.webp)
Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan bersama dalam sebuah KTT trilateral di Mekkah. Pakta pertahanan tersebut diteken bersama di tengah memanasnya kawasan Timur Tengah akibat serangan pemberontak Houthi dan perang Amerika Serikat-Iran.
Dirangkum Minggu (9/8/2026) dilansir Anadolu Agency dan AFP, Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah tersebut ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Jumat (7/8) waktu setempat. Pakta tersebut diteken dalam KTT yang diselenggarakan di Istana Al-Safa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pernyataan dari Direktorat Komunikasi Turki, perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama ketiga negara untuk memperkuat keamanan kolektif mereka, dengan berlandaskan pada ikatan sejarah yang telah lama terjalin, solidaritas Islam, kepentingan strategis bersama, serta kerja sama pertahanan yang erat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pejabat Turki, perjanjian ini merupakan pengaturan kerja sama yang berorientasi pada pertahanan, tidak menargetkan negara mana pun, dan dirancang untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran kawasan dan global melalui pembagian beban dan pendekatan keamanan bersama.
Serangan ke Satu Negara Dianggap Serangan ke Semua
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pakta tersebut berarti serangan terhadap anggota mana pun akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Kementerian menambahkan bahwa hal itu "dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan kolektif".
Pemerintah Saudi berupaya memperkuat hubungan keamanannya di tengah perang antara Amerika Serikat dan Iran, yang telah melibatkan negara-negara sekitarnya dan mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz dan Laut Merah.
Perang tersebut telah memberi keberanian kepada Iran dan sekutunya di Yaman, Houthi, yang keduanya telah menyerang Arab Saudi.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/8/2026), dalam pernyataan bersama yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Saudi, SPA dan Kementerian Luar Negeri Pakistan, ketiga negara tersebut mengumumkan penandatanganan "Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah".
Mereka menyatakan "komitmen bersama untuk lebih memperkuat keamanan kolektif mereka dan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya".
Pemerintah Turki mengatakan bahwa perjanjian tersebut "tidak ditujukan pada negara tertentu", demikian menurut unggahan di media sosial X oleh direktur komunikasi kepresidenan.
Ditambahkan bahwa "perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan komitmen aliansi internasional Turki yang sudah ada, termasuk NATO."
Bukan Blok Militer
Perjanjian ini juga mencakup perluasan kerja sama pertahanan di antara ketiga negara, termasuk kolaborasi industri pertahanan dan interoperabilitas militer, ujar para pejabat tersebut.
Para pejabat menyatakan bahwa perjanjian ini melengkapi aliansi yang sudah ada alih-alih menggantikannya, memperkuat keamanan kawasan, dan tetap terbuka bagi partisipasi negara-negara kawasan lainnya, seraya menggambarkannya sebagai "pilar perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan."
Mereka menyebut keanggotaan Turki di NATO dan kemitraan regionalnya sebagai kerangka kerja yang "saling melengkapi, bukan sebagai alternatif" yang memperkuat pembagian beban keamanan.
Perjanjian Mekkah ini "bukanlah blok militer yang agresif, inisiatif pembendungan, ataupun rencana ofensif," kata mereka, melainkan pengaturan defensif yang berkontribusi pada stabilitas kawasan dan tujuan terciptanya "kawasan yang bebas teror."
Para pejabat tersebut menegaskan bahwa perjanjian ini "tidak menargetkan negara mana pun," menjaga saluran dialog tetap terbuka, dan menegaskan kembali komitmen para pihak terhadap pertahanan kolektif serta keamanan bersama sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
Mesir Diharap Bergabung
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan bahwa ia berharap Mesir akan bergabung dengan "Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah". Ia menyebut Mesir sebagai "mitra alami dalam segala hal".
"Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini. Kami sudah saling bertindak seolah-olah kami adalah anggota aliansi," ujarnya dalam sebuah wawancara kepada kantor berita pemerintah Anadolu, dilansir AFP, Minggu (9/8/2026).
"Ada beberapa masalah teknis. Begitu hal-hal tersebut diselesaikan, tidak ada alasan bagi Mesir untuk tidak menjadi bagian darinya," sambungnya.
Fidan menegaskan perjanjian tersebut tidak menargetkan negara tertentu.
"Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis," katanya, sebagaimana dikutip kantor berita tersebut.
