.webp)
Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan AI untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia.
Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi.
Saat berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir Reuters, Selasa (8/9/2026), Turk menyerukan adanya "jaminan yang sangat kokoh" untuk memastikan keamanan AI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sependapat dengan kekhawatiran para pelaku industri bahwa AI yang canggih dapat menimbulkan risiko eksistensial bagi umat manusia," ucap Turki dalam pidatonya pada Senin (7/9).
"Di sini, pada hari ini, saya menyerukan upaya habis-habisan untuk menetapkan jaminan yang sangat kokoh terkait keselamatan dan keamanan AI, sebelum semuanya terlambat," cetusnya.
Turk tidak merinci sifat risiko yang disebutnya. Namun juru bicara kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menjelaskan bahwa kegagalan yang melibatkan sistem AI yang sangat canggih dapat mengganggu infrastruktur vital dan institusi demokrasi.
Juru bicara itu merujuk pada "perilaku pelatihan agen yang berbahaya" dalam insiden Hugging Face pada Juli lalu, ketika sekelompok agen OpenAI meretas platform open-source. Dia menyatakan hal tersebut mengindikasikan kemampuan AI terdepan telah berkembang lebih cepat daripada langkah-langkah pengamanannya.
Turk, dalam pidatonya, juga memperingatkan bahwa hanya segelintir orang yang memegang "kekuasaan hampir tak terbatas atas AI". Dia tidak secara spesifik menyebutkan nama orang-orang yang dimaksudnya.
Diketahui bahwa perusahaan-perusahaan AI terkemuka saat ini mencakup Meta, Anhtropic, OpenAI dan Google.
"Setidaknya, kita memerlukan negara-negara tempat AI beroperasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokannya, untuk bersatu seputar garis merah yang disepakati," ujar Turk.
Dalam pidatonya, dia juga menuntut pertanggungjawaban atas kematian orang-orang dalam tahanan imigrasi Amerika Serikat (AS) dan mengecam laporan penggunaan drone otonom oleh Rusia.
Turk memenangkan masa jabatan kedua, selama empat tahun ke depan, dalam voting di Majelis Umum PBB pada Juli lalu meskipun ditentang oleh AS dan Rusia.
Dewan HAM PBB akan bersidang hingga 7 Oktober mendatang, untuk membahas berbagai isu, termasuk perang Iran, konflik sipil di Sudan, dan serangkaian krisis lainnya.
Simak juga Video 'Waspada! El Nino 2026 Diprediksi Jadi yang Terkuat Sepanjang Sejarah':
