.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang memuat penerapan sanksi baru terhadap Rusia. Undang-Undang itu juga mencakup perpanjangan sanksi untuk Iran.
Rancangan Undang-Undang tersebut dinamakan Lindsey O. Graham Sanctions Rusia and Iran Act of 2026. Nama aturan tersebut diambil sebagai penghormatan untuk mendiang politikus Partai Republik Lindsey O. Graham.
Dilansir Anadolu Agency dan AFP, Sabtu (19/9/2026), RUU tersebut telah diteken Trump pada Jumat (18/9) waktu setempat. Undang-undang ini mencakup sanksi yang menyasar pejabat, lembaga keuangan, dan entitas Rusia lainnya, serta langkah-langkah yang mengatur sektor energi dan perdagangan Rusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang-undang ini juga memperpanjang masa berlaku Iran Sanctions Act of 1996 selama lima tahun, sehingga tanggal kedaluwarsanya berubah dari tahun 2026 menjadi 2031.
Lalu, apa isi dari sanksi terbaru AS untuk Rusia?
Undang-undang ini menyasar sektor energi dan pertahanan Rusia, serta Presiden Vladimir Putin dan para pejabat tinggi lainnya. Aturan ini juga menargetkan apa yang disebut sebagai armada kapal tanker "bayangan" milik Moskow yang digunakan untuk menghindari sanksi Barat.
Dalam aturan ini, Amerika akan menerapkan tarif hingga 100 persen terhadap negara yang membeli minyak dan gas dari Rusia. Langkah ini berpotensi mencakup Tiongkok dan India, serta memperkuat upaya untuk memutus aliran pendapatan yang mendanai perang Moskow.
Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik mengesahkan paket aturan tersebut dengan perolehan suara 262 lawan 159 pada hari Rabu.
RUU tersebut juga akan menyasar perusahaan dan pihak asing yang mendukung militer Rusia, serta memperluas sanksi yang melibatkan Iran.
Baca juga: 5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini |
Namun, wewenang luas untuk mengenakan tarif itu memicu perpecahan yang jarang terjadi di kalangan Partai Demokrat. Mereka umumnya mendukung Ukraina namun enggan memberikan wewenang perdagangan yang lebih luas kepada Trump.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut memiliki makna simbolis dan menyampaikan terima kasih kepada para pembuat undang-undang AS.
Sementara pemerintah India pada hari Kamis (17/9) menyatakan akan terus membeli minyak "melalui diversifikasi sumber pasokan."
Penandatanganan RUU oleh Trump ini juga dilakukan sepekan sebelum jadwal pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Washington.
