DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 29 September 2017, 13:26 WIB

Kolom Kalis

Segala Hal yang Salah tentang Nikahsirri.com

Kalis Mardiasih - detikNews
Segala Hal yang Salah tentang Nikahsirri.com Kalis Mardiasih (Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom)
Jakarta - Situs partai ponsel dan nikahsirri.com telah diblokir pada 23/9/2017, demikian pula dengan pemilik situsnya, Aris Wahyudi, telah diamankan oleh polisi dengan jeratan UU ITE karena mempromosikan konten pornografi dan melanggar UU perlindungan anak. Meskipun begitu, bagi saya pribadi, kasus ini cukup melukai gerakan keadilan gender yang sekilas sudah semakin baik.

Peristiwa ini adalah alarm serius bagi semua pihak dan para penegak hukum yang concern pada isu hak-hak perempuan dan anak. Jika bisnis perbudakan seksual dan perdagangan manusia bahkan diumumkan dengan bangga, lalu berapa tinggi angka yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi?. Kemudian, pada linimasa saya, ternyata tidak semua orang mengerti mengapa situs nikahsirri.com dikecam, bahkan sebagian masih bertanya, apa salahnya? Berikut adalah ulasan mengenai segala hal yang salah tentang nikahsirri.com.

Pertama, dalih pengentasan kemiskinan untuk menjual perempuan. Menikahkan anak perempuan untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana dalih Aris Wahyudi adalah tradisi yang telah mengakar di Indonesia. Ia bahkan menambahi bahwa karya sastra Indonesia klasik, seperti novel Ronggeng Dukuh Paruk yang kemudian difilmkan dalam Sang Penari mengabarkan hal itu. Katakan saja jika itu memang tradisi, apakah lantas layak dibenarkan?

Di perkampungan dan banyak daerah di Indonesia, pandangan menikahkan perempuan sedini mungkin untuk mengentaskan kemiskinan memang sangat kental. Hal tersebut dilandasi pemikiran konservatif bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua yang tidak mampu memberikan dampak ekonomi pada sektor-sektor produktif. Alhasil, "mengalihkan" beban pengasuhan anak perempuan kepada calon pasangan mereka adalah solusi bagi orangtua untuk mengurangi beban ekonomi.

Ironisnya, oleh Aris Wahyudi keperawanan lantas digambarkan sebagai aset yang artinya, organ kelamin perempuan disetarakan dengan mesin pabrik, kendaraan, atau apa saja yang mendukung sektor produksi untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Menikah seharusnya adalah perkara sakral yang melebihi segala hal yang transaksional. Usaha untuk mereduksi stigma negatif pada perempuan yang melanggengkan tradisi tidak baik ini adalah membalikkan persepsi bahwa perempuan tidak bisa produktif.

Di banyak daerah, apalagi untuk keluarga miskin, masih banyak yang menganggap bahwa memberi pendidikan untuk anak laki-laki lebih bermanfaat dibanding memberi pendidikan untuk anak perempuan. Dengan tertutupnya kesempatan berupa pendidikan itu, alhasil akses kepada sektor produktif berupa pekerjaan pun tidak terwujud sebab perempuan tidak memiliki ijazah atau keterampilan yang dibutuhkan sektor publik. Yang banyak terjadi, perempuan-perempuan miskin, dengan ketiadaan modal sosialnya, kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh migran, atau pekerja seks komersial.

Artinya, menggunakan tubuh sebagai aset adalah wujud dari ketidakberdayaan yang disebabkan oleh fungsi sosial dalam keluarga dan masyarakat yang tak setara. Terakhir, gaji atau apresiasi yang diperoleh karyawan atau pegawai perempuan seringkali lebih kecil dari pendapatan laki-laki, sebab perempuan dianggap sebagai "tambahan" dalam keluarga. Hal ini dibuktikan pada delapan puluh persen pegawai yang bekerja pada barisan perakitan di wilayah pantai China. Direktur perusahaan menganggap perempuan patuh dan bekerja lebih keras daripada pegawai laki-laki, namun mereka bisa dibayar dengan upah lebih rendah.

Prinsip pemenuhan hak-hak perempuan secara sederhana digolongkan menjadi tiga, yakni tersedianya kesempatan, memberikan akses kepada kesempatan itu, dan hasil atau apresiasi yang setara ketika kesempatan telah didapatkan.

Kedua, simbol-simbol yang terbaca pada deklarasi partai ponsel. Dokumentasi yang beredar terkait deklarasi partai ponsel oleh Aris Wahyudi merekam beberapa semiotika. Misalnya, gambar darah dengan tulisan Virgins wanted: No experiences needed. Dalam skema bisnis ala Aris, siapa yang mampu melelang keperawanan dengan lebih mahal pada mitra, maka ia akan menjadi klien terpilih untuk menikahi siri atau kontrak kepada klien.

