Demokrasi Vs Kabinet 'Aman' & 'Damai' SBY

Jakarta - Ancaman Demokrasi Vs Kabinet 'Aman' & 'Damai' SBY

Kalau tidak ada aral melintang, pekan ini kabinet SBY-Boediono akan diumumkan. Ada banyak kejutan yang tidak mengejutkan untuk figur yang dipilih membantu presiden lima tahun ke depan. Baik atau burukkah pilihan itu bagi bangsa dan negeri ini?

Penguasa memang berkuasa. 'Keberkuasaan' tanpa pembatas melahirkan tirani. Sebuah kata pelahir 'penuhanan diri', pencipta kultus individu, rahim dari hero, manusia yang 'didewakan'. Itu alasan perlunya kontrol dikuati aturan. Pentingnya penyeimbang agar kebijakan yang dijalankan berimbang dan tetap ‘bijak ala manusia’. Bukan bijak versi dewa.

Tapi ketika seorang penguasa berkuasa, lepas diberi amanat rakyat atau 'memanipulasi' amanat rakyat, maka ruang terbentuknya 'kekuasaan mutlak' itu kembali
terbuka. Maka taklah salah jika batas demarkasi demokrasi semakin bias. Komunis dan aristokrat pun sah mengaku sebagai demokrat tulen.

Di negeri ini, demokrasi macam itu mengental. Filialisasi penjaga dacin pemerintahan dijaga tetap memantul. Segmentasi alat perimbangan diatur sesuai jalur. Dan eksekutif, legislatif, yudikatif dikesankan beriring mesra, agar doktrin demokrasi ideal yang tidak jelas definisinya itu tetap terjaga. Padahal hakekatnya, kuasa penguasa adalah persepsi personal. Person Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Masa jabatan pertama, bersama Jusuf Kalla (JK) sang wapres sering menyalip di tikungan. Di legislatif acap terdengar teriakan sumbang. Wakil rakyat alpa
memposisikan ‘korektor’ kritis konstruktif. Akibatnya eksekutif seperti berdiri di atas bara. Benar salah, apalagi salah.

Pengalaman itu sangat berharga. SBY ‘trauma’. Dia ingin pendamping yang amanah. Dia bertekad mendirikan dengan tegak kabinet presidensiil. Maka di tengah powernya yang masih besar, akhirnya satu demi satu pengalaman ‘tidak mengenakkan’ itu disudahi. Dia pilih Boediono untuk menggantikan JK. Dan partai-partai berpengaruh ‘ditaklukkan’.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang semula ‘dikerjai’. Taufiq Kiemas (TK) didukung menjadi pandega. Jabatan ketua MPR menyelesaikan satu masalah. PDIP yang semula garang berubah jinak. Pasrah ‘mengabdi’ pada SBY, kendati fitrahnya yang suka berubah-ubah arah kelak kembali.

Setelah PDIP ‘tunduk’, pucuk dicinta ulam tiba. Partai Golkar yang sedang ‘kehilangan arah’ membuang sauh ke triple A (Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono). Triple ini sudah lama berhaluan beda. Tatkala ‘kuasa’ beralih, SBY menikmati durian runtuh. Kini ‘penyatuan’ Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar membentuk skema konkret pemerintahan ke depan. Kekuasaan SBY ‘mutlak’, dan kontrol perimbangan hilang.

Partai-partai lain memang masih ada. Tapi mereka telah ‘kehilangan’ kekuatan. Teriakannya hanya jadi gonggongan anjing yang tak menyurutkan kafilah berlalu. Untuk itu di saat penyusunan kabinet ini, koalisi besar dan ‘beking-bekingan’ ketika pilihan presiden ‘tempo dulu’ tidak berlaku. Semua kesepakatan diakhiri untuk digantikan kesepakatan baru.

Adakah SBY yang sudah menang segala-galanya itu akan menggelar adegan ‘perang kembang’? ‘Perang’ bohong-bohongan agar kelihatan seru? Rasanya kok putra Pacitan itu tidak bakalan melakukan ‘pemborosan’ energi. Ini terendus dari rumor yang beredar di kalangan ‘para penunggu telepon Cikeas’.

Komposisi menteri yang akan membantu presiden adalah pelangi, warna-warni. Ada yang berasal dari PDIP dan PKB. Datang dari PKS dan PAN. Juga tidak ketinggalan kader Golkar, Gerindra, serta profesional dan kader Partai Demokrat. So, inilah kabinet aman dan damai yang kemungkinan mengubur roh demokrasi yang kita cita-citakan.

* Djoko Suud Sukahar: pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

(iy/iy)