Kejanggalan Pernyataan SBY Soal Revolusi

Jakarta - Dalam keterangan pers terkait bom JW Marriott dan Ritz Carlton (17/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik keterkaitan ledakan dengan konteks politik pascapilpres 2009. Meski tidak langsung menunjuk hidung, SBY telah menyinggung pihak-pihak yang menurutnya terus memelihara suhu panas pascapilpres sambil mengungkap data intelijen bahwa akan ada revolusi jika dirinya menang.

"Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang. Ini (data) intelejen, bukan rumor, bukan isu, bukan gosip," kata SBY.

Jika merujuk bahwa agenda revolusi tersebut adalah data intelijen, apalagi diungkap oleh seorang presiden, tentulah hal itu bukan isapan jempol dan pastilah sangat serius. Belum lagi ada penegasan bahwa rencana revolusi bukan sekedar gosip dan pidato juga disaksikan oleh dunia internasional.

Jika demikian, yang jadi pertanyaan adalah dari mana para revolusioner itu datang dan siapa pemimpinnya? Apakah agenda perlawanan ini datang dari pihak yang kalah, seperti yang secara implisit tergambar dalam pernyataan SBY secara keseluruhan?

Gerakan Massal

Revolusi pada prinsipnya adalah sebuah perlawanan yang tidak hanya menentang kebijaksanaan atau peraturan tertentu, melainkan bertujuan untuk menumbangkan pemegang kekuasaan dan mengubah seluruh sistem ketatanegaraan, dengan cara dipaksakan oleh sebuah gerakan massal (Magnis Suseno, 2003).

Gerakan massal adalah prasyarat utama suatu percobaan revolusi. Seperti gerakan massal rakyat di seluruh penjuru nusantara yang ingin merdeka dari cengkraman penjajah, demikianlah revolusi kemerdekaan 1945 tercipta dan tak terbendung.

Jika dikaitkan dengan konteks politik sekarang, adakah gerakan massal yang menentang hasil Pilpres dengan prediksi kemenangan SBY? Segilintir demonstransi dari kubu yang diprediksi kalah tentunya tidak bisa dikatakan sebagai gerakan massal.

Hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) - konsultan politik SBY - yang dirilis minggu lalu bahkan menyatakan 80 persen rakyat menilai pelaksanaan Pilpres 2009 berlangsung jujur dan adil. Jika hasil riset benar-benar objektif, tentunya itu bisa dijadikan patokan oleh SBY bahwa 60 persen suara yang diberikan rakyat -menurut hasil quick count- adalah sah secara prosedur. Dan harusnya SBY bisa dengan santai merespon sekian banyak  dugaan pelanggaran yang 'dikipas' pihak yang kalah.

Tapi mengapa kemudian SBY malah mengkhawatirkan adanya revolusi? Kekhawatiran SBY akan sebuah revolusi justru mengesankan ia ragu akan dukungan rakyat yang dominan terhadapnya. Adalah hal yang mustahil jika 60 persen dukungan rakyat saat Pilpres tida-tiba berbalik dalam sekejap menjadi sebuah revolusi dan menghalang-halangi pelantikan ia sebagai presiden.

Keraguan SBY terhadap dukungan rakyat ini malah membuat publik bertanya: jangan-jangan dugaan kecurangan oleh incumbent dalam palaksanaan Pilpres serta dugaan keberpihakan KPU atasnya, benar adanya.

Terorisme

Revolusi dan terorisme mempunyai akar yang sama, yaitu suatu bentuk perlawanan terhadap negara yang dianggap tidak adil. Dia bersifat inkonstitusional dan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, keduanya berbeda dalam konteks dukungan.

Revolusi mendapat dukungan dan dorongan dari mayoritas rakyat sedangkan terorisme tidak. Terorisme merupakan ekspresi kemarahan sekelompok orang kepada pihak yang dominan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat luas atas ideologi yang dianut. Terorisme tidak lebih dari sekedar menebar rasa takut kepada masyarakat, tanpa ada usaha riil untuk mewujudkan ideologi dan harapannya.

Sedangkan revolusi merupakan usaha yang penuh nilai perjuangan dan memiliki sebuah harapan dan tekad bahwa cita-cita revolusi harus berhasil. Revolusi tercipta jika mayoritas masyarakat merasakan ketidakadilan dan tidak ada cara lain yang konstitusional untuk membalikkan keadaan tersebut.

Meminjam Tan Malaka (1926), revolusi terjadi lewat sebuah aksi massa untuk memenuhi kehendak ekonomi dan politik rakyat yang disebabkan oleh kemelaratan yang besar (krisis ekonomi dan politik) dan siap, bilamana mungkin, berubah menjadi sebuah kekerasan.

Meski dalam implementasinya sama-sama menggunakan kekerasan, namun sangatlah ceroboh jika sebuah aksi terorisme langsung dikaitkan dengan upaya revolusi. Terorisme hanya bisa menjadi sebuah revolusi jika mayoritas rakyat mengamini ideologi sekelompok peneror tersebut, dan akhirnya ada harapan bagi terwujudnya cita-cita yang sudah menjadi milik bersama itu.

Namun di alam demokrasi yang sudah berkembang 11 tahun ini, di mana nilai-nilainya demokrasi juga sudah mengakar di masyarakat, nampaknya revolusi di Indonesia adalah suatu yang utopis. suatu hal yang nyaris mustahil.*Laurencius Simanjuntak, alumnus Ilmu Filsafat UGM, kini wartawan detikcom (lrn/yid)