.webp)
Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi diteriaki demonstran saat menghadiri acara peringatan Perang Dunia II pada Selasa (23/6) waktu setempat. Para demonstran itu meluapkan kemarahan mereka atas perubahan pemerintah Jepang dari sikap pasifisnya yang dipegang teguh beberapa dekade terakhir.
Jepang, sekutu dekat Amerika Serikat (AS), pada April lalu melonggarkan aturan tentang ekspor senjata mematikan, dengan Takaichi mengutarakan keinginannya untuk merevisi Konstitusi Jepang.
Sosok Takaichi telah sejak lama dipandang sebagai tokoh keamanan garis keras, yang tahun lalu membuat marah China dengan komentarnya tentang Taiwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para demonstran meneriaki Takaichi, seperti dilansir AFP, Rabu (24/6/2026), ketika menghadiri acara peringatan 81 tahun berakhirnya Pertempuran Okinawa yang brutal pada tahun 1945 silam, di mana sekitar 200.000 warga Jepang tewas.
Sepanjang pidato sang PM Jepang dalam acara tersebut, sekelompok demonstran yang sangat vokal itu terus-menerus meneriaki dirinya.
Teriak-teriakan demonstran itu berbunyi "Tidak untuk Perang!" dan "Lindungi Pasal 9!" -- merujuk pada klausul dalam Konstitusi Jepang yang menolak perang.
"Setiap kali saya merenungkan penyesalan semua orang yang gugur dalam perang dan duka cita keluarga yang ditinggalkan, hari saya dipenuhi kesedihan yang mendalam," kata Takaichi dalam pidatonya.
"Di bawah janji teguh kita untuk tidak pernah lagi mengulangi kehancuran perang, Jepang telah secara teguh melangkah maju di jalur ini sebagai bangsa yang menempatkan nilai tertinggi pada perdamaian," ujar PM perempuan itu.
Okinawa, yang terletak di wilayah selatan Jepang, juga menjadi lokasi pangkalan utama militer AS -- yang sejak lama menjadi sumber keresahan penduduk setempat -- dan dapat berada di garis depan jika konflik masa depan dengan China terkait Taiwan, pecah.
Beberapa bulan terakhir telah terjadi unjuk rasa rutin menentang perubahan kebijakan di bawah Takaichi, yang juga memicu respons marah dari Beijing yang menuduh Tokyo menghidupkan kembali "militerisme" masa perang.
Menyusul kekalahan dalam Perang Dunia II tahun 1945 silam, Jepang mempertahankan sikap pasifis, dengan militernya terbatas pada operasi defensif.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang berupaya memperoleh kemampuan "serangan balik" sambil meningkatkan belanja militer dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan sekutu-sekutu regional, termasuk Filipina.
Hal ini dipercepat di bawah Takaichi, yang pada November tahun lalu memicu kemarahan China, dengan mengatakan bahwa Jepang mungkin akan melakukan intervensi militer terhadap upaya Beijing menguasai Taiwan. Komentar itu memicu pertikaian diplomatik antara kedua negara, dengan otoritas China mengimbau warganya menghindari Jepang dan membatasi perdagangan dengan Tokyo.
Tonton juga video "Gempa M 7,4 Guncang Jepang, PM Jepang Minta Warganya Mengungsi"
