.webp)
Taliban merayu Amerika Serikat (AS) untuk investasi di sektor pertambangan hingga pertanian di Afghanistan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Taliban Amir Khan Muttaqi telah mengundang perusahaan-perusahaan AS.
Dilansir Al Arabiya, Selasa (1/9/2026), upaya ini disebut-sebut ada potensi kesepakatan mineral, yang nilainya mencapai US$ 1 triliun atau setara Rp 17.732 triliun. Hal itu dilaporkan oleh media terkemuka Financial Times dalam publikasi wawancara terbarunya dengan Muttaqi pada Senin (31/8) waktu setempat.
Muttaqi, dalam wawancara itu, mengusulkan agar hubungan antara AS dan Afghanistan "tidak dinilai berdasarkan perspektif perang selama 20 tahun terakhir".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melainkan atas dasar kerja sama di masa depan," kata Menlu Taliban tersebut.
Muttaqi menambahkan bahwa Afghanistan "tentu saja" akan menyambut baik investasi AS.
Penilaian yang dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS terhadap data Survei Geologi AS (USGS) pada tahun 2009, memperkirakan adanya sumber daya mineral yang belum digarap senilai setidaknya US$ 1 triliun di wilayah Afghanistan.
Sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021, Taliban telah menyepakati kontrak pertambangan senilai lebih dari US$ 7 miliar. Sebagian besar kontrak itu melibatkan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan China, Iran, dan negara-negara lainnya yang bersedia menjalin hubungan dengan pemerintah Taliban.
Afghanistan memiliki sumber daya tembaga, bijih besi, litium, logam tanah jarang, kobalt, kromit, emas, niobium, dan batu permata.
Untuk litium, tembaga, kobalt, dan logam tanah jarang diketahui masuk ke dalam Daftar Mineral Kritis AS tahun 2025, yang berkaitan erat dengan baterai kendaraan listrik, teknologi pertahanan, dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap China.
Namun selama lima tahun terakhir berada di tangan Taliban, Afghanistan tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Sepertiga penduduk Afghanistan menghadapi kelaparan akut, dan hak-hak perempuan sangat dibatasi.
Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa "tidak boleh ada langkah untuk menormalisasi otoritas de-facto Taliban", termasuk dengan "menerima diplomat atau mengadakan pertemuan di ibu kota, tanpa adanya kemajuan nyata dan terukur terkait tolok ukur hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan".
AS sejauh ini belum mengambil langkah apa pun menuju hubungan lebih erat dengan Taliban.
Baca juga: 5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini |
Muttaqi, dalam wawancara dengan Financial Times, mengatakan bahwa dirinya telah mendorong Gedung Putih untuk membuka kembali Kedutaan Besar AS di Kabul, yang ditinggalkan begitu saja tahun 2021 lalu.
Muttaqi menegaskan bahwa Taliban telah "menjamin keamanannya... memperbaiki jalanan, dan menanam pepohonan baru". "Kawasan itu tampak sangat hidup dan menarik," sebutnya.
