.webp)
Fiji menetapkan status darurat kasus infeksi Virus Imunodefisiensi Manusia (HIV). Kasus penyebaran infeksi HIV telah menjadi krisis kesehatan nasional dan mencapai skala epidemi.
Keputusan itu diumumkan pemerintah negara kepulauan di Pasifik tersebut pada awal pekan ini. Pemerintah Fiji tengah mengerahkan seluruh unsur untuk merespons lonjakan kasus HIV dan melindungi masyarakat di seluruh negeri.
Sepanjang 2025, Fiji mencatat 2.016 diagnosis baru HIV. Jumlah kasus ini 16 kali lipat dibanding catatan kasus pada 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka itu menunjukkan virus tak lagi terbatas pada kelompok berisiko tinggi, seperti pengguna narkoba dan pekerja seks, tetapi mulai menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Setidaknya, satu dari 60 orang dewasa terinfeksi HIV.
Pemerintah Fiji menyebut prevalensi HIV yang diketahui di kalangan orang dewasa hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Fiji berpopulasi lebih dari 900 ribu jiwa.
"Diperkirakan satu dari setiap 60 orang dewasa kini hidup dengan HIV, dibandingkan satu dari 167 orang lima tahun lalu," kata pemerintah, dilansir Deutsche Welle (DW), Jumat (18/9/2026).
Sementara, di kalangan perempuan hamil, setidaknya dua dari setiap 100 orang hidup dengan HIV. Pemerintah Fiji juga memperingatkan bahwa 59 bayi lahir dengan HIV pada 2025, dan 18 di antaranya meninggal sebelum berusia satu tahun.
Screening Diperluas
Pemerintah Fiji menyatakan peningkatan jumlah kasus karena pemeriksaan HIV yang diperluas sehingga ada penemuan kasus-kasus yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi. Pemerintah mencatat pengawasan terhadap HIV sempat melambat sekitar satu dekade lalu.
Menteri Kesehatan (Menkes) Fiji, Ratu Atonio Lalabalavu, bersama empat menteri lain akan membentuk sebuah subkomite untuk "membantu menghilangkan hambatan terhadap tindakan cepat".
Pemerintah Fiji mengatakan akan memperluas akses terhadap pemeriksaan HIV gratis, layanan pencegahan, dan pengobatan. Program itu mencakup tes cepat, obat pencegahan bagi kelompok berisiko tinggi, pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik, serta pengobatan gratis bagi orang yang telah didiagnosis HIV.
"Respons ini berfokus pada penyelamatan nyawa, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi stigma," kata pemerintah.
Fiji juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra internasional, termasuk Australia, Selandia Baru, India, Global Fund, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah mengingatkan bahwa pemeriksaan HIV tersedia secara gratis dan rahasia di seluruh negeri. "Mengetahui status HIV memungkinkan Anda mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain," kata pemerintah.
Faktor Penularan: Seks dan Narkoba
Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) di Jenewa menyambut keputusan Fiji untuk mempercepat penanganan epidemi HIV.
"Fiji telah menyadari urgensi situasi ini dan meningkatkan responsnya," kata Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima. "Ini juga menjadi pengingat yang tegas bagi dunia bahwa AIDS belum berakhir. Epidemi HIV dapat berubah dengan cepat, dan negara-negara membutuhkan sistem kesehatan serta sistem berbasis masyarakat yang siap merespons dengan segera."
UNAIDS menyatakan, penularan HIV di Fiji lebih dari separuhnya berkaitan dengan hubungan seksual dan lebih dari 42 persen dengan penggunaan narkoba melalui suntikan.
UNAIDS memperkirakan infeksi baru HIV di Fiji meningkat 12 kali lipat antara 2010 dan 2025. UNAIDS juga memperkirakan terdapat 9.100 orang yang hidup dengan HIV pada 2025.
Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen yang mengetahui status HIV mereka dan 22 persen yang mendapat terapi antiretroviral.
Meski demikian, UNAIDS mengatakan perkembangan medis dalam beberapa tahun terakhir dan semakin efektifnya pengobatan masih membuka peluang untuk membalikkan keadaan.
"Deklarasi krisis nasional adalah seruan untuk bertindak, bukan untuk menimbulkan ketakutan. HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari, dan orang yang menjalani pengobatan efektif dengan viral load tidak terdeteksi tidak menularkan HIV melalui hubungan seksual," kata Eamonn Murphy dari UNAIDS. "Fiji masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah epidemi ini."
Ancaman Narkoba di Jalur Dagang Pasifik
Direktur UNAIDS untuk Fiji, Renata Ram, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tingkat penularan mulai meningkat sekitar 2019. Saat itu muncul kelompok pengguna narkoba suntik yang tergolong "sangat berisiko tinggi", terutama di kalangan komunitas pekerja seks.
Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji dalam beberapa tahun terakhir menjadi jalur transit narkoba dari Amerika Latin dan Asia menuju pasar Australia dan Selandia Baru yang menguntungkan.
Arus narkoba itu juga mendorong peningkatan penggunaan narkoba di negara-negara kepulauan tersebut. Dalam sejumlah kasus, sindikat kejahatan dari luar negeri membayar mitra lokal mereka dengan narkoba sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
