Pilpres Ulang & Maling Yang Jadi Panutan

Jakarta - Pemilu selesai. Ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi gugatan untuk mengulang ‘pesta mahal’ itu terus berkembang. Ini jilid lain dari wacana menggagas pemilu ditunda. Gugatan dan gagasan itu distimulasi banyaknya pemilih yang konon suaranya ‘dicuri’. Benarkah ada maling? Siapa maling itu? Maling kecu atau maling cluring? Inilah omongan mblakrak tentang maling-memaling itu.

Contreng-mencontreng memang sudah usai. Tapi sampai hari ini soal orang yang suaranya ‘dicuri’ tak habis- habis diributkan. Itu wajar agar hukum tegak, dan kualitas pemilu berikutnya semakin paripurna. Konsekuensinya soal itu digugat dan diramaikan. Agar makin greng dan gayeng, maka isu dan rumor ikut dijadikan bumbu.

Tapi benarkah ada ‘maling suara’? Mari kita berpetualang untuk menghitung suara rakyat negeri ini. Kita memang tahu, sangat  banyak rakyat negeri ini. Tapi jika ditanya jumlah pastinya, saya yakin semua angkat tangan. Paling-paling angka yang disebut berdasar angka statistik.

Statistik kalau didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak valid. Yang saya temui, banyak warga negeri ini yang ber-KTP ganda, dan tidak sedikit yang justru tidak punya. Itu karena birokrasi dari tahun ke tahun yang masih amburadul, dan tata pemerintahan yang korup serta suka sogok. Ini penyebab kuantitas yang harusnya pasti itu berubah fluktuatif.

Akibat itu, terus terang jumlah rakyat negeri ini bak indeks harga saham. Detik ini naik, detik berikutnya mengalami penurunan. Malah di zaman Soeharto kenaikan jumlah rakyat sangat tinggi, terutama ketika pemilu. Bayangkan, untuk guru saja satu orang harus mencoblos enam kali di enam tempat. Celakanya keruwetan itu tidak kunjung terbenahi sejak zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, sampai SBY sekarang ini.

Mengapa itu laten berulang? Yang utama, menurut saya, karena KTP kita masih lokal. KTP itu tidak ‘nasional’, sehingga bisa ‘dimainkan’ siapa saja di tingkat regional untuk berbagai kepentingan. Dan ini yang membuat jumlah penduduk negeri ini sulit dipastikan jumlahnya.

KTP ganda bukan ‘barang baru’ dan ‘bukan persoalan’ baru. Sulit ditangkal karena simbiosis mutualisme. Oknum aparat masih terbiasa cari ‘ceperan’ di luar gaji, dan ‘sistim kasta’ birokrasi desa-kota membuat banyak rakyat yang ‘terpaksa’ melakukan sogok dan suap. Masih ingatkah penduduk luar Jakarta yang ‘dipulangkan’ paksa ke asal daerahnya masing-masing?

Sekarang, ketika contrengan habis diselenggarakan, adakah kenyataan yang seperti fiksi ini layak dijadikan alasan mengulang atau membatalkan pemilu? Toh ketiga kontestan yang kalah dan yang menang bukan wajah-wajah baru. Mereka semuanya pernah memimpin negeri ini. Dan tentu, ‘kekacauan’ soal jumlah penduduk itu harusnya tanggung jawab mereka semua.

Berteriak Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebagai alasan agar hasil pemilu dibatalkan adalah mengada-ada. Itu penghamburan, penyulut keonaran, mengadu rakyat, dan memperpuruk keadaan. Sebab selama ini kita memang bermasalah soal itu, dan saat memerintah mereka juga tidak membenahi soal ini. Jangan heran jika ada yang berasumsi, menyoal DPT ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.

Bagi saya, kalaulah memang ‘ada maling’, tidak tentu jelek bagi rakyat. Asal hasil yang diperoleh dari maling bukan untuk pribadi. Malah rakyat akan mendukung. Itu dibuktikan Maling Cluring dan begal Lokajaya. Dia maling sekaligus pemimpin yang dijadikan panutan.

Pemimpin itu pengabdi. Pengabdian itu amanah. Amanah yang tulus itu pahala. Untuk itu bermufakatlah pemimpinku, agar negeri ini menjadi aman, tentram dan sejahtera.

Tapi omong-omong, benarkah hanya yang menang yang diindikasikan ‘maling suara’?

 

*Djoko Suud Sukahar: pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

(iy/iy)