.webp)
Korea Selatan (Korsel) mengumumkan rencana memperluas kemampuan drone dan anti-drone untuk menangkal ancaman Korea Utara (Korut). Seoul berencana mengakuisisi 20.000 drone militer berbiaya rendah (low cost) dan melatih 500.000 "prajurit drone" untuk mengoperasikan drone sebagai "senjata pribadi kedua".
Militer Korsel juga berencana memproduksi 110.000 drone hingga tahun 2029, untuk dikerahkan ke berbagai unit militer di garis depan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, juga marinir. Tujuannya adalah menjadikan drone sebagai perlengkapan standar bagi setiap prajurit.
Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel, Ahn Gyu Back, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (26/6/2026), menyinggung soal pelajaran yang dipetik dari perang di Ukraina dan Timur Tengah sebagai alasan di balik langkah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konflik terkini di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan dengan jelas bahwa drone telah muncul sebagai game changer di medan pertempuran," kata Ahn saat berbicara kepada wartawan di Seoul.
"Drone tidak boleh lagi hanya menjadi peralatan yang digunakan oleh sejumlah unit terbatas, melainkan harus menjadi alat tempur yang digunakan secara luas," cetusnya.
Ahn mengatakan bahwa Seoul akan mengandalkan komponen yang 100 persen diproduksi di dalam negeri, bukan menggunakan suku cadang dari China, dalam produksi sistem drone militer tersebut, sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan.
Korsel secara teknis masih dalam keadaan perang dengan Korut setelah konflik tahun 1950-1953 silam berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
"Korea Utara juga terus mengembangkan berbagai kemampuan kendaraan udara tak berawak, yang menimbulkan ancaman kian besar tidak hanya bagi fasilitas militer Korea Selatan, tetapi juga bagi infrastruktur nasional yang viral dan target-target sipil," ujar Ahn.
Dia mengatakan bahwa pemerintah Korsel berupaya mempercepat pengerahan Sistem Serang Tempur Nirawak Jarak Jauh Korea (K-LUCAS), amunisi buatan dalam negeri yang diyakini serupa dengan sistem LUCAS milik Amerika Serikat (AS), yang dikembangkan melalui reverse-engineering terhadap drone Shahed buatan Iran.
Militer Korsel, sebut Ahn, juga berencana mengakuisisi lebih dari 20.000 berbiaya rendah (low cost) yang bersifat sekali pakai. Dia tidak mengungkapkan dari mana drone low cost itu akan diperoleh.
Disebutkan bahwa drone-drone ini mencakup drone pengintai jarak pendek dan drone tempur berukuran kecil, yang dikenal sebagai "loitering munition". Ahn menambahkan bahwa militer Korsel juga akan mengembangkan kawanan drone (drone swarm) yang menggunakan tenaga AI (kecerdasan buatan).
Korsel, lanjut Ahn, akan mengerahkan sistem penangkal drone di wilayah-wilayah garis depan mulai tahun depan. Untuk jangka panjang, Seoul berencana menambah senjata energi terarah, seperti laser dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi, serta drone pencegat berbiaya rendah.
Tidak hanya itu, Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan kembali rencana melatih 500.000 personel yang disebut "prajurit drone" untuk mengoperasikan drone sebagai "senjata pribadi kedua". Program itu akan melibatkan sekitar 60.000 unit drone komersial buatan dalam negeri untuk keperluan pelatihan.
Terakhir, Komando Operasi Drone Korsel, yang dibentuk tahun 2023, akan direorganisasi menjadi Markas Besar Drone Pertahanan yang baru. Komando ini menjadi sorotan setelah terungkapnya operasi drone ke wilayah udara Pyongyang pada Oktober 2024 oleh pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Yoon telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas dakwaan mengirimkan drone ke Korut demi "menciptakan" situasi krisis menjelang penetapan darurat militer, yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik.
