.webp)
Tokoh-tokoh berpengaruh, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, di Yordania menyerukan agar pasukan asing keluar dari negara tersebut, yang diduga merujuk pada pasukan Amerika Serikat (AS). Para tokoh itu juga menyerukan pembatalan atau pembatasan perjanjian militer antara Yordania dan AS.
Seruan tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (31/7/2026), disampaikan oleh lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, budaya, serikat buruh, dan tokoh etnis di Yordania yang merilis pernyataan bersama pekan lalu.
Dalam pernyataan bersama itu, para tokoh memperingatkan bahwa keberadaan pasukan asing telah mengekspose Yordania terhadap ancaman keamanan, politik, dan ekonomi, serta meningkatkan risiko negara itu terseret ke dalam perang regional yang tidak melibatkan kepentingan langsung mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan tanggung jawab nasional kami dan menyadari besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini akibat eskalasi militer yang semakin meningkat, kami menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian bunyi pernyataan bersama para tokoh Yordania tersebut.
Pernyataan itu menambahkan bahwa keberadaan pasukan asing di Yordania telah "meningkatkan kemungkinan negara kami terseret ke dalam konflik regional, di mana kami bukan bagian yang terlibat".
"Yordania bukan pihak yang terlibat dalam perang ini, dan rakyatnya tidak boleh menanggung akibatnya atau membayar harga atas kebijakan yang tidak melayani kepentingan tertinggi mereka," demikian pernyataan bersama tersebut.
Seruan tersebut muncul menyusul serangan rudal dan drone berulang kali oleh Iran terhadap fasilitas militer Yordania, yang menampung pasukan AS. Rentetan serangan Iran itu menyebabkan korban jiwa di pihak militer Amerika dan kerusakan pada aset militer.
Serangan-serangan tersebut memicu perdebatan publik soal apakah kehadiran militer AS telah menjadikan Yordania sebagai target serangan dalam eskalasi konflik AS dan Iran.
Para tokoh mendesak pemerintah Yordania membatalkan perjanjian keamanan dan militer yang telah disepakati dengan Washington, dan menyerahkannya kepada Majelis Nasional untuk ditinjau secara saksama.
Perjanjian kerja sama Yordania-AS yang ditandatangani tahun 2021 itu memberikan keleluasaan luas bagi pasukan, pesawat, dan kendaraan militer AS untuk masuk serta bergerak di wilayah Yordania. Pasukan AS juga diizinkan membawa senjata dan mengangkut serta menyimpan peralatan militer di Yordania.
Pada saat itu, para pengkritik mengeluhkan pemerintah Yordania menyetujui perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu menyerahkannya ke parlemen untuk dibahas.
Dalam pernyataannya, para tokoh menuntut otoritas Yordania mencegah penggunaan bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan infrastruktur strategis lainnya terkait konflik regional yang berkecamuk.
"Kami menekankan perlunya menjaga netralitas seluruh fasilitas strategis Yordania, khususnya bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan fasilitas vital lainnya," tegas pernyataan bersama para tokoh Yordania tersebut.
Simak juga Video 'Iran Klaim Hancurkan 3 Jet F-35 AS dalam Serangan Balasan':
