Kampanye Blantik Sapi

Jakarta - Peta politik semakin dinamis. Itu memang sebuah kewajiban dari perubahan. Hanya sayang, ketika tokoh dari ‘langit’ terkikis, justru posisinya ditempati para ‘blantik sapi’. Rakyat yang baru menghargai haknya sebatas rupiah menjualnya. Dan blantik membuat Pemilihan Umum (pemilu) kali ini mirip pasar hewan.

Negeri ini rasanya masih lama berjalan sesuai rel yang diidamkan. Orde Baru memasung hak rakyat dan dipaksa ‘sendiko dawuh’ terhadap maunya penguasa. Akibat itu hampir seluruh petinggi daerah berasal ‘dari langit’. Rakyat tidak kenal siapa dan bagaimana proses sang pemimpin itu tampil sebagai ‘yang dipertuan’ di daerahnya.

Ketika reformasi bergerak, rakyat antusias menyambutnya. Hanya, tatkala hak yang dulunya tak pernah ‘dihargai’ itu kini ‘berharga’, rakyat kagok untuk memanfaatkannya. Mereka malas masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Asumsi mereka, memilih wakil bak menggarami lautan. Mubazir!

Para ‘blantik’ melihat peluang itu dan memberi penawaran. Rakyat yang belum sadar terhadap haknya ‘menjualnya’ dengan harga murah. Untuk itu makin dekat pemilu, suasana negeri ini persis pasar ternak. Ramai jual dan beli ‘satwa’. Hak rakyat sebagai roh demokrasi dibiarkan terlunta-lunta. Golongan putih sebagai konklusi itu, yang kian hari grafiknya kian bertambah.

Membludaknya partai peserta pemilu membutuhkan itu. Hukum ekonomi berlaku, pasar pun terbentuk. Hak rakyat yang belum tersadari diobral suka-suka. Di pasar, kata Shakespeare, kebohonganlah yang mahal. Blantik mengemasnya sambil menaburi dengan bumbu kebohongan. Dan caleg serta partai akhirnya harus membelinya dengan harga mahal.

Sebagai ‘saudagar’, blantik menjual ‘satwa’ apa saja. Dari ‘kerbau’ yang sudah dicokok hidungnya, ‘sapi’ pembajak untuk membius konstituen, sampai ‘kambing’ congek yang bertugas mengembik untuk meluaskan sebaran isu dan ‘fitnah’.

‘Binatang-binatang’ itu harganya bervariasi. Termurah jenis ‘kerbau’ dan ‘sapi’. Itu karena ‘kepatuhan soliter’ di dunia politik bukan aset berharga. Biarpun semua sadar, ‘kerbau dan sapi’ berjamaah tidak ternilai harganya.

Untuk ‘kerbau dan sapi’, harga mereka berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 35 ribu per absen. Kedua jenis ‘satwa’ ini selalu datang berbarengan. Jumlah mereka 50 sampai 100, ditempatkan di sebuah aula. Sambil diberi suguhan istimewa yang jarang mereka konsumsi saban hari, mereka menunggu kabar lanjutan, berapa uang saku yang akan dibawanya pulang.

Blantik yang ‘memperdagangkan’ mereka tidak khawatir. ‘Kerbau dan sapi’ itu sudah diindoktrinasi. Wajib hukumnya nyontreng gambar partai dan calon legislatif (caleg) yang disepakati. Asal bayaran lancar, dijamin contrengan tepat sesuai pesanan. Sebab jika tidak, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli ‘para sapi dan kerbau’ yang disandera blantik tidak tentu rimba. Padahal untuk ‘ngurus’ KTP biayanya sekitar Rp 50 ribu. Hanya untungnya, saat masa kampanye tiba, tidak ada operasi ‘tanda penduduk’.

‘Hewan’ termahal justru ‘kambing’. Itu karena posisi ‘kambing’ yang multi fungsi. Sebagai pengambil kebijakan di daerah, pengasuh komunitas, juga hebat sebagai ‘provokator’. Jangan kaget jika ‘kambing ini mirip Pendeta Durna sang guru Kurawa dan Pandawa yang biasa memandu anak didiknya agar masuk jurang.

‘Kambing’ ini kalau teken kontrak ‘keberpihakan’ nilainya bisa miliaran rupiah. Jika sekadar ‘menggadaikan’ komunitas, tiap kedatangan dapat uang saku berkisar Rp 25 juta – Rp 50 juta. Ini tentu, jumlah yang menggiurkan bagi siapa saja yang ‘dihubungi’ blantik profesional.
 
Politik transaksional ini sudah dilakukan partai dan calegnya jauh-jauh hari sebelum gong kampanye ditabuh. Maka kini, ketika ‘masa berkoar-koar’ itu  dilegalkan, nuansanya tidak seramai dan sekisruh yang dibayangkan. Mereka telah kelelahan. Lelah dana dan lelah tenaga sehabis memborong ‘sapi, kerbau dan kambing’ untuk bekal ‘hari nyontreng’ tidak lama lagi.

Seperti apakah pemerintahan hasil pemilu rekaan blantik yang memobilisasi ‘sapi, kerbau dan kambing’ itu? Ayo kita lihat sama-sama !

(iy/iy)