Mencari Kader Parpol dalam Pilkada

Jakarta - Setelah Abdullah Azwar Anas mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon wakil gubernur mendampingi Syaifullah Yusuf karena kasus foto lawasnya, praktis pilgub Jawa Timur tidak diwakili oleh figur dari partai politik. Kendati Emil Dardak lahir dari rahim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia tidak diusung oleh PDIP, melainkan dari Demokrat, Golkar, dan Nasdem. Di daerah lain pun mengalami hal serupa, yaitu lahirnya tokoh-tokoh non-parpol. Sedangkan tokoh parpol yang sejak awal diisukan akan maju, pada akhirnya harus tunduk pada kebijakan parpol. Boleh dibilang, hajatan demokrasi lokal 2018 ini menjadi pertarungan tokoh non-parpol.

Jauh sebelum itu, pilkada DKI Jakarta sudah lebih dahulu menjadi kaca pembesar pendangkalan kandidasi parpol. Dari tiga pasangan yang maju beberapa waktu lalu, hanya Djarot Syaiful Hidayat yang murni kader parpol. Sisanya merupakan pengusaha, akademisi, dan mantan militer. Itu pun hanya menjadi calon wakil gubernur. Fenomena pengaderan ternyata menjalar ke internal parpol. Parpol yang ada saat ini dikuasai oleh politisi lawas, menandakan bahwa pengaderan mandeg. Sebut saja Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan PDIP yang dikuasai politisi lawas. Ini artinya, lonceng kebangkrutan partai politik sudah mulai dibunyikan.

Kerugian Parpol

Langkah parpol yang gemar mencalonkan tokoh non-parpol atau kader lain dalam hajatan politik tentu saja menjadi kerugian bagi parpol itu sendiri. Selain menutup rapat-rapat kader potensial yang melalui proses panjang dalam pengaderan, parpol juga hanya memiliki dukungan secara formal di pemerintahan daerah. Dengan kata lain, dukungan mereka tidak diikat secara ideologis seperti kader parpol karena mengabaikan loyalitas. Logikanya, mana mungkin mereka akan loyal dan tunduk kepada parpol yang hanya mendukung ketika pemilihan saja? Bisa saja parpol akan dicampakkan di tengah jalan ketika bulan madu politik sudah pahit.

Selain itu, dukungan parpol terhadap tokoh eksternal juga akan mempengaruhi segmentasi pemilih berdasarkan parpol pengusungnya. Jika nantinya tokoh non-parpol menang, belum tentu perolehan suaranya mewakili parpol itu sendiri. Hal ini terjadi karena pemilih tidak lagi melihat siapa yang dicalonkan oleh partai, melainkan ketokohan kandidat itu sendiri. Ditambah lagi dengan banyaknya parpol yang mendukung tokoh tersebut. Maka akan kesulitan mengidentifikasi suara yang berafiliasi dengan parpol.

Selain kerugian bagi parpol itu sendiri, kepala daerah yang didukung tanpa melalui proses pengaderan berpotensi dikangkangi oleh partai. Konsekuensinya, mereka akan kesulitan menjalankan program kerja selama menjabat. Alih-alih menuntaskan janji politiknya, arah kepemimpinannya hanya diributkan dengan tarik-menarik politik dan saling jegal. Lagi-lagi, yang dirugikan tentu saja rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan politik.

Fenomena ini jelas menjadi tamparan keras bagi parpol yang gemar mengejar kekuasaan dan tidak memikirkan pengaderan. Parpol yang seharusnya giat mencari bibit unggul di berbagai daerah justru mandek. Mesin parpol tidak mampu bergerak sesuai dengan fungsinya. Padahal, proses pengaderan merupakan elemen penting agar parpol berjalan dan sehat. Ketika proses pengaderan mandul, jangan berharap parpol bertahan lama. Lama-lama parpol mati suri. Bukan tidak mungkin parpol hanya menjadi organisasi dengan sekumpulan politisi lawas.

Parpol hanya berorientasi kepada proses perebutan kekuasaan yang ada di daerah. Kekuasaan ibarat kompetisi yang harus diperoleh dengan berbagai cara, termasuk mengabaikan proses politik yang baik seperti melalui perekrutan kader berjenjang. Begitupun dengan kader parpol yang mudah tergoda dengan tawaran partai lain. Kader parpol tidak tahu caranya berterima kasih kepada parpol yang menyulapnya menjadi figur publik. Ketika tahta dan popularitas sudah berada di genggaman, seolah mereka lupa diri terhadap parpol yang membesarkannya.

Persoalan ini tentu menyingkap tabir buruk bahwa berpolitik tidak perlu melalui lorong waktu yang panjang. Cukup dengan melihat momentum dan memanfaatkannya. Politisi tidak perlu merealisasikan janji-janji politiknya di daerah pemilihan sebelumnya. Selama parpol yang terdahulu tidak memberikan ruang untuk meningkatkan karier politiknya, ada jalan lain untuk dilalui, yaitu menerima lamaran parpol lain yang lebih menjanjikan. Ideologi politik tidak perlu diperhatikan, yang penting partai tersebut menggaransi karier politik ke depan. Jika pun nantinya tidak progress, pindah ke partai lain juga bisa dilakukan.

Akhirnya, publik akan sulit mencari kader parpol dalam pilkada jika orientasi parpol tidak segera dibenahi. Ketika parpol hanya fokus mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan proses panjang, jangan berharap fungsi parpol berjalan baik. Sebaliknya, parpol akan semakin kehilangan pamor di mata publik. Jika itu terus terjadi, parpol akan kehilangan kepercayaan dari publik.

Aminuddin analis politik pada Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (LPED), alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)