Gubernur Aher Minta Penipuan Penerimaan CPNS Diusut Tuntas

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta penipuan dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Jabar diusut tuntas. Pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Apalagi yang tertangkap kemarin bukan tokoh utamanya," kata Aher, sapaan karib Heryawan kepada wartawan di Jalan Trunojoyo, Jumat (13/1/2017).

Namun, sebelum melaporkan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Provinsi Jawa Barat.

Aher menilai selain merugikan masyarakat secara materil, juga telah mencatut dan memalsukan tandatangan sejumlah pejabat. Seperti mantan Sekda Jabar Lex Laksamana, Sekda Jabar Iwa Karniwa, hingga nama dirinya sendiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Ini termasuk pencemaran nama baik kan," ucapnya.

Kepada korban, Aher mengimbau untuk segera melapor kepada pihak kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.

"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus masuk ranah hukum. Harus diusut tuntas," tegasnya.

Lebih lanjut Aher mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama yang dicatut adalah nama istrinya, Netty Heryawan. Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang.

Aher menyayangkan masyarakat masih percaya dan mau mengeluarkan uang banyak untuk menjadi PNS.

"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. Kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan menegaskan tahun ini tidak ada penerimaan CPNS di instansi manapun di lingkungan Pemprov Jabar.

"Tahun ini belum ada informasi dari pemerintah pusat. Karena urusan kepegawaian ini urusan pusat," jelasnya.

Pihaknya meyakini tidak ada keterlibatan orang dalam terkait penipuan CPNS ini. Pihaknya juga akan melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Ham.

"Kami yakin tidak ada orang dalam. Nanti kita akan konsultasi dengan Biro Hukum," ucapnya.

(avi/ern)