.webp)
Amerika Serikat (AS) secara resmi menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyambut baik langkah Amerika Serikat yang menghapus negaranya dari daftar negara sponsor terorisme.
"Hari ini, Suriah melepaskan noda kelam dan mengakhiri babak menyakitkan dari masa lalunya untuk menapaki jalan pembangunan, rekonstruksi, dan pemulihan kembali," ujar Sharaa dalam sebuah pidato, dilansir AFP, Selasa (25/8/2026).
Adapun keputusan AS mencabut status yang telah berlaku selama beberapa dekade menandai langkah lain dalam mencairnya hubungan antara kedua negara setelah tergulingnya penguasa lama Suriah, Bashar al-Assad, pada tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Departemen Keuangan AS mengumumkan pelonggaran sanksi yang menyertainya.
Sharaa menyampaikan "terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan kepada semua negara sahabat serta pendukung yang telah berdiri bersama kami".
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS juga mencabut status kelompok al-Nusra Front, yang belakangan dikenal sebagai Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), sebagai organisasi teroris global. Sharaa memimpin kelompok tersebut, yang menjadi ujung tombak serangan kilat yang menggulingkan Assad.
Kelompok ini sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah sebelum memutuskan hubungan dengan organisasi tersebut pada tahun 2016.
Otoritas baru Suriah berupaya menarik investasi untuk mendukung negara dan membangun kembali infrastrukturnya yang rusak parah akibat perang saudara selama lebih dari satu dekade.
Amerika Serikat awalnya mengumumkan niatnya pada Juli lalu untuk menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, sebuah langkah yang dipandang sebagai bentuk kepercayaan terhadap Sharaa.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menilai langkah penghapusan tersebut memberikan Suriah "jalan menuju kemakmuran".
"Tindakan tersebut menghilangkan hambatan utama terakhir bagi investasi sektor swasta di Suriah serta mendorong pemulihan ekonomi Suriah dan reintegrasinya ke dalam ekonomi global," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shaibani menyebut penghapusan dari daftar tersebut oleh Washington sebagai "tonggak sejarah". Ia mengatakan hal itu mencerminkan "komitmen negara Suriah yang baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional".
Menteri Keuangan Mohammed Barnieh menggambarkan langkah tersebut sebagai "keberhasilan diplomasi Suriah," menurut kantor berita resmi SANA.
Hal ini "membuka pintu penting yang telah lama dinanti untuk memperkuat integrasi Suriah ke dalam sistem ekonomi dan keuangan global, menarik investasi serta teknologi modern, dan mendukung peluang pembangunan".
Simak juga Video: Presiden Suriah soal Trump Akan Cabut Sanksi: Keputusan Bersejarah!
