Perdana Menteri (PM) Senegal Ousmane Sonko mengutuk tirani Barat yang ingin memaksakan homoseksualitas. Sonko menolak setiap upaya untuk menghentikan penerapan undang-undang baru yang memperketat hukuman untuk hubungan sesama jenis.
Dilansir AFP, Jumat (22/5/2026), isu LGBTQ telah memicu kontroversi di Senegal yang mayoritas Muslim dalam beberapa tahun terakhir dan advokasi hak-hak gay sering dikecam sebagai alat yang digunakan oleh Barat untuk memaksakan nilai-nilai asing.
Pada akhir Maret, Presiden Bassirou Diomaye Faye menandatangani undang-undang yang menggandakan hukuman maksimum untuk hubungan sesama jenis. Puluhan penangkapan telah dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut.
"Ada semacam tirani. Ada delapan miliar manusia di dunia, tetapi ada inti kecil yang disebut Barat... yang, karena memiliki sumber daya dan mengendalikan media, ingin memaksakan (homoseksualitas) kepada seluruh dunia," kata Sonko dalam pidatonya kepada para anggota parlemen di negara Afrika Barat tersebut.
Sonko mengatakan bahwa setelah undang-undang tersebut disetujui, ia mendengar banyak kritik terhadap Senegal di negara-negara asing, khususnya Prancis.
"Jika mereka memilih praktik-praktik ini, itu masalah mereka, tetapi kita tidak memiliki pelajaran apa pun untuk diambil dari mereka, sama sekali tidak," katanya.
Tidak seperti posisi Barat, yang "ingin memaksakan diktatnya", tidak ada negara Asia, Afrika, atau Arab yang mengkritik Senegal, kata perdana menteri. Ia juga mendesak sistem peradilan untuk memastikan penerapan hukum secara "total".
Undang-undang baru tersebut menghukum "tindakan yang bertentangan dengan kodrat", istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan sesama jenis, dengan hukuman penjara lima hingga 10 tahun, dibandingkan dengan satu hingga lima tahun sebelumnya.
Undang-undang tersebut juga menetapkan hukuman penjara tiga hingga tujuh tahun bagi mereka yang terbukti bersalah mempromosikan atau membiayai hubungan sesama jenis.
Sonko menolak segala bentuk "moratorium" terhadap penegakan hukum tersebut setelah seruan dari sekitar 30 tokoh keturunan Afrika dalam sebuah editorial yang diterbitkan di harian Prancis Liberation bulan ini.
Sebelum menjadi perdana menteri Senegal pada tahun 2024, Sonko telah berjanji untuk menjadikan hubungan sesama jenis sebagai kejahatan, meningkatkan hukuman dari klasifikasi sebelumnya sebagai pelanggaran ringan.











































