Republik Spekulan

Jakarta - LPG langka? Sering sekali. Minyak tanah lenyap? Beberapa kali. Pupuk tidak ada di pasaran? Berkali-kali. BBM menghilang dari SPBU? Berulang kali. Beras dan susu entah kemana? Sudah sekian kali.

Secara bergantian sepanjang tahun kita mendapati di media massa berita kelangkaan berbagai bahan kebutuhan masyarakat. Seolah barang-barang itu sudah punya jadwal giliran kapan harus menghilang dari pasaran dan disusul kenaikan harga berkali lipat.

Pada masa-masa demikian, dari media massa kita ketahui bahwa produsen dan saling lempar kesalahaan. Produsen menyatakan kegiatan produksi berjalan normal dan tersalur seperti biasanya. Sebaliknya distributor berkilah kesulitan mendapatkan barang dari produsen.

Hampir sepanjang tahun pemerintah kalang kabut mengatasi kelangkaan.
Menggelar operasi pasar besar-besaran. Memotong jalur distribusi. Merayu produsen. Mengancam pihak penyalur. Masalah teratasi untuk sesaat, lalu kembali setahun kemudian.

Contohnya kelangkaan pupuk. Setahun lalu masalah serupa terjadi, ketika itu pemerintah mengatasinya dengan menyalurkan pupuk secara langsung ke petani dan tidak lagi lewat distributor. Tidak jelas apakah setelah itu pupuk tidak lagi disalurkan langsung ke petani, tapi belakangan petani kembali kesulitan mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan.

Entah siapa yang sebenarnya mempunyai kuasa atas Republik Indonesia.
Pemerintah dan parlemen yang jelas-jelas berwenang membuat regulasi, malah tersesat dalam labirin jaringan distribusi. Berbagai langkah tegas yang pemerintah ambil mengatasi kelangkaan, serasa tak ada ampuh-ampuhnya di lapangan.

Atau jangan-jangan para spekulan bermodal raksasa adalah penguasa
sebenar-benarnya atas Negara ini? Mereka punya kemampuan 'mengusai'
kebutuhan masyarakat. Caranya sederhana saja, borong berbagai komoditas hingga hilang di pasaran, timbun selama yang dibutuhkan, dan pada saatnya jual dengan harga tinggi.

Apakah strategi bisnis mereka yang membuat susah masyarakat itu tidak bermoral? Pasti ya bagi Anda. Maka dari itu Anda tidak setuju bila spekulan disebut sebagai penguasa yang sebenar-benarnya atas negeri tercinta ini.

Andai kelak spekulan mampu menyebabkan kelangkaan koruptor secara massif dan permanent hingga KPK ngganggur dibuatnya, rasa-rasanya mereka pantas-pantas saja mengikuti Pilpres RI. Anda pasti setuju, bukan?


* Penulis adalah wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja.
 

(lh/iy)