.webp)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana kontroversial untuk menyiarkan langsung eksekusi mati seorang mantan tentara. Hal itu dibatalkan oleh Trump usai rencana tersebut menuai kritik.
Dirangkum detikcom, Jumat (16/10/2026), AS awalnya berencana menyiarkan langsung atau via live streaming eksekusi mati dengan regu tembak terhadap seorang mantan tentara AS, Nidal Hasan. Dia merupakan terpidana penembakan massal yang menewaskan 13 orang di pangkalan militer Fort Hood.
Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, seperti dilansir AFP, mengatakan eksekusi mati terhadap Hasan akan dilaksanakan di hadapan "publik". Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat AS, melakukan penembakan massal yang menewaskan 13 orang di Fort Hood pada tahun 2009.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eksekusi matinya akan menjadi yang pertama dilakukan oleh militer AS sejak tahun 1961 silam. Ini sekaligus menjadi eksekusi mati pertama di AS yang melibatkan regu tembak sejak Perang Dunia II.
Awal pekan ini, Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengumumkan Donald Trump telah menyetujui rekomendasi Hegseth untuk mengerahkan regu tembak dalam eksekusi mati terhadap Hasan. Hegseth, dalam pernyataan video yang diunggah ke akun resmi Pentagon di media sosial X pada Kamis (8/10), mengatakan Hasan 'akan menghadapi regu tembak tentara, sebagaimana mestinya, dan kita akan memastikan orang-orang dapat menyaksikannya, bahwa hal itu akan dilakukan di hadapan publik'.
"Orang-orang perlu memahami bahwa ada konsekuensi serius untuk tindakan semacam ini," tegas Hegseth dalam pernyataan, yang merupakan potongan wawancara dengan influencer sayap kanan Jack Posobiec saat keduanya berada di atas kapal induk USS Abraham Lincoln.
Ketika ditanya lebih lanjut soal apa yang dimaksud oleh Hegseth bahwa eksekusi mati itu akan dilakukan di depan publik, Pentagon menyebutkan bahwa akan ada tayangan live streaming.
"Eksekusi mati itu akan disiarkan via live streaming. Rincian lebih lanjut akan menyusul " kata seorang pejabat Pentagon, yang enggan disebut namanya, kepada AFP.
Sementara, Hegseth menekankan ini akan menjadi eksekusi mati oleh regu tembak pertama yang dilakukan militer AS sejak Perang Dunia II. Dia merujuk pada kasus Eddie Slovik yang dihukum mati karena desersi pada tahun 1945 silam.
"Saya menyukai mentalitas yang kita miliki pada Perang Dunia II, yaitu mentalitas untuk menang, yang memahami bahwa ketika musuh menyerang, Anda harus teguh mempertahankan posisi," ucap Menhan AS tersebut.
Dalam rekaman video terpisah, ketika ditanya apakah Hasan memiliki permintaan terakhir, Hegseth menjawab: "Tidak peduli. Kita akan melihat dia pada 3 Desember."
Tanggal 3 Desember diduga merujuk pada jadwal eksekusi mati Hasan. Sejauh ini, Pentagon belum mengumumkan secara resmi waktu pelaksanaan eksekusi mati tersebut.
Eksekusi mati oleh militer AS terakhir kali dilakukan pada tahun 1961 silam, ketika John Bennett dihukum gantung atas pemerkosaan dan percobaan pembunuhan. Menurut kelompok HAM Amnesty International, setidaknya 17 eksekusi mati di depan publik tercatat telah dilakukan sepanjang tahun lalu. Enam eksekusi mati di depan publik di antaranya dilakukan di Afghanistan, dan 11 eksekusi mati serupa lainnya dilaksanakan di Iran.
