.webp)
Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tiba-tiba mencak-mencak kepada ASEAN. Kim murka karena ASEAN berupaya mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir
Dilansir AFP, Senin (27/7), Kim bahkan menyebut ASEAN sebagai bodoh dan konyol. Pemicunya karena perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN, pada forum regional tahunan pekan lalu, menyatakan "keprihatinan mendalam" atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang yang sedang berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, ASEAN juga menekankan pentingnya dialog "untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang bebas nuklir".
Sementara itu, Korea Utara telah lama bersikeras pada haknya untuk memiliki senjata nuklir dan program rudal balistik, meskipun hal itu dilarang berdasarkan ketentuan sanksi Dewan Keamanan PBB. Negara itu mengabadikan status nuklirnya dalam konstitusinya pada tahun 2023.
Kim Yo Jong Sebut ASEAN Bodoh
Kim lantas merespons langkah ASEAN tersebut. Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Korut, KCNA, bahwa ia menyatakan "ketidakpuasan yang besar dengan sikap permusuhan forum yang terang-terangan mengikuti gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi' dan mengabaikan konstitusi Korea Utara".
"Merupakan kegagalan dalam pemikiran strategis dan logika serta manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang pada 'denuklirisasi semenanjung Korea' yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," katanya, dilansir kantor berita AFP, Senin (27/7).
ASEAN harus waspada terhadap "penyalahgunaan sebagai juru bicara bayaran untuk AS", imbuh Kim.
Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Kim -- tokoh kunci dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara -- mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa program senjata nuklir Korea Utara adalah "garis tanpa mundur".
Pyongyang telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah" sejak pertemuan puncak Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019 gagal karena perbedaan cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi.
