.webp)
Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Thailand menghadapi sanksi skorsing karena skandal kecurangan ujian masuk PNS tahun 2025. Penyelidikan masih terus berlangsung dan sejauh ini telah menyebabkan tiga orang ditangkap.
Skandal ini mulai terangkat pada bulan Juni lalu. Saat itu, para penyelidik mengatakan mereka telah menyimpulkan bahwa para pejabat menerima suap hingga 800.000 baht (US$23.847) untuk mengubah hasil ujian para calon PNS (CPNS) secara elektronik agar mereka dapat lulus tes wajib untuk pengangkatan atau promosi di pemerintahan.
Polisi menemukan penyimpangan dalam hasil tes 5.814 PNS yang telah mengikuti tes tersebut, kata pejabat Kementerian Dalam Negeri Thailand Unsit Sampuntharat kepada wartawan pada hari Kamis (16/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan mereka dapat diskorsing sembari menunggu keputusan komite paling cepat pada hari Jumat (17/7) besok.
"Kerugiannya sangat besar, dan itu tidak adil bagi mereka yang mendapatkan posisi mereka dengan cara jujur," kata Unsit, dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/7/2026).
Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan meninjau sekitar 800.000 lembar soal tes karena para penyelidik berupaya menentukan sepenuhnya sejauh mana dugaan kecurangan tersebut.
Para terduga dalang kecurangan, dua pria dan satu wanita, telah ditangkap atas sejumlah tuduhan, termasuk menghancurkan dan menyembunyikan dokumen resmi. Salah satu dari mereka ditangkap setelah melarikan diri ke negara tetangga Laos, kata polisi.
Jika terbukti bersalah, mereka dapat didenda dan menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara.
Penangkapan tersebut dilakukan menyusul penyelidikan gabungan selama 17 hari oleh polisi dan lembaga anti-korupsi, di mana para petugas menyita komputer dan dokumen ujian.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, mengutuk dugaan kecurangan tersebut sebagai "menjijikkan".
Berbicara pada hari Rabu (15/7), ia memperingatkan tentang "lingkaran setan" di mana para pejabat menggunakan cara-cara korup untuk mendapatkan posisi kekuasaan, yang memberi mereka kesempatan lebih lanjut untuk melakukan korupsi.