Hasan dijatuhi hukuman mati oleh dewan juri pengadilan militer AS pada tahun 2013, karena melakukan serangan penembakan massal yang terinspirasi Al-Qaeda. Dia menewaskan 13 orang, termasuk 12 tentara aktif, dan melukai 30 tentara lainnya. Hasan mengalami lumpuh sebagian setelah ditembak oleh seorang polisi sipil yang dikerahkan ke lokasi usai penembakan terjadi.
Sementara, Trump mengatakan belum ada keputusan mengenai apakah eksekusi terhadap Hasan akan disiarkan secara terbuka. Namun, dia menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan hukuman mati menggunakan regu tembak.
"Mereka sedang mengambil keputusan mengenai hal itu, tetapi dia akan dihukum mati," kata Trump terkait rencana menyiarkan secara langsung eksekusi Nidal Hasan dengan regu tembak yang dijadwalkan pada 3 Desember.
"Saya sebenarnya tidak peduli bagaimana caranya dia mati, asalkan dia mati," ujarnya.
Rencana Tuai Kecaman
Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham mengecam rencana AS menyiarkan langsung eksekusi mati Nidal Hasan. Burnham menyebut rencana AS itu sebagai tindakan yang menjijikkan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan eksekusi terbuka di AS, Burnham mengatakan kepada siniar atau podcast The Rest is Politics yang dijadwalkan rilis, Senin (12/10): "Saya tidak akan pernah mendukung hal itu."
Dia mengaku tak ingin melihat hal tersebut. Dia menyebut rencana live streaming eksekusi mati hal menjijikkan.
"Itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat terjadi di mana pun di dunia ini," ujarnya.
"Menurut saya, hal itu sangat menjijikkan dalam banyak hal," tambahnya.
Trump Batalkan Rencana Live Streaming
Terbaru, Trump membatalkan rencana kontroversial live streaming eksekusi mati terhadap Nidal Hasan. Keputusan Trump menangguhkan rencana live streaming itu, seperti dilansir AFP, Jumat (16/10/2026), berarti membatalkan rencana Menhan AS Pete Hegseth.
Rencana untuk melakukan eksekusi mati secara publik, via live streaming itu, ditentang baik di dalam maupun di luar negeri. Para politisi dari Partai Demokrat maupun Partai Republik di AS, Gereja Katolik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semuanya menyatakan kemarahan mereka atas rencana tersebut.
Dalam pernyataan via media sosial Truth Social, Trump menyebut tujuan awal untuk menyiarkan langsung eksekusi mati Hasan adalah untuk memberikan 'efek jera yang kuat'. Namun demikian, Trump juga mengakui banyak orang keberatan dengan rencana AS tersebut.
"Dia (Hasan-red) akan tetap dieksekusi mati, sesuai jadwal, oleh regu tembak, tetapi peristiwa ini tidak akan disiarkan," tegas Trump dalam pernyataannya.
"Meski begitu, pihak keluarga inti korban diperbolehkan untuk menyaksikan langsung eksekusi mati tersebut, jika mereka menginginkannya. Mereka berhak untuk menyaksikan KEADILAN ditegakkan!" ujarnya.
Trump, dalam pernyataannya, mengisyaratkan dirinya secara pribadi tidak keberatan dengan rencana live streaming eksekusi mati itu.
"Menurut saya, menyiarkan langsung eksekusi mati tersebut agar dapat disaksikan oleh semua orang mungkin bisa menjadi efek jera yang kuat bagi dunia untuk menyaksikan bagaimana Amerika menangani para teroris dan sampah masyarakat seperti Hasan," kata Trump dalam pernyataannya.
"Namun, banyak orang baik dengan niat tulus yang memilih untuk tidak menyaksikan kematiannya, baik melalui streaming, atau melalui sarana visual lainnya," imbuhnya.
Pembatalan ini menjadi pukulan bagi Hegseth, yang saat ini tengah mendapat sorotan tajam terkait kebuntuan dalam perang melawan Iran dan dampak lanjutannya. Situasi itu turut membebani Partai Republik yang menaungi Trump menjelang pemilu sela AS pada awal November mendatang.
