.webp)
Puluhan demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Israel di Canberra, ibu kota Australia pada Selasa (8/9). Para demonstran menuntut pengusiran Duta Besar Israel setelah Tel Aviv menolak untuk mengajukan tuntutan pidana terkait tewasnya relawan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Salah satu relawan Gaza yang tewas adalah Zomi Frankcom, warga negara Australia. Dia tewas bersama enam relawan lainnya dari World Central Kitchen (WCK) akibat serangan militer Israel di Jalur Gaza tahun 2024 lalu,
Dalam aksinya, seperti dilansir TRT World dan Anadolu Agency, Selasa (8/9/2026), para demonstran juga membawa foto-foto warga Palestina yang tewas di Gaza. Mereka meneriakkan berbagai slogan, termasuk "Usir Duta Besar Israel" dan "Bebaskan Palestina".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para demonstran, menurut laporan media lokal SBS News, juga sempat memblokir pintu masuk gedung kedutaan sebelum polisi memindahkan mereka dari jalur akses kendaraan.
Frankcom (43) dan enam relawan WCK lainnya tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi dihantam serangan drone Israel pada 1 April 2024, padahal jelas kendaraan yang mereka tumpangi itu memiliki logo WCK.
Unjuk rasa di Canberra ini digelar setelah seorang komandan militer Israel bernama Kolonel Nochi Mendel membela keputusannya memerintahkan serangan tersebut, dalam wawancara media yang dipublikasikan pekan lalu.
"Saya tidak menyesali perbuatan saya," kata Mendel dalam wawancara tersebut.
Karuna Bajracharya, sahabat Frankcom, yang ikut dalam unjuk rasa pada Selasa (8/9), menyebut pernyataan Mendel itu "menjijikkan" dan mengkritik tidak adanya pertanggungjawaban pidana.
Senator Australia dari Partai Hijau, Mehreen Faruqi, juga hadir dalam unjuk rasa itu. Faruqi menuduh pemerintah Australia gagal mengambil tindakan yang pantas terhadap Israel dan menyerukan penjatuhan sanksi.
"Seharusnya mereka menjatuhkan sanksi terhadap Israel sejak lama," ucapnya kepada para demonstran.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan dirinya "marah" atas keputusan Israel untuk tidak mengajukan tuntutan pidana. Sementara Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengatakan bahwa Israel tidak memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan oleh Australia.
Tonton juga video "Dubes Ungkit Alasan Keluar Dewan HAM PBB: Kucilkan Negara Israel"