Secara medis, diskusi soal "keperawanan" berupa selaput dara telah banyak diperdebatkan. Ada tipe perempuan yang secara fisiologis memiliki selaput dara yang sangat tipis sehingga sudah rusak karena aktivitas fisik yang berat sebelum mengalami hubungan seksual. Sebaliknya, ada yang kondisi selaput daranya terlalu tebal sehingga tidak mampu diterobos kelamin laki-laki bahkan setelah beberapa kali berhubungan seksual.

Sayangnya, masih banyak kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan setelah menikah disebabkan fenomena "selaput dara" ini. Tetapi, di balik perdebatan soal indikator keperawanan itu, Aris Wahyudi menetapkan usia minimal perempuan yang dilelang adalah 14 tahun, yang jelas melanggar UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menetapkan batas usia 16 tahun.

Selanjutnya, tulisan persuasif "potensi penghasilan ratusan juta rupiah bagi mitra kami" dan apologi sesat dengan jargon "mengubah zina menjadi ibadah". Data tahun 2016 dari Global Islamic Economy Report menunjukkan permintaan untuk makanan halal dan produk gaya hidup islami skala global mencapai 10,8% setahun sampai 2019, menghasilkan keuntungan industri hingga 3,7 triliun dolar AS.

Hal tersebut juga terbukti di Indonesia. Iklan televisi hingga billboard di jalanan menyiarkan produk sabun hingga perawatan kecantikan, bahkan layanan jasa daycare hingga kredit angsuran rumah dengan embel-embel syariah atau islami.

Pada kasus ini, imajinasi laki-laki melakukan ibadah berpahala dengan meringankan beban perempuan melalui perbudakan seksual terselubung juga menjadi senjata efektif untuk promosi. Terbukti, dalam beberapa hari saja, situs ini dikabarkan telah merangkul 2700 klien dan 300 mitra. Kasus yang identik sebelumnya adalah polemik aplikasi ayopoligami.com, yang memakai dalih poligami halal dan bagian dari ibadah untuk menjual produknya.

Ketiga, motto keadilan seksual bagi rakyat Indonesia. Seorang teman bertanya, dalam bisnis ini, mitra menyerahkan dirinya secara sukarela, yang artinya, ia rela menganggap keperawanan sebagai aset transaksi, dan apakah kita tidak menghargainya sebagai hak atas tubuh mereka yang bebas diperlakukan untuk apa saja? Pada kasus ini, yang kita deteksi juga termasuk trigger eksploitasi seksual.

Dalam kasus nikah di bawah umur yang sah saja, kekerasan seksual dalam rumah tangga semakin meningkat. Penyebabnya ada banyak faktor, misalnya perempuan dengan mental dan psikologis yang tidak siap untuk menikah pada akhirnya justru memicu emosi laki-laki yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih-lebih, jika seseorang "dinikahi" dengan akad "transaksi" berupa lelang. Klien akan merasa sangat berlebih dalam hal relasi kuasa sebab telah membayar sehingga berhak melakukan tindakan apa saja untuk mengeksploitasi mitranya.

Selain itu, motto tersebut juga semakin menunjukkan betapa paradoksnya pandangan ibadah yang mereka yakini. Sebab, idealnya, menikah mencakup relasi keadilan, pembagian tanggung jawab serta hak dan kasih sayang pada seluruh aktivitas sehari-hari yang melingkupi kedua mempelai, tidak terbatas pada koridor seksual semata.

Terakhir, label dan polemik nikah siri. Sirri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Di Indonesia, nikah siri banyak dipraktikkan dengan alasan untuk menghindari zina, padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pengkhianatan suami dengan istri pertama yang sah. Nikah siri juga banyak dipraktikkan untuk menikahkan anak-anak usia dini korban pemerkosaan atau hamil di luar nikah sebab negara menganggap mereka belum cukup umur. Praktik ini sangat rentan dengan penafsiran yang salah kaprah, seperti misalnya marak dipraktikkan di Puncak oleh para turis pelancong seks dari negara-negara Arab.

Pada awalnya, para perempuan dijanjikan bahwa dalam institusi pernikahan mereka akan merasa lebih dicintai dan terjamin secara finansial untuk sementara waktu. Faktanya, mereka lalu ditinggalkan begitu saja sebab tidak ada kontrak legal terkait pembagian tanggung jawab dan hak yang semestinya sebagaimana pernikahan yang disetujui negara. Perempuan juga rentan menjadi korban dan justru memunculkan beban ekonomi baru ketika mereka ditinggalkan dalam keadaan hamil atau sakit dan terlantar setelah menjadi korban kekerasan.

Demikian, sekali lagi, partai ponsel dan nikahsirri.com yang didirikan oleh laki-laki yang menganggap bahwa lelang keperawanan adalah solusi pengentasan kemiskinan adalah sebuah pola pikir yang sangat tradisional dan patut menjadi perhatian bagi kita semua, baik orangtua, laki-laki, perempuan dan semua remaja yang saat ini terpikir untuk buru-buru nikah muda.

Kalis Mardiasih menulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed