.webp)
Timur Tengah kembali mendidih. Kementerian Luar Negeri Iran menolak narasi Barat yang menyebut serangan terbaru Iran sebagai agresi tanpa provokasi. Iran menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan membela diri yang sah terhadap pelanggaran Amerika Serikat-Israel yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan atas "terjadinya kembali konfrontasi militer" dan tindakan Iran di kawasan tersebut. Menanggapi ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei menekankan bahwa situasi tersebut bukan sekadar "konfrontasi militer", tetapi kelanjutan dari agresi terang-terangan dan tanpa provokasi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel pada 28 Februari.
"Iran tidak 'menyerang'. Serangan Iran terhadap pangkalan dan aset militer AS yang ditempatkan di Teluk Persia selatan merupakan pelaksanaan hak inheren Iran untuk membela diri berdasarkan hukum internasional yang sah dan sesuai hukum," kata Baghaei, dilansir media Iran, Press TV, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mendesak negara-negara yang menampung pasukan Amerika Serikat untuk segera menghentikan wilayah mereka menjadi landasan peluncuran serangan terhadap Iran.
Situasi kian memanas pada hari Minggu (12/7) waktu setempat, setelah Teheran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan meluncurkan rudal dan drone ke negara-negara tetangganya di Teluk. Serangan ini sebagai balasan atas serangan baru AS yang dilakukan setelah serangan Iran terhadap sebuah kapal dagang yang ditinggalkan dalam keadaan terbakar oleh awaknya.
Pemerintah Iran mengutuk gelombang serangan terbaru AS tersebut. Iran mengatakan bahwa serangan tersebut telah "membuat sia-sia" semua upaya diplomatik beberapa bulan terakhir.
"Serangan barbar ini bukan hanya pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional," kata Kementerian Luar Negeri Iran.
Ketegangan tersebut mengancam kesepakatan sementara yang bertujuan untuk mengakhiri perang Timur Tengah, yang meletus pada akhir Februari lalu.
Hambatan utama untuk mencapai kesepakatan akhir adalah tentang masa depan Selat Hormuz, yang ditutup Iran untuk pelayaran komersial selama perang dengan AS dan Israel.
Selat Hormuz merupakan jalur utama untuk ekspor minyak dan gas dari Teluk. Penutupannya selama perang telah berdampak besar pada ekonomi dunia.
Pemerintah Iran telah berulang kali menekankan hak sahnya atas kedaulatan di selat tersebut. Iran menegaskan bahwa jalur air vital tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Iran bersikeras untuk mengendalikan jalur pelayaran itu dan berencana untuk mengenakan biaya, sebuah sikap yang ditolak Washington.
Lihat juga Video: Detik-detik Iran Luncurkan Rudal Balasan Atas Serangan AS
