Polemik Siswa SMA Gakin Dikhawatirkan Timbul Masalah Pembiayaan

Solo - Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang siswa keluarga miskin (gakin) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK 2017 menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Pergub Jateng No 9 tahun 2017 itu hanya mengatur jumlah minimal siswa gakin, yakni 20 persen di masing-masing sekolah. Sedangkan batas maksimal siswa gakin tidak diatur. Asalkan memiliki nilai ujian minimal 24 atau rata-rata 6, siswa gakin diprioritaskan di SMA negeri yang mereka inginkan.

Sebagai sekolah favorit di Solo, SMAN 4 Surakarta tahun ini menerima 96 siswa gakin atau sekitar 27 persen dari daya tampung sekolah. Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari Kepala SMAN 4 Surakarta, Thoyibun.

"Masalahnya, semakin banyak siswa gakin, pembiayaannya semakin susah. Kan pembiayaannya dibebankan kepada siswa reguler," kata Thoyibun, Kamis (15/6/2017).

Seperti diketahui, siswa gakin sama sekali tidak dibebani dengan biaya pendidikan maupun biaya tambahan lainnya. Biaya tersebut disubsidi oleh siswa non-gakin.

"Gakin ini kan tidak bayar sepersenpun. Kalau misal kita terima 300 siswa gakin, nanti pembiayaannya bagaimana. Ini belum jelas," ungkapnya.

Dia juga mengeluhkan tidak meratanya siswa gakin di delapan SMA negeri Surakarta. Misalnya, SMAN 6 menerima 105 siswa, SMAN 4 ada 96 siswa, sedangkan SMAN 8 hanya 8 siswa.

"Seharusnya ada rayonisasi, masuknya di sekolah terdekat. Yang rumahnya Kecamatan Pasar Kliwon kok masih ada yang masuk SMAN 4 (di Kecamatan Banjarsari). Kalau jarak dari rumah terlalu jauh nanti apa tidak timbul masalah lagi," ujar dia.

Namun mengenai kualitas, pihaknya mengaku siap membina para siswa gakin, terutama yang memiliki nilai di bawah rata-rata.

"Nilai siswa gakin terendah di sini 26. Tapi kita yakin tetap bisa mempertahankan kualitas. Selama ini kita membina siswa gakin banyak yang masuk bidik misi di perguruan tinggi," pungkasnya. (mbr/mbr)