Bisa jadi demikian, setidaknya menurut salah seorang bakal capres. Tokoh tersebut tegas-tegas menegaskan hanya akan maju sebagai capres atau tidak sama sekali.
Ia membuka lowongan bagi tokoh lain sesama bakal capres untuk menjadi cawapresnya. Tapi tokoh lain sesama bakal capres juga persilakan dia melamar jadi cawapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa iya sih posisi wapres kalah gengsi dibanding presiden? Apa memang wapres tidak berkuasa hingga tidak mampu membawa perbaikan bagi bangsa dan negara?
Merujuk pada pengalaman dua era berbeda dalam praktek pemerintahan RI, semestinya pendapat itu bertolak belakang dengan sejarah. Yaitu era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Gus Dur sepanjang pemerintahannya menyerahkan masalah pengelolaan negara ke pasangannya, Wapes Megawati Soekarnoputri. Ketika itu wapres malah berperan sebagai kepala pemerintahan de facto karena dalam teknis semua pengambilan kebijakan negara. Meski tetap semua keputusan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Presiden Wahid selaku kepala pemerintahan de jure.
Di era Pemerintahan SBY, peran Wapres Jusuf Kalla (JK) sangat kuat. Sedari awal pencalonannya ada kesepakatan pembagian tugas yang sama vital antara mereka berdua. Presiden mengurus masalah hukum, hubungan luar negeri, politik, pertahanan dan keamanan. Sementara urusan peningkatan kesejahteraan rakyat dan ekonomi menjadi porsi wapres, meski penanggungjawabnya tetap presiden.
Sedemikian sederajat peran politik SBY dan JK, sehingga muncul isu persaingan antara mereka berdua. Malah ada lelucon bahwa SBY dan JK berlomba-lomba lebih dulu muncul di media massa dan berbalas mengomentari suatu permasalahan. Paling akhir adalah munculnya istilah "JK is The Real President".
Maklum saja, pembagian keseimbangan peran yang diterapkan SBY-JK bertolak belakang dengan pemerintahan sebelumnya. Mengutip keluhan wapres kala itu, bahwa posisi dia adalah 'ban serep' dan dalam pemerintahan hanya bertugas memukul gong dalam pembukaan acara-acara seremonial belaka.
Sayang sekali belum ada satu dari para bakal capres (kecuali SBY yang pasti meneruskan model berbagi tugas) memaparkan bagaimana posisi wapres mereka kelak. Bagaimana porsi tugas dan pola kerja antara RI1 dengan RI2 serta posisi politik duet pucuk pemerintahan RI periode 2009-2014.
Bila presiden terpilih kelak mengikuti teladan pembagian tugas ala SBY-JK, maka wapres bukan 'ban serep' yang baru dipakai dalam acara-acara seremonial. Tidak perlu khawatir wapres akan kekurangan lahan untuk menunjukkan peran politis, kegesitan manajemen dan mengambil kebijakan strategis.
Bila presiden terpilih kelak mengikuti teladan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, lalu apa ruginya menjadi wapres? Dengan tunjungan fasilitas berlimpah dan bayaran tinggi, Anda hanya perlu mengadiri undangan acara-acara peringatan dan peresmian gedung ini atau itu.
Mumpung lagi banyak lowongan, rame-rame jadi cawapres yuk! (lh/iy)











































