Para mahasiswa yang berdemonstrasi terlibat bentrok dengan polisi di Buenos Aires, Argentina. Bentrokan pecah saat para mahasiswa dan dosen meluapkan kemarahan mereka atas penolakan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang peningkatan pendanaan pendidikan.
Dilansir Al Jazeera, Jumat (16/10/2026), Presiden Argentina Javier Milei menyatakan penerapan undang-undang tersebut akan mengancam rencananya untuk menyeimbangkan anggaran negara. Demonstrasi itu terjadi setelah seorang hakim menjatuhkan denda kepada pemerintah karena gagal mendanai universitas.
Selain bentrokan, mahasiswa di Fakultas Ilmu Eksakta dan Alam, Universitas Buenos Aires, yang bergengsi di Argentina juga melakukan aksi menduduki kampus. Mereka memprotes pemangkasan anggaran oleh Presiden Milei.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka menyatakan akan menduduki gedung tersebut selama satu hari. Banyak mahasiswa dan profesor di sana merasa khawatir dengan dampak kebijakan penghematan Milei terhadap universitas negeri, seraya memperingatkan masa depan pendidikan tinggi gratis kini terancam.
"Profesor-profesor terbaik kami pergi secara massal. Dengan gaji yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, mereka pindah ke universitas swasta," ujar Emiliano Gato, seorang mahasiswa fisika yang tergabung dalam kelompok tersebut.
"Saya bermimpi untuk melakukan penelitian dan mengajar di Universitas Buenos Aires yang merupakan universitas negeri bergengsi. Namun sekarang, dengan adanya rencana penghematan ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.
Universitas-universitas negeri di Argentina telah menjadi medan pertempuran utama terkait rencana penghematan Milei. Para mahasiswa dan profesor memprotes kurangnya pendanaan serta penurunan nilai gaji, yang menurut mereka merupakan ancaman serius bagi pendidikan publik di negara tersebut.
Milei sendiri telah menerapkan salah satu rencana penghematan paling ketat dalam sejarah Argentina. Sejak menjabat pada tahun 2023, dia telah memberhentikan ribuan pegawai negeri, menutup sejumlah kementerian, mengurangi subsidi, serta memangkas berbagai program yang didanai pemerintah.
Langkah-langkah itu ditujukan untuk mengatasi inflasi tinggi yang menjadi masalah besar di Argentina. Hampir tiga tahun berselang, tingkat inflasi telah turun menjadi sekitar 2% per bulan dari awalnya 211% saat Milei mulai menjabat. Milei menyatakan rencananya berjalan dengan baik.
"Argentina tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kami telah mencatat pertumbuhan berkelanjutan selama 27 bulan berturut-turut, dan saat ini negara ini berkembang dengan laju empat kali lipat dari tingkat historisnya. Pertumbuhan ini dirasakan di hampir semua sektor ekonomi," ujar Milei dalam kunjungan baru-baru ini ke Washington.
Namun, tidak semua pihak sependapat. Rencana Milei juga memberikan dampak mendalam terhadap pendidikan publik, program kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, pensiunan, dan kelompok lain yang bergantung pada dukungan negara. Pihak oposisi telah berupaya menghalangi banyak reformasi yang digagas Milei.
Tahun lalu, Kongres Argentina membatalkan veto presiden dan mengesahkan dua undang-undang, yakni satu undang-undang untuk meningkatkan pendanaan bagi universitas negeri dan satu lagi menetapkan status darurat bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, pemerintahan Milei menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa Kongres tidak menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut akan didanai.
Kini, seorang hakim federal telah menjatuhkan denda kepada pemerintah sebesar 100.000 peso (sekitar Rp 1 juta) per hari karena dianggap gagal melaksanakan ketentuan dalam undang-undang pendanaan tersebut. Undang-undang itu mewajibkan pemerintahan Milei untuk memulihkan gaji di universitas serta beasiswa mahasiswa yang tergerus inflasi, memperbarui anggaran secara berkala, dan menyediakan dana untuk penelitian, rumah sakit, serta infrastruktur.
Putusan itu kemudian memicu ribuan orang turun ke jalan pada hari Kamis waktu setempat untuk menuntut agar pemerintah melaksanakan ketentuan tersebut. Di berbagai titik di Buenos Aires, barisan panjang massa memblokir pusat kota sembari menyerukan pemogokan umum.
Meski awalnya direncanakan sebagai aksi damai, unjuk rasa tersebut kemudian berubah menjadi kekerasan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu.
Alun-alun di depan gedung Kongres tampak seperti medan pertempuran. Setidaknya 25 orang ditahan, dan beberapa lainnya mengalami luka-luka, termasuk anggota aparat keamanan.
Maria Teresa de Jesus, seorang profesor di departemen kimia Universitas Buenos Aires, mengungkapkan bahwa penghasilannya sekitar USD 700 (Rp 12,5 juta) per bulan kini terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Saya datang ke aksi protes ini sebagai upaya terakhir. Saya seorang profesor. Saya mencintai kegiatan mengajar dan meneliti. Seharusnya saya tidak berada di sini," ujarnya.
Dia mengatakan pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang. Dia menyebut pemerintahan Milei telah mengabaikan hal itu.
"Pendidikan publik sangat krusial bagi negara ini, agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Namun, pemerintah justru mengabaikannya," ujarnya.
Banyak orang di Argentina masih mendukung rencana ekonomi Milei. Mereka berharap rencana pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di negara itu akan membuahkan hasil, yang kemudian menciptakan lebih banyak lapangan kerja, upah yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih baik.
Namun, banyak juga yang tidak lagi percaya dan siap untuk mengambil langkah yang lebih berani. Mereka menuduh pemerintahan Milei melindungi kepentingan segelintir kelompok istimewa, sementara masyarakat luas lainnya dibebani dengan biaya dari rencana ekonomi tersebut.










































