.webp)
Amerika Serikat (AS) mengizinkan delegasi Iran untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di New York pekan depan. Namun delegasi Iran akan dibatasi pergerakannya dan dilarang berbelanja selama berada di New York.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP dan TRT World, Jumat (18/9/2026), mengatakan bahwa delegasi Iran yang diperbolehkan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB akan mencakup Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
"Sesuai dengan kewajiban kami sebagai negara tuan rumah, delegasi inti dari rezim Iran akan dapat menghadiri Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan pada Kamis (17/9).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, disebutkan oleh juru bicara itu bahwa jumlah anggota delegasi Iran akan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Delegasi tersebut juga akan menghadapi pembatasan perjalanan dan larangan membeli barang mewah juga produk-produk lainnya.
"Delegasi tersebut akan dikenai pembatasan perjalanan dan akan menghadapi larangan pembelian barang mewah dan barang-barang lainnya sesuai dengan kebijakan kami," jelas juru bicara Departemen Luar Negeri AS tersebut.
"Jumlah anggota delegasi ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah AS pernah melarang delegasi Iran mengunjungi toko-toko dan membatasi pergerakan mereka hanya untuk perjalanan antara markas besar PBB, kantor misi Iran untuk PBB, kediaman Duta Besar Iran untuk PBB, dan Bandara John F Kennedy di New York.
Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentarnya.
Perang yang berkecamuk antara AS dan Iran telah memasuki bulan ketujuh. Beberapa waktu terakhir, kedua negara kembali saling melancarkan serangan, dengan perselisihan soal kendali atas Selat Hormuz semakin memanas.
Konflik yang tak kunjung berakhir itu berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur perairan vital untuk pasokan minyak dan gas global.
Terlepas dari itu, langkah AS mengizinkan delegasi Iran untuk hadir diumumkan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menolak untuk memberikan visa masuk bagi delegasi Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.
Ini menandai tahun kedua berturut-turut bagi pemerintahan Trump untuk mengambil langkah tersebut.
Tahun lalu, penolakan visa untuk Abbas memaksa pemimpin Palestina itu, yang biasanya hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB, untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia melalui video.
Simak Video 'Palestina Dicekal AS Hadiri Sidang PBB, Tapi Jalan Lain Terbuka':
