Politik Tao & Raja Jawa

Jakarta - Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dimajukan sebagai calon presiden (Capres). Raja Yogya ini bakal ikut bertarung dalam Pemilu 2009 mendatang. Hanya, sementara ini dia bukan dicalonkan partai politik, tapi oleh salah satu sayap Partai Golkar, yaitu Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Naga-naganya Sultan sepakat.

Kabar ini sangat mengejutkan. Di tengah suasana lebaran, berita ini mirip ungkapan Jawa 'nyeret carang soko pucuk'. Menarik bambu dari ujungnya. Pasti bermasalah. Sulit dinalar. Rumit diurai. Dan karena itu, sangat banyak soal yang bisa direka-reka atas manuver yang dipandegani Suhardiman dan Sri Sultan itu.

Secara faktual, raja Jawa ini telah lama digadang-gadang banyak pihak. Dia bakal dijadikan pendamping. Diposisikan seperti sang ayah di era Orde Baru, duduk sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Posisi ini amat strategis bagi Sultan. Sebab sejauh ini baru ada tiga kandidat yang punya kans besar mampu mendongkrak perolehan suara. Mereka adalah Akbar Tandjung, kemudian disusul Sri Sultan, serta Fadel Muhammad.

Kendati tokoh yang bakal maju sebagai capres belum ada satu pun yang berterus terang, tapi Jusuf Kalla (JK) dari Golkar, Sutiyoso, Megawati dari PDIP, Soetrisno Bachir dari PAN, maupun SBY sudah acap meliriknya. Malah satu dan lain sering kelihatan 'sengit' jika Sultan 'bermesra-mesra' dengan pihak tertentu.

Sekarang posisi Sultan yang 'jadi rebutan' itu berantakan ketika Raja Jawa ini maju sebagai capres. Peta politik berubah drastis. Dan situasi itu membawa konsekuensi logis. Para capres mengalihkan pilihan. Dan tentu, sultan dikeluarkan dari daftar bursa pendamping.

Sebagai ikutannya, di balik itu juga memunculkan dua pertanyaan yang tidak kalah menarik. Pertama, seberapa kuat posisi raja Yogya ini di mata rakyat. Dan kedua, seberapa akut konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu disorongkan, mengingat dinamisasi politik yang sangat beda di era reformasi ini. Pamor Sultan belum sepenuhnya pulih setelah gempa yang meluluhlantakkan Yogya. Dan multipartai yang kendati belum jelas seberapa banyak suara yang berhasil diraih, tapi telah jelas 'mencabik-cabik' keutuhan pemilih. Dan kaitannya dengan Partai Golkar?

SOKSI adalah Golkar. Begitu juga dengan sultan. Dia pengurus Golkar. Sebagai 'orang Golkar' semua paham, jika JK ke depan maju sebagai kandidat presiden. Partai Beringin dipakai sebagai kendaraan, dan untuk itu JK 'menutup' semua peluang kader Golkar yang punya ambisi sama.

Jika kans Sultan untuk memenangi pilihan presiden tipis tetapi tegar melangkah bersama Suhardiman memajukan diri sebagai capres, mengaku ya atau tidak, maka hampir bisa dirujuk, bahwa langkah itu untuk tujuan 'melunakkan' sikap JK.

Ini adalah Tao atau jalan bagi Lao Tse. Jalan untuk merombak akhlak yang rusak, dan pikiran yang korup. Bukan dengan 'gaya vulgar' seperti yang dilakukan Fadel Muhammad dan Yuddy Chrisnandi, tetapi gaya Jawa, gaya Raja Jawa yang bersikap untuk mengubah keadaan. Kitab kuno Tao Te Ching ajaran Lao Tse (605 - 531 SM) rasanya telah mengilhami 'demo sejuk' yang dilakukan SOKSI dan Raja Jawa itu. Benarkah begitu?
Politik memang rame ing pamrih, sepi ing gawe. Banyak politisi yang kontra produktif. Sekadar ramai-ramai agar menjadi ramai.
(iy/iy)