzah sendiri, salah satu subjek penting dalam pidato presiden Senin malam itu, tidak berani memastikan pendapatnya tentang isi pidato yang menyangkut dirinya; ia merasa perlu menunggu 2-3 hari untuk melihat perkembangan. Sementara pengacaranya Alexander Lay menyatakan tidak menemukan poin-poin yang jelas dari pidato presiden, namun tak lama setelah itu mengoreksi pernyataannya semula dan mengatakan bisa menangkap poin-poin yang jelas pada pidato presiden.

Saya kira kuncinya ada pada kata 'implisit' yang dinyatakan oleh Amir Syamsuddin. Presiden telah membuat pernyataan yang sangat umum terhadap poin-poin rekomendasi yang menghendakinya bertindak spesifik. Dan demi menghindari yang spesifik, ia melakukan generalisasi. Dalam dua kasus yang menjadi materi utama pidatonya, kasus bailout Bank Century dan proses hukum Bibit-Chandra yang diprotes banyak orang, ia membuat pernyataan-pernyataan yang sepenuhnya aman. Ia terbebas dari risiko diserang balik oleh pihak-pihak mana pun yang terlibat dalam dua kasus itu, sebab tak ada detail yang ia singgung-singgung.

Ia tidak menyinggung apakah Susno Duadji dan Lucas harus diproses secara hukum dalam kaitan dengan dana Budi Sampoerna di Bank Century. Ia tidak menyebut-nyebut pemeriksaan Anggoro Widjojo dan Ary Mulady. Ia tidak menuntut dilakukannya reformasi institusi/personel di kepolisian, kejaksaan, KPK, dan LPSK. Ia tidak masuk ke urusan penyelesaian kasus Masaro dan pengadilan SKRT Departemen Kehutanan. Ia tidak menyatakan perlunya sanksi bagi pejabat kepolisian-kejaksaan yang bertanggung jawab dalam kasus Bibit-Chandra.

Semua detail dalam rekomendasi Tim 8 itu ia rangkum dalam semacam generalisasi tentang pemberantasan mafia hukum, perlunya segera dilakukan "tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu,  yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK," dan "...bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah." Itu sungguh rangkuman yang aman saya kira, sebab semuanya lalu menjadi 'implisit.'

Akhirnya, seperti yang lain-lain, saya juga ingin memberikan pendapat pribadi saya. Jika Chandra Hamzah perlu menunggu 2-3 untuk mendapatkan kejelasan, saya memerlukan waktu lebih panjang dari itu. Presiden menyebut-nyebut batas waktu 100 hari, tetapi saya pikir saya perlu menunggu sedikitnya lima tahun. Tetapi saya tidak tahu apakah perlu meralatnya lagi karena seorang teman mengirim SMS sebelum saya mengakhiri tulisan ini: "Nonton pidato SBY semalam? Saya merasa ia seperti sedang kampanye pemilu, padahal ia sudah menjadi presiden."

Seperti pendapat orang-orang lain yang semuanya benar, saya kira pendapat itu pun benar. Jadi mungkin saya perlu menunggu lebih dari lima tahun; bisa sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau entah setelah berapa kali kita ganti presiden. Sebagai orang yang menginginkan perubahan cepat, saya sesungguhnya tidak tahan menunggu selama itu.

*) AS Laksana, penulis dan cerpenis tinggal di Jakarta

(asy/asy)